-
Gugatan Omnibus Law: Pemerintah Abai Soal Konstitusi dalam PSN
Masyarakat sipil yang menggugat norma PSN dalam Omnibus Law menilai pemerintah mengabaikan konstitusi.
-
Sidang Kriminalisasi 11 Warga Maba Diminta Setop
Ke-11 warga dinilai ditangkap secara sewenang-wenang setelah ritual adat untuk menolak tambang, lalu ditetapkan sebagai tersangka.
-
Pemukulan Wartawan saat Sidak LH di Banten Diminta Diusut
Para jurnalis diserang setelah mengikuti inspeksi mendadak (sidak) Deputi Penegakkan Hukum KLH/BPLH, Irjen Pol. Rizal Irawan, ke perusahaan pengolah timbel.
-
MK Uji PSN: Para Korban Datang, Pemerintah Minta Penundaan
Sidang ketiga gugatan peninjauan kembali proyek PSN dalam UU Cipta Kerja ditunda.
-
Walhi Jatim Menang Sengketa Informasi AMDAL Pembangkit Benowo
Meski diklaim mampu mengurai persoalan sampah di perkotaan, Pembangkit Listrik Sampah Benowo berpotensi menimbulkan dampak ekologis lingkungan serius.
-
7 Bulan di Prolegnas, RUU Masyarakat Adat Mirip Rekening Dormant
Absennya payung hukum yang komprehensif membuat Masyarakat Adat terus mengalami kriminalisasi, perampasan wilayah, diskriminasi, bahkan kehilangan bahasa dan identit...
-
Evaluasi Walhi atas Satgas PKH: 10 Provinsi, 1 Efek
Ini bukan penertiban, tapi pemutihan korporasi dan legalisasi kejahatan Lingkungan oleh negara, kata Walhi Kalteng.
-
Briefing: Gakkumhut Tindak 19 Kasus Sepanjang Mei-Juli
Penegakan hukum dilakukan terhadap kegiatan ilegal galian C, sawit, hingga tambang emas.
-
Pemerintah akan Susun PP Konservasi dalam Setahun
Setelah uji formil UU Konservasi ditolak MK.
-
UU Masyarakat Adat, Jalan Pulang Perempuan Adat
Pengesahan UU Masyarakat Adat penting agar tidak ada perempuan adat yang tertinggal dan hak-hak atas reproduksi sosialnya terlindungi.
BANNER IKLAN
