-
Pemerintah Akui Sumatera Utara jadi Hotspot Konflik Agraria
Dari 19 titik Program Strategis Nasional di Pulau Sumatera, tujuh di antaranya berada di Sumut.
-
Pemerintah Didesak Patuhi Rekomendasi PBB Soal Mandalika
PBB menyoroti adanya konflik lahan, penggusuran dan penghilangan aset-aset penghidupan masyarakat di Pulau Lombok.
-
Omnibus Law: PP Soal Bank Tanah Siap Meluncur
Sebelumnya, rencana pembentukan Bank Tanah ini sudah mulai dijalankan sejak Oktober 2020.
-
Menteri Siti: 4,1 Juta Hektare Siap Dilepas Demi Reforma Agraria
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan menggunakan lahan di kawasan hutan untuk membudidayakan kedelai.
-
KPA: Validasi Sertipikat Tanah Elektronik Perparah Konflik
Dinilai mengukuhkan ketimpangan dan monopoli tanah oleh badan usaha swasta dan negara.
-
Konflik Agraria di Tahun Pandemi 2020 Tetap Tinggi
Catatan akhir tahun 2020 KPA mengungkap, konflik agraria masih tinggi di Indonesia. Sektor perkebunan kelapa sawit dan kehutanan menyumbang angka konflik tertinggi.
-
Pakar IPB: Undang-Undang Cipta Kerja Picu Konflik Agraria
Kepala Pusat Studi Agraria IPB, Dr Rina Mardiana, mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi menimbulkan konflik tanah karena mengenyampingkan reforma agraria.
-
Bentrok Warga Adat Pubabu-Besipae Vs Pemprov NTT, Ada Apa?
Pada Rabu (14/10/2020) siang kemarin, warga Pubabu dan rombongan Pemprov NTT saling bersitegang. Kejadian tersebut menyebabkan bentrok fisik dan aksi kekerasan.
BANNER IKLAN