LIPUTAN KHUSUS:

Pengelolaan Hutan: Dipuji FAO, Disorot Masyarakat Sipil

Laju deforestasi 2011-2019 sebesar 574 ribu Ha/tahun, lebih tinggi daripada 2009-2011 sekitar 390 ribu Ha/tahun.

Pemerintah Akui Sumatera Utara jadi Hotspot Konflik Agraria

Dari 19 titik Program Strategis Nasional di Pulau Sumatera, tujuh di antaranya berada di Sumut.
Pemerintah Didesak Patuhi Rekomendasi PBB Soal Mandalika

PBB menyoroti adanya konflik lahan, penggusuran dan penghilangan aset-aset penghidupan masyarakat di Pulau Lombok.
Omnibus Law: PP Soal Bank Tanah Siap Meluncur

Sebelumnya, rencana pembentukan Bank Tanah ini sudah mulai dijalankan sejak Oktober 2020.
Menteri Siti: 4,1 Juta Hektare Siap Dilepas Demi Reforma Agraria

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan menggunakan lahan di kawasan hutan untuk membudidayakan kedelai.
KPA: Validasi Sertipikat Tanah Elektronik Perparah Konflik

Dinilai mengukuhkan ketimpangan dan monopoli tanah oleh badan usaha swasta dan negara.
Konflik Agraria di Tahun Pandemi 2020 Tetap Tinggi

Catatan akhir tahun 2020 KPA mengungkap, konflik agraria masih tinggi di Indonesia. Sektor perkebunan kelapa sawit dan kehutanan menyumbang angka konflik tertinggi.
Pakar IPB: Undang-Undang Cipta Kerja Picu Konflik Agraria

Kepala Pusat Studi Agraria IPB, Dr Rina Mardiana, mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi menimbulkan konflik tanah karena mengenyampingkan reforma agraria.
Bentrok Warga Adat Pubabu-Besipae Vs Pemprov NTT, Ada Apa?

Pada Rabu (14/10/2020) siang kemarin, warga Pubabu dan rombongan Pemprov NTT saling bersitegang. Kejadian tersebut menyebabkan bentrok fisik dan aksi kekerasan.