BETAHITA.ID - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut izin-izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Desakan tersebut buntut dari banjir lumpur yang terjadi di Pulau Kabaena, pulau kecil di Kabupaten Bombana, yang diduga kuat akibat aktivitas pertambangan.

Berdasarkan laporan Walhi Sultra, sekitar pukul 12.00 WITA, Selasa (26/3/2024), hujan mengguyur Pulau Kabaena. Kurang lebih satu setengah jam kemudian, Desa Baliara, Kabaena Barat, langsung mengalami banjir lumpur. Menurut warga terdampak banjir lumpur, seperti dikutip Walhi, luapan air muncul secara tiba-tiba setelah hujan reda dan langsung menggenangi sejumlah rumah warga Desa Baliara.

"Warga menduga bahwa banjir lumpur ini terjadi karena luapan air yang berasal dari tanggul penampungan perusahaan tambang nikel yang beroperasi selama ini,” kata Andi Rahman, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sultra, Kamis (28/3/2024).

Andi menuturkan, saat ini ada dua perusahaan yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir lumpur di desa tersebut, yaitu perusahaan nikel PT Timah Investasi Mineral dan PT Trias Jaya Agung. Indikasinya karena setelah banjir pihak perusahaan langsung mendatangi warga untuk mengecek keadaan rumah warga yang terdampak banjir.

Walhi Sultra mendesak Presiden segera memerintahkan menterinya untuk mencabut izin usaha pertambangan nikel yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana. Andi mengatakan, keberadaan IUP nikel di Pulau Kabaena itu menyalahi aturan, karena masuk dalam kategori wilayah pulau-pulau kecil dengan luas daratan hanya sekitar 873 km persegi.