Selain itu, ketergantungan pada tim penilai yang bersifat ad-hoc untuk menilai setiap kasus menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Tim ini, yang anggotanya dapat berganti atau dipengaruhi oleh faktor eksternal, berisiko memberikan keputusan yang tidak konsisten. Absennya tim yang permanen dan berdedikasi dapat menyebabkan variasi interpretasi terhadap peraturan, sehingga merongrong tujuan utamanya untuk memberikan perlindungan yang seragam bagi pembela lingkungan.

Mengapa hanya pembela yang menempuh jalur hukum?

Salah satu kelemahan menyolok dari peraturan ini adalah fokusnya pada perlindungan bagi mereka yang memperjuangkan lingkungan melalui jalur hukum. Peraturan ini cenderung mengabaikan realitas di lapangan, di mana banyak pejuang lingkungan menghadapi ancaman serius bahkan sebelum atau tanpa menempuh jalur hukum. Aktivis sering kali berhadapan dengan intimidasi, kekerasan, dan ancaman fisik yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui prosedur hukum formal. Dengan membatasi perlindungan hanya pada mereka yang berada dalam proses hukum, peraturan ini seolah-olah mengabaikan mereka yang memilih jalur advokasi lain, seperti aksi damai, kampanye publik, atau investigasi lapangan yang seringkali menjadi sasaran utama intimidasi.

Lebih jauh lagi, pendekatan ini tidak mempertimbangkan konteks di daerah-daerah terpencil di Indonesia, di mana akses ke jalur hukum sering kali terbatas. Banyak aktivis lingkungan, terutama masyarakat adat dan komunitas lokal, mungkin tidak memiliki sumber daya atau akses yang diperlukan untuk membawa kasus mereka ke pengadilan. Peraturan ini, dengan demikian, berisiko mengecualikan banyak pejuang lingkungan yang rentan namun tidak dapat atau tidak memilih untuk menempuh jalur hukum.

Ketidakseimbangan kekuasaan

Meskipun peraturan ini bertujuan melindungi pembela lingkungan dari tindakan hukum, peraturan ini kurang berhasil mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan antara pembela lingkungan dan korporasi besar. Banyak ancaman paling serius yang dihadapi oleh aktivis berasal dari entitas bisnis besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang sangat besar. Permen LHK No. 10/2024 tidak secara eksplisit menyediakan langkah-langkah untuk melawan pengaruh korporasi ini, sehingga membiarkan para aktivis tetap rentan terhadap tindakan pembalasan, baik di ranah hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Misalnya, peraturan ini memang mengakui tindakan pembalasan seperti ancaman tertulis, kriminalisasi, dan kekerasan, tetapi tidak menawarkan mekanisme yang rinci untuk perlindungan fisik segera. Dalam banyak kasus, para pembela lingkungan, terutama mereka yang berada di komunitas pedesaan atau masyarakat adat, menghadapi taktik intimidasi yang melampaui ancaman hukum. Tanpa pendekatan yang komprehensif yang mencakup perlindungan fisik dan psikologis, peraturan ini mungkin tidak sepenuhnya melindungi mereka yang benar-benar berjuang di garis depan.

Menuju pendekatan holistik

Permen anti-SLAPP yang dikeluarkan LHK memang patut diapresiasi, namun perlu ada perbaikan yang signifikan agar dapat benar-benar efektif. Peraturan ini harus menetapkan badan pengawas independen untuk memastikan transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam pemberian perlindungan. Badan ini bisa melibatkan perwakilan dari masyarakat sipil, pakar hukum, dan organisasi lingkungan untuk memberikan perspektif yang seimbang.

Pemerintah juga harus berinvestasi dalam pelatihan aparat penegak hukum dan anggota peradilan untuk menangani kasus-kasus lingkungan dengan lebih sensitif dan berpengetahuan. Pelatihan yang tepat dapat mengurangi hambatan birokrasi dan memastikan bahwa pembela lingkungan menerima perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan.

Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menangani keamanan fisik dan psikologis para pembela lingkungan. Peraturan ini harus mencakup ketentuan yang jelas untuk perlindungan fisik segera, seperti mekanisme respons darurat dan tempat penampungan aman bagi mereka yang menghadapi ancaman kekerasan. Di samping itu, akses terhadap perlindungan perlu difasilitasi dengan lebih mudah, terutama bagi aktivis akar rumput yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk melalui prosedur hukum yang kompleks.

Langkah awal

Permen LHK No. 10 Tahun 2024 adalah langkah awal yang menjanjikan dalam meningkatkan tata kelola lingkungan di Indonesia. Namun, agar dapat berfungsi efektif, peraturan ini harus melampaui sekadar memberikan perlindungan hukum. Peraturan ini perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik yang mengatasi berbagai ancaman yang dihadapi oleh pembela lingkungan. Penguatan mekanisme implementasi, penyederhanaan akses terhadap perlindungan, dan penyediaan jaminan keselamatan yang komprehensif sangat penting untuk memberdayakan mereka yang berjuang tanpa lelah untuk lingkungan. Hanya dengan cara ini Indonesia dapat benar-benar melindungi penjaga warisan alamnya dan mendorong masyarakat yang menghargai dan mendukung perjuangan untuk lingkungan hidup yang sehat.