"Kalau misalnya ditanya apakah ada perampasan kemerdekaan? Salah satu warga menyampaikan bahwa mereka tidak mau menahan pegawai PT MEG. Merekah hanya ingin memastikan, bagaimana proses lanjutan pegawai PT MEG yang sudah ditahan dan diduga melakukan perusakan spanduk. Mereka meminta ada keputusan dari kepolisian,” kata Supriardoyo, dalam sebuah pernyataan tertulis, Kamis pekan lalu.

"Kebetulan pihak kepolisian ada di sana. Itulah yang dimintakan, bagaimana keputusannya terhadap dari PT MEG ini? Apakah diproses atau seperti apa? Itu saja yang diinginkan masyarakat pada saat itu," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Sopandi, advokat yang juga Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang. Ia menilai apa yang terjadi saat itu belum memenuhi unsur-unsur perampasan kemerdekaan sebagaimana Pasal 333 KUHP yang disangkakan pada ketiga warga.

"Bahwa pada saat kejadian itu di tempat terbuka. Dan di situ juga sebenarnya sudah ada anggota kepolisian. Kalau menurut kami itu tidak ada dirampas haknya. Kami berpendapat karena itu baru beberapa jam. Apalagi warga ini berada di lokasi sekitar dua jam. Jadi kami rasa terkait perampasan kemerdekaan itu, belum terpenuhi unsur-unsurnya,” katanya.

Supriardoyo mengatakan Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang meminta agar ketiga warga tidak ditahan. Pada prosesnya kepolisian tidak melakukan penahanan.

Meskipun demikian, Tim Advokasi mendorong agar laporan warga terkait kejadian 17-18 Desember 2024 segera ditindaklanjuti. Sebagai bentuk transparansi dalam penegakan hukum terhadap perkara melibatkan masyarakat sebagai korban.

Supriardoyo menyebut, pihaknya mendesak Polresta Barelang mencari tahu siapa saja pelaku yang melakukan penyerangan yang mengakibatkan delapan warga Pulau Rempang menjadi korban waktu itu.

"Pada prinsipnya kami dari Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang mendukung proses penegakan hukum dan harus ada pelaku dalam  perkara tersebut,” ujarnya.

Sopandi mengatakan Tim Advokasi, juga telah mengabari lembaga di tingkat pusat perihal penetapan tersangka yang dialami oleh warga Pulau Rempang ini. Aduan itu mereka sampaikan ke LPSK, Komnas HAM dan Kompolnas. Isinya mendorong lembaga-lembaga tersebut memberikan perlindungan pada tiga warga yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka.

Pada prosesnya, masih kata Sopandi, Komnas HAM sudah menyurati Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri dan Kompolnas untuk bekerja sama, memberi perhatian dan memberikan perlindungan hukum terhadap tiga warga yang ditetapkan sebagai tersangka ini. Memastikan apakah penetapan tersangka oleh Polresta Barelang sudah tepat atau tidak.

"Itu langkah-langkah selain kami hadir di sini menunjukkan itikad baik kami memenuhi panggilan kepolisian," kata Sopandi.