Tiga Wilayah di Sumsel Status Siaga Karhutla 2020

Penulis : Gilang Helindro

Karhutla

Sabtu, 06 Juni 2020

Editor : Y. Y. Akhmadi

BETAHITA.ID -  Tiga kabupaten di Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Ilir dan Lahat, dinyatakan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada 2020. Hal ini untuk mengantisipasi bencana yang hampir muncul setiap tahun.

Kepala Bidang Penaganan Kedaruratan Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, Ansori, mengatakan ketiga kabupaten tersebut telah membuat SK status siaga Karhutla.

"Seluruh wilayah di Sumsel sebenarnya berpotensi terjadi kebakaran hutan, kebun dan lahan, namun sementara ini baru tiga wilayah itu yang mengatakan status siaga," katanya seperti dikutip antaranews, Jumat, 5 Mei 2020.

Menurutnya, ketiga kapupaten ini akan membuat posko penanggulangan jika lahan kebakaran semakin meluas saat musim kemarau 2020, siaga terhadap daerah yang rentan terkena karhutla sangat penting mengingat karhutla 2019 mengalami karhutla terparah.

Kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu faktor penyumbang hilangnya tutupan hutan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Foto: Auriga Nusantara.

Dari 17 Kabupaten dan kota, terdapat 10 wilayah yang paling mengalami Karhutla yakni, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas, OKU Timur, Musi Rawas Utara san Banyuasin.

Potensi Karhutla terjadi karena wilayah tersebut memiliki lahan gambut, kebakaran sendiri timbul akibat ulah manusia yang masih membuka lahan dengan cara membakar dan meluas dengan cepat akibat angin dan udara kering.

"Pengendalian karhutla secara umum sudah dipersiapkan seperti, penambahan citra satelit untuk memantau titik api," ungkapnya

Tahun 2019 lalu, Satgas Sumsel menggunakan tiga satelit seperti Aqua, Landsat-8 dan NOAA, untuk antisipasi karhutla 2020, lima satelit seperti Aqua, Landsat-8, NOAA, SNPP dan Terra.

"Hal ini untuk akurasi, dan mempercepat verifikasi pos pemadam setempat dalam pemadaman karhutla," katanya.

Kabupaten OKI mendominasi titik api sejak Januari 2020, tercatat pada kelima satelit ada 1.113 titik api di Sumsel.

Menurut data Dinas Kehutanan Sumsel mencatat 428.356 hektare hutan dan lahan hangus selama Januari hingga November 2019, sebanyak 233.546 hektare atau 54,52 persen terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan alokasikan anggaran Rp 37 miliar untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan selama 2020.

BMKG juga memprediksi musim kemarau di Sumsel tahun ini lebih banyak dibanding musim kemarau berdasarkan permodelan sifat hujan yang telah dianalisis.

Berdasarkan data Auriga, dalam kasus karhutla 2019 terdapat 19.853 titk api (hotspot) di Indonesia pada tanggal 1 Agustus - 28 September 2019. Sebanyak 66 persen (13.069 hotspot) berada di dalam kawasan hutan. Sisanya sebanyak 34 persen (6.784 hotspot) berada di area penggunaan lain (APL).

Apabila kawasan hutan dianalisis lebih jauh, hutan produksi mendominasi keberadaan hotspot, yaitu sebanyak 9.405 titik yang terdiri dari hutan tanaman industri (HTI) 1.947 titik, area hak pengusahaan hutan (HPH) 1.597 titik, tidak dibebani izin (non-konsesi) 4.791 titik, dan konsesi perkebunan 1.061 titik. Kemudian, hutan lindung sebanyak 2.201 titik, dan kawasan konservasi sebanyak 1.463 titik.

Selain itu, Auriga juga menemukan hotspot di area Taman Nasional Sebangau, Kalimanta Tengah dan sebuah taman nasional di Riau.

Hotspot yang diamati Auriga memiliki tingkat kepercayaan lebih dari 80%. Data hotspot itu diperoleh dari NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) dan ditumpangtindihkan terhadap peta peruntukan dan penggunaan lahan.

Menurut perkiraan Copernicus Atmosphere Monitoring Service di Uni Eropa, terhitung hingga 14 November 2019, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah melepaskan sekitar 708 megaton karbon dioksida CO2, atau hampir dua kali lipat emisi karbon CO2 dari kebakaran di hutan Amazon, Brasil.

Satu juta orang di Indonesia menderita infeksi pernafasan akut sebagai akibat dari asap pekat. Organisasi PBB, Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) memperkirakan bahwa 10 juta anak di Asia Tenggara terkena dampaknya.