Lingkungan Terancam Omnibus Law, Perlu Ada Komite Khusus

Penulis : Betahita.id

Energi

Senin, 16 November 2020

Editor : Y. Y. Akhmadi

BETAHITA.ID -  Pemerintah harus menyusun komite khusus dan aturan turunan yang menjamin keberlanjutan lingkungan dalam Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.  "Kalau bisa ada komite yang berjarak berisi para pakar, tokoh masyarakat sehingga (pemerintah) tak hanya (menampung) kepentingan investor, tapi juga lingkungan," kata Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya, 13 November 2020.

Baca juga: Buruh Ajukan Uji Materi Omnibus Law, Termasuk Klaster Lingkungan

Apalagi sebagai negara dengan produksi minyak sawit dan batu bara terbesar, Indonesia memiliki peran sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca. Di samping itu, Berly menilai pemerintah bisa mempercepat capaian target bauran energi baru terbarukan (EBT).

Realiasi pemanfaatan EBT disinyalir bisa menekan ketergantungan negara terhadap impor energi. “Target Kementerian ESDM (untuk EBT) saat ini yang tercapai baru 9 persen. Agak sulit dan menantang, tapi bukan tidak mungkin,” ujarnya.

PLTU Indramayu (Wikipedia)

Pemerintah menargetkan komposisi pemanfaatan EBT dalam lima tahun mendatang mencapai 23 persen. Indonesia memiliki potensi sumber energi baru dengan jumlah yang besar, yakni mencapai 400 gigawatt. Dari jumlah itu, baru sekitar 10 gigawatt atau 2,5 persen yang dimanfaatkan.

Sebanyak 01,5 GW berasal dari sumber energi surya atau 0,07 persen dari 207,8 GW. Kemudian sebanyak 6,08 GW atau 8,1 persen dari 75 GW berasal dari energi air; 0,15 GW atau 0,25 persen dari 60,6 GW berasal dari energi bayu atau angin; 1,89 GW atau 5,8 persen dari 32,6 GW berasal dari bioenergi; dan 2,13 GW atau 8,9 persen dari 23,9 GW berasal dari panas bumi. Sedangkan potensi dari energi samudera sebanyak 17,9 GW belum dimanfaatkan sama sekali.

Berly menjelaskan, pemerintah bisa mempercepat bauran EBT karena dalam tiga tahun, pemanfaatan energi hijau menunjukkan tren positif. Pemanfaatan tersebut dapat dioptimalkan untuk sumber energi yang berasal dari surya dan panas bumi.

“Proporsi energi batu bara paling tinggi di ASEAN, itu bisa dikurangi dengan cepat. Indonesia bisa meniru Thailand dan Filipina,” ucap Berly.

Berly menyatakan, Vietnam dalam satu tahun bisa meningkatkan kapasitas energi terbarukannya menjadi 20 kali lipat. Sedangkan Thailand dalam dua tahun meningkatkan komposisi energi terbarukan menjadi empat kali lipat.

Dengan percepatan pemanfaatan EBT, dalam 2-3 tahun, biaya energi yang dikeluarkan digadang-gadang bakal lebih murah ketimbang batu bara maupun diesel. “Apalagi kita negara kepulauan," katanya.

TEMPO.CO | TERAS.ID