Proyek ini juga telah menabrak berbagai aturan termasuk kewajiban atas dokumen legalitas kayu (SLVK) dan Izin Pemanfaatan Kayu yang justru akan menghancurkan hutan alam dan mencederai komitmen pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim dari sektor kehutanan dan tata guna lahan.

Dalam arahan presiden RI pada Ratas Food Estate 23 September 2020, setidaknya ada 3 tujuan food estate yang disampaikan. Pertama, mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi COVID-19. Kedua, mengantisipasi perubahan iklim. Terakhir, mengurangi ketergantungan impor.

Ketiga alasan diatas menjadi tidak berdasar melihat fakta saat ini, Pertama alasan COVID-19 justru harusnya dijawab dengan desentralisasi produksi pangan, serta memberikan dukungan langsung pada petani, baik pada faktor produksi maupun ketersediaan lahan, mengingat ketimpangan kepemilikan lahan masih tinggi. Kedua, argumentasi perubahan iklim menjadi tidak berdasar, merujuk catatan IPCC dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) pemerintah indonesia salah satu faktor penyumbang emisi terbesar berasa dari sektor AFOLU (agriculture, Forestry, Other Land Use/Pertanian, Kehutanan, dan alih fungsi lahan lainnya). Ketiga, argumentasi ketergantungan impor, justru menunjukkan ketidak-konsistenan saat omnibus law disetujui justru melonggarkan hal ini, pada sisi lain proyek pangan skala luas belum pernah terbukti berhasil.

Keterlibatan Komponen Cadangan

Keterlibatan Kementerian Pertahanan dalam proyek Food Estate, terlebih ditambah pernyataan presiden Jokowi yang mengatakan akan melibatkan komponen cadangan (KOMCAD) dalam proyek pangan, menambah kompleksitas masalah. Bahkan dalam paparan kementerian PPN/BAPPENAS, konsep pengembangan food estate dikenal 2 mekanisme, militer dan non-militer.

Menurut Walhi, rencana pelibatan Komponen Cadangan (KOMCAD) dalam proyek lumbung pangan (food estate) yang dipegang oleh Kementerian Pertahanan, jelas menyalahi tujuan dari pembentukan KOMCAD itu sendiri. Sebab tujuan KOMCAD, sejatinya untuk membantu TNI dalam mengatasi ancaman militer (perang).

Komponen cadangan adalah mereka yang dibekali dengan pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan. Dalam hal ini, dalam penilaian Walhi tentunya tidak tepat dan keliru ketika akan dikerahkan untuk keperluan pengembangan proyek lumbung pangan (food estate).

Mobilisasi Komcad untuk kebutuhan selain menghadapi ancaman militer sejatinya bukan merupakan tanggungjawab kementerian pertahanan. Melainkan tanggungjawab kementerian yang dalam hal ini seharusnya Kementerian Pertanian.

Untuk itu, pihak yang dilibatkan dalam pengembangan proyek lumbung pangan (food estate) seharusnya adalah mereka yang terampil dan mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam urusan pertanian terutama pangan. Bukan mereka yang hanya dibekali pelatihan dasar kemiliteran.

Dengan demikian, maka istilah yang tepat digunakan dalam konteks ini bukanlah komponen cadangan (komcad) melainkan relawan.

Melihat kondisi saat ini, terlebih kita baru saja diingatkan bahwa pengabaian terhadap lingkungan hidup akan berbuah pada bencana ekologis. Pada keterangan persnya Walhi tegas menyatakan untuk saatnya menghentikan proyek-proyek yang mengabaikan hak masyarakat dan lingkungan hidup.