Eksploitasi Nikel, Klaim Harta yang Berkalang Derita

Penulis : Sandy Indra Pratama

Tambang

Jumat, 07 Mei 2021

Editor : Sandy Indra Pratama

BETAHITA.ID -  Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia untuk besaran jumlah sumber daya nikel.

Indonesia disebut memiliki sumber daya nikel sebesar 23,7% dari total sumber daya nikel dunia. Menyusul Indonesia yaitu Australia dengan persentase 21,5%, lalu Brazil 12,4%, Rusia 8,6%, dan lainnya.

Meidi juga mengatakan hingga saat ini, skala produksi bijih nikel tahunan Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi 'Battery Electric Vehicles Outlook’, kemarin, seperti dikutip dari laman situs berita cnbc indonesia.

Indonesia, kata Meidi, memiliki dua daerah endapan nikel primer. Itu terletak di Pulau Sulawesi dan Halmahera. Namun, sebelum adanya kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada tahun lalu, sebagian besar bijih mentah nikel diekspor untuk peleburan di luar negeri.

Ilustrasi bijih nikel.

Pemerintah memang menaruh harapan besar kepada produksi nikel. Bahkan, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, “Nikel akan membawa Indonesia ke era industrialisasi.”

Luhut mengklaim, cadangan nikel yang dimiliki Indonesia mencapai 21 juta ton. Sebuah potensi yang menurutnya akan bergerak ke arah energi baru terbarukan (EBT).

Benarkah?

Sebelum bereuforia dengan data-data dan klaim. Mari lihat fakta di lapangan. Apa yang sebenarnya terjadi dan dihasilkan oleh eksploitasi nikel Indonesia.

Dari teriknya medan lapangan, Ketua Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar mengungkapkan eksploitasi bijih nikel kerap menjadi salah satu sumber konflik, kriminalisasi masyarakat, dan kerusakan lingkungan. Dan persoalan itu, merata di setiap pertambangan nikel di seluruh bumi Indonesia.

Saat ini industri dan pertambangan nikel tersebar di berbagai pulau, seperti Sulawesi, Kepulauan Maluku, serta Papua. “Dari tinjauan lapangan, hampir semua pulau-pulau tersebut dipenuhi oleh izin korporasi tambang. Di Sulawesi, misalnya, dari Morowali hingga ke Bangai itu penuh tambang nikel,” kata Melky kepada Betahita, Maret lalu.

Kondisi tersebut bukan tanpa dampak. Melky mengatakan, masyarakat petani kehilangan ruang produksi karena adanya alih fungsi lahan baik secara prosedur legal maupun perampasan tanah. Saat ada yang menolak menjual tanahnya, petani mengalami intimidasi sehingga terpaksa melepas lahannya seperti yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Masyarakat adat juga kena getahnya. Suku Tobelo Dalam yang hidup nomaden di sekitar hutan-hutan Halmahera Utara, Maluku Utara, misalnya, mengalami perampasan tanah oleh perusahaan nikel yang membangun jalan hingga ke wilayah suku tersebut. Wilayah hidup dan makam leluhur suku Tobelo Dalam Ma, Kokarebok, Folajawa, Komao, Ngoti-Ngotiri, Sakaulen, Namu, Mein, dan Talen masuk dalam konsesi tambang.

“Ketika ruang-ruang masyarakat ini hilang, terjadi perubahan sosial di mana masyarakat tidak lagi mandiri secara pangan dan bergantung pada ekonomi uang,” kata Melky.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional Nur Hidayati mengatakan, studi lapangan menemukan adanya pembuangan limbah panas dari aktivitas kawasan industri nikel di Sulawesi Tengah. Selain ini, lalu-lalang tongkang pengangkut batu bara untuk sumber listrik maupun bijih nikel mengganggu aktivitas nelayan di Dusun Kurisa, Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.

Hal serupa menimpa warga di Pulau Obi, Maluku Utara. Kepulauan Maluku. Limbah akhir (tailing) berakhir di laut dan menyulitkan nelayan. Melky menyebut, kawasan perikanan di Halmahera Tengah bernama Tanjung Uli dan Teluk Gemaf telah hilang karena limbah perusahaan tambang. Kualitas air dan biota laut di Teluk Weda pun rusak.

Warga juga mengalami kesulitan air karena harus berebut dengan perusahaan. Data Jatam mengungkap, setiap tahun aktivitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang digunakan perusahaan menyedot sekitar 2 juta meter kubik air tawar dan air laut untuk pasokan PLTU batu bara dan kebutuhan pekerja pabrik.

Terganggungnya Kesehatan Warga

Aktivitas produksi nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menyebabkan ribuan buruh pabrik dan warga menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), menurut sebuah hasil penelitian.

Aktivis dan peneliti Arianto Sangadji mengatakan, hal itu terjadi pada 2019 di lokasi PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP). Arianto mengutip daftar resmi perusahaan tersebut, yang mencatat sekitar 3.400 kasus ISPA yang dirawat di klinik milik PT IMIP.

“Data kami dari sumber resmi di dalam, ada kurang lebih 34.000 kasus orang yang dirawat di sana dengan keluhan ISPA,” kata Arianto dalam diskusi virtual, pekan lalu.

Tak hanya buruh pabrik perusahaan, masyarakat yang tinggal di sekitar area industri tersebut juga mengeluhkan gejala serupa. Penelitian lapangan Arianto mengungkap, masyarakat kerap mengeluh soal debu dan asap dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menjadi sumber energi pemrosesan bijih nikel di Morowali.

Matahari sudah lama tenggelam di ufuk barat Pulau Obi, Morowali atau Tanah Papua. Kesulitan air, limbah tailing, kriminalisasi warga sekitar tambang, tergusurnya makam leluhur dan sesaknya nafas para buruh pabrik nikel akibat ISPA, membayang dibenak rakyat yang berdampingan dengan lokasi eksploitasi nikel. Mereka kerap sulit untuk tidur.

Sementara itu Jakarta baru bersiap tidur dengan mimpi dan harapan hangat klaim-klaim harta bernama Nikel. Iming-iming cadangan nikel berjuta ton menjadi kontras kehidupan antara warga tapak dan ibu kota.

CNBC| BETAHITA