Abdon menjelaskan, setidaknya ada tiga poin utama yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan Togu Simorangkir Jumat siang itu. Pertama, Presiden Jokowi berkomitmen untuk mengembalikan tanah adat ke Masyarakat Hukum Adat. Dalam hal ini terdapat 15 Hutan Adat yang luasnya sekitar 25 ribu hektare akan segera diterbitkan Surat Keputusannya (SK) oleh Pemerintah dalam waktu dekat.

"5 SK Hutan Adat sudah terbit dan sudah diserahkan copy SK-nya ke Togu. 10 Hutan Adat yang berikutnya akan dituntaskan bulan ini. Proses ini akan terus dilanjutkan," lanjut Abdon.

Hal lain berikutnya, merespon laporan berjudul Sumber Bencana bagi Masyarakat Kitaran Kaldera Toba yang disampaikan Togu pada pertemuan itu, Presiden Jokowi menyebut akan menindaklanjuti laporan itu dan akan memberikan sanksi kepada PT TPL, apabila terbukti ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan bubur kertas tersebut.

Abdon mengatakan, Presiden juga menyebutkan tentang audit menyeluruh yang tengah dikerjakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Masukan-masukan dari Aliansi Gerak Tutup TPL yang sudah disampaikan itu, akan dipertimbangkan dalam proses audit yang sedang berjalan oleh Tim Kerja KLHK.

"Audit menyeluruh itu, jika dilakukan benar pasti berujung pada penutupan (PT TPL). Nada Presiden memposisikan tim kerja yang dibentuk MenLHK sebagai audit menyeluruh."

Terakhir, lanjut Abdon, Presiden Jokowi bilang akan berkunjung ke Kawasan Danau Toba pada November atau Desember nanti, untuk bersama-sama dengan masyarakat adat melakukan penanaman pohon untuk rehabilitasi kawasan.

Sementara itu, Togu Simorangkir, usai bertemu Presiden Jokowi mengatakan, setelah menunggu selama sembilan hari di Jakarta, Jumat sian akhirnya dirinya yang mewakili TIM 11 bisa bertemu Presiden Jokowi, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tentang keberadaan PT TPL. Menurut Togu, Presiden Jokowi menyebut cukup sulit untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk menutup PT TPL.

"Beliau (Jokowi) mengatakan, pada prinsipnya, kalau untuk menutup TPL itu katanya agak sulit, karena memang akan ada hal-hal yang perlu dipelajari," kata Togu, Jumat (6/8/2021) seperti dikutip dari Tempo.co.

Meski begitu, Togu berharap Presiden Jokowi tetap mempertimbangkan untuk menutup PT TPL, setelah membaca dokumen setebal 69 halaman yang telah diserahkannya. Togu bilang, di dalam dokumen itu Aliansi Gerak Tutup TPL membeberkan dan menjelaskan alasan mengapa aktivitas PT TPL dianggap menjadi sumber bencana bagi masyarakat sekitar kaldera Toba.

"30 tahun dosa PT TPL ada di dalamnya. Semoga Presiden di waktu senggang bisa membaca nanti."

Seperti diberitakan sebelumnya, sebelas orang yang menamakan diri sebagai TIM 11 Ajak Tutup TPL melakukan aksi berjalan kaki sekitar 1.700 kilometer Kabupaten Toba ke Jakarta, demi menarik perhatian publik terhadap banyak persoalan yang terjadi berkaitan dengan aktivitas operasi PT TPL.

Selain demi perhatian publik, aksi yang dimulai sejak 14 Juni 2021 lalu dari Makam Pahwalan Nasional Sisingamangaraja XII di Soposurung, Balige, Kabupaten Toba itu, mengambil titik tujuan akhir Istana Negara, untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung tentang kegelisahan mengenai kelestarian Danau Toba.