"Jika larangan ekspor tidak dilakukan, hampir 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya sekitar 10.850 Megawatt (MW) akan padam. Ini berpotensi menggangu kestabilan perekonomian nasional," ujarnya pada acara Sosialiasi Kebijakan Pemenuhan Batubara dengan pengusaha batubara di Jakarta, Sabtu (1/1/2022).

Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi setelah 5 Januari mendatang. Jika pasokan batubara untuk pembangkit sudah terpenuhi, maka para pengusaha bisa ekspor kembali. 

Pemerintah, lanjut Ridwan, telah beberapa kali mengingatkan kepada para pengusaha batubara untuk terus memenuhi komitmennya untuk memasok batubara ke PLN. Namun, realisasinya pasokan batu bara setiap bulan ke PLN dibawah kewajiban persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). 

Kekurangan ini terakumulasi dan di akhir tahun pembangkit PLN mengalami defisit pasokan batubara. Menurutnya, persediaan batubara yang aman di PLTU PLN adalah di atas 20 hari operasi.

"Dari 5,1 juta metrik ton (MT) penugasan dari Pemerintah, hingga tanggal 1 Januari 2022 hanya dipenuhi sebesar 35 ribu MT atau kurang dari 1%. Jumlah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan tiap PLTU yang ada. Bila tidak segera diambil langkah-langkah strategis maka akan terjadi pemadaman yang meluas," ungkap Ridwan.

Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 yang mengatur tentang kewajiban pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri. Kewajiban pemenuhan DMO minimal 25% dari rencana produksi yang disetujui dan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebesar 70 Dolar AS per metrik ton. 

Ridwan menegaskan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi untuk patuh terhadap pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri.

Kebijakan penghentian ekspor batu bara sendiri seharusnya dilakukan sejak dulu. Auriga Nusantara pernah memberikan pesan melalui surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan ekspor batu bara dalam rangka menghindari jebakan ketergantungan batu bara (quit coal) pada 2017 lalu.

Surat tersebut menyebutkan sebanyak 70 persen batu bara diekspor ke luar negeri sehingga pasokan dalam negeri kerap kekurangan. Padahal di negara tujuan ekspor, batu bara sendiri menjadi bagian dari subsidi industri. Fakta ini menunjukkan pemerintah menempatkan batu bara sekedar sebagai komoditas, tanpa memperhatikan batu bara sebagai elemen dasar ketahanan nasional. 

Peneliti Auriga Nusantara, Widya Kartika, menyebutkan pembatasan ekspor ini sendiri seharusnya menjadi bagian dari strategi energi nasional, yakni menekan penggunaan karbon. Menurutnya kebijakan menyetop ekspor batu bara adalah kebijakan tepat tapi jangan hanya satu bulan.   

“Sudah tepat, kalau bisa jangan cuma 1 bulan, tapi seterusnya,” ucap dia.