Setelah dikonfirmasi dengan masyarakat sekitar, limbah tersebut tiba-tiba muncul di pagi hari di bibir pantai dan tidak ada yang tahu sumbernya dari mana, namun diperkirakan dari tengah laut.

“Dari peristiwa itu masyarakat merasa kebingungan harus mengadu kemana sedangkan limbah tersebut sangat mengganggu dan merugikan bagi nelayan sekitar yang dalam beberapa hari ini banyak yang tidak melaut untuk mencari ikan,” ujar dia.

Sampai dengan hari ini, lanjut Irfan, memang belum ada dampak serius yang terlihat ditimbulkan dari limbah tersebut. Namun menjadi keresahan masyarakat sekitar dengan belum diketahuinya limbah tersebut apakah berbahaya atau tidak.

Menurut Irfan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus segera melakukan upaya agar pelaku penjahat lingkungan jera, karena kejadian serupa telah terjadi 3 kali di laut Lampung dalam kurun waktu berturut-turut sejak tahun 2020, 2021, dan 2022.

“Sampai saat ini belum diketahui prosesnya sudah sejauh mana karena tidak transparan proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan pemerintah. Pemerintah dan aparat penegak hukum jangan terkesan tutup mata,” tegas dia.

Irfan menilai selama ini terkait dengan kasus serupa, tidak jelas penyelesaiannya, seperti apa hukuman yang diberikan, apakah sudah memberi efek jera atau belum terhadap pelaku pencemaran.

Seperti misalnya pencemaran di 2021 yang dilakukan oleh Pertamina yang terjadi di perairan Teluk Lampung, Teluk Semaka, dan Pantai Barat Lampung dengan total material yang berhasil diangkut sebanyak 18,5 barel.

“Dan kasus tersebut tidak pernah dipublish oleh pemerintah dan terkesan ditutupi,” kata Irfan.

Termasuk dalam proses Pembahasan Progres Tindak Lanjut Penanggulangan Tumpahan Minyak Bumi tersebut, KLHK terkesan eksklusif dalam melaksanakan kegiatan Pembahasan Progress Tindak Lanjut Penanggulangan Tumpahan Minyak Bumi di Provinsi Lampung pada 8 Februari 2022 di Hotel Wyndham Casablanca Jakarta dan juga melalui online via Zoom.

“Peserta dari kegiatan tersebut hanya terdiri dari unsur pemerintah saja sedangkan unsur dari non pemerintah hanya mengundang Pengelola Tambling Wildlife Nature Conservation serta Pakar Hidrogeologi ITB dan Pakar Lingkungan ITB,” tutur dia.

Pada peristiwa kali ini, lanjut Irfan, kejadian yang terjadi dengan siklus terulang setiap tahun selama 3 tahun ini, pemerintah harus tegas dan harus berpihak kepada masyarakat dan lingkungan hidup.

“Bagaimana Lampung akan berjaya jika pemerintah mengabaikan pencemaran lingkungan hidup yang terus terjadi dan mengabaikan masyarakat pesisir di Provinsi Lampung,” ujar dia.

Masyarakat Kelurahan Panjang Selatan mengatakan bahwa kejadian ini bukan kali pertama, namun pada 4 Maret 2022 merupakan pencemaran pesisir paling besar yang mengakibatan kerugian sosial, Kesehatan, ekonomi dan lingkungan.

Sehingga masyarakat yang bermukim di kawasan Pesisir Panjang Selatan tidak memperoleh hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018.