Menurutnya perlakuan seperti ini terus berulang dan aparat seperti tidak peduli dengan arahan dan pernyataan Kapolri ataupun Presiden bahwa kebebasan berekspresi  harus dilindungi dan difasilitasi.

“Kami juga mendesak Kapolda Papua dan Kapolri untuk menindak anggotanya yang melanggar hak atas kebebasan berekspresi dan memastikan bahwa segenap jajarannya mengerti bahwa berunjuk rasa secara damai adalah hak semua warga, termasuk warga Papua,” ujarnya.

Pada dini hari tanggal 29 Juli, aktivis Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefri Wenda dan Ruben Wekla ditangkap oleh aparat kepolisian dan dibawa ke Polresta Jayapura. Penangkapan mereka diduga terkait dengan demonstrasi menolak daerah otonomi baru (DOB) yang dilakukan di Jayapura dan kota lainnya hari ini. Menurut informasi yang diterima Amnesty, mereka akhirnya dibebaskan pada sore harinya.

Sementara itu, pada siang harinya, Pendeta Benny Giay dan massa aksi yang hendak berunjuk rasa di depan kantor DPR Papua di Jayapura dihalangi oleh aparat yang memblokade kantor sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI).

Selain itu titik kumpul massa aksi lainnya di sekitar Universitas Cenderawasih juga diblokade oleh aparat.

Usman mengingatkan hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi sudah dijamin dan dilindungi di berbagai instrumen hukum. Dalam instrumen hak asasi manusia internasional, hak ini dijamin di Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Komentar Umum No. 34 terhadap Pasal 19 ICCPR. Hak tersebut juga dijamin di Konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28E ayat (3) dan 28F UUD 1945, serta pada Pasal 14 dan 25 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.