Wahyu bilang, valuasi kerugian akan lebih besar daripada kerugian. Tentu yang paling dirugikan adalah masyarakat sekitar atau mereka yang tinggal di sekitarnya.

Sebagai catatan tambahan, pesisir selatan Jawa selain tidak cocok, pertambangan juga akan memicu konflik sosial yang lebih luas, masih ingat kasus Paseban, Silo Jember serta Selok Awar-awar Lumajang, dan terkini hampir seluruh masyarakat Trenggalek menolak pertambangan.

Wahyu mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian, pertimbangan yang matang, bahwa suara masyarakat harus didengarkan dan realitas ancaman nyata terkait kerentanan wilayah juga harus dilihat. Apabila dalihnya adalah ekonomi, seharusnya dengan bijak pemerintah mengikuti suara dari bawah ada alternatif lain yang lebih berkelanjutan dan mendukung upaya adaptasi iklim.

Ekonomi hijau berbasis kawasan, seperti ekowisata, agroforestri dan pilihan lain, harusnya menjadi pertimbangan. Apalagi isunya adalah mendukung NDC dalam komitmen mengurangi karbon.

"Bukannya tambang adalah penyumbang emisi yang besar karena mengeruk tanah, sementara tanah adalah carbon storage besar. Pertimbangan ini seharusnya dipikirkan untuk lebih objektif melihat kondisi lingkungan kita."

Selain itu di pesisir utara juga perlu diperhatikan, wilayah Pulau Bawean, Kepulauan Masalembu dan pulau-pulau kecil di Jawa Timur harus ditetapkan sebagai kawasan eksosistem esensial dan kawasan tangkap nelayan tradisonal, untuk menghindari kerusakan ekosistem laut dan munculnya konflik nelayan. Perindungan itu akan menghindari kawasan tersebut dari eksploitasi berlebihan seperti adanya WIUP tambang pasir di atas Bawean dan sekitar Masalembu.

"Sampai mau kapan wilayah kita ekstraksi berlebihan sehingga terjadi krisis di suatu saat nanti? Selain itu ke depan ancaman tenggelamnya pesisir dan pulau-pulau kecil akan semakin cepat, jika kerentanan ditambah, bukankah resiko dipertinggi?"