Jelang COP27, Para Peneliti Serukan Dana Kompensasi Iklim
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
Perubahan Iklim
Minggu, 06 November 2022
Editor :
BETAHITA.ID - Tim peneliti internasional menilai, pembayaran kompensasi iklim tidak akan berhasil bagi masyarakat yang rentan, alasannya karena anggaran dana tersebut baru akan dibuat.
Isu kontroversial, seperti kerugian dan kerusakan, terkait bagaimana negara-negara rentan yang terkena dampak perubahan iklim bisa mendapat kompensasi dari negara-negara kaya, diperkirakan akan mendominasi pembicaraan pada KTT iklim PBB pekan depan di Mesir.
Perwakilan dari hampir 200 negara yang menghadiri COP27 akan mempertimbangkan apakah akan membuat beberapa bentuk dana kompensasi--permintaan utama oleh negara-negara berkembang di seluruh dunia. Dalam sebuah laporan pada hari Selasa, para peneliti di Institut Lingkungan Stockholm mendukung kasus tersebut untuk dana baru.
Para peneliti berpendapat, banyak dana tersedia untuk membantu negara-negara mengurangi emisi CO2 dan bersiap menghadapi banjir, naiknya air laut dan dampak iklim lainnya. namun tidak dapat dengan mudah membantu negara-negara lainnya pulih dari kerugian dan kerusakan yang telah terjadi akibat bencana alam yang dipicu oleh iklim. Itu karena penundaan pendanaan kronis atau karena komunitas penerima memiliki keterlibatan terbatas dalam pengambilan keputusan, kata mereka.
"Ada kesenjangan signifikan dalam mekanisme pendanaan iklim yang ada yang membuatnya penting untuk menciptakan mekanisme kerugian dan kerusakan khusus," kata Ines Bakhtaoui, penulis utama laporan tersebut.
Sebagian besar pendanaan iklim berbentuk pinjaman, daripada hibah kecil, yang menurut para peneliti, akan mendukung masyarakat rentan tanpa membebani mereka dengan utang. Laporan tersebut menyarankan pembentukan dana PBB dengan aturan yang disederhanakan untuk akses yang lebih mudah ke uang tunai bagi mereka yang paling terpukul. Sementara menyalurkan kompensasi sementara melalui dana yang ada saat skema baru diluncurkan.
"Pembiayaan iklim saat ini sebagian besar tidak dapat diakses oleh negara-negara penerima dan masyarakat karena persyaratan proposal dan akreditasi yang ketat dan waktu jeda yang lama dalam pengiriman," kata laporan itu.
Para peneliti mengatakan, pada prinsipnya, mereka yang bertanggung jawab menyebabkan perubahan iklim harus membayar kompensasi--tetapi mengakui gagasan itu kontroversial secara politis. Amerika Serikat dan 27 negara Uni Eropa telah menentang dana semacam itu karena kekhawatiran tentang kewajiban mereka.
Share
