Transisi Energi Rentan Konflik Kepentingan
Penulis : Aryo Bhawono
Energi
Senin, 21 November 2022
Editor : Raden Ariyo Wicaksono
BETAHITA.ID - Program transisi energi melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Energy Transition Mechanism (ETM) berpotensi menuai konflik kepentingan.
Dua program transisi energi ini disepakati dalam pertemuan G20. JETP merupakan transisi energi dengan pendanaan dari Amerika Serikat, sedangkan ETM menggunakan pendanaan dari Jepang melalui Asian Development Bank (ADB).
Direktur Celios Bhima Yudhistira menyoroti penunjukan pensiun dini PLTU Cirebon-1 dalam rangka realisasi ETM yang disokong oleh Bank Pembangunan Asia (ADB). Ia menjelaskan di balik PLTU Cirebon-1 ada konsorsium yang lekat dengan kepentingan negara donor ADB, yakni Marubeni Corporation dari Jepang serta dua perusahaan asal Korea Selatan Korean Midland Power (KOMIPO) dan Samtan Corporation.
"Perusahaan Jepang dan Korea Selatan ini, terutama Jepang, memiliki pengaruh kuat dari keputusan ADB soal siapa yang mendapat pinjaman dan proyek mana yang akan masuk ETM. Jangan sampai PLTU yang dipensiunkan dini adalah PLTU yang merupakan preferensi negara donor, dari negara yang ngasih pinjaman," jelas Bhima dalam konferensi pers Celios, seperti dikutip dari CNN Indonesia pada Kamis (17/11).
Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry, memaparkan potensi konflik kepentingan dalam realisasi transisi energi Indonesia datang dari struktur ETM Country Platform.
"Ada juga standing committee yang isinya menteri-menteri di mana banyak menteri yang terlibat dalam industri batu bara atau transisi energi, ada potensi konflik kepentingan di situ. Kurang lebih akan menelurkan proyek-proyek apa saja yang akan didanai, baik itu EBT maupun penutupan PLTU atau tambang batu bara," paparnya.
Pemerintah menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI sebagai ETM Country Platform Manager untuk mengembangkan kerangka kerja pembiayaan dan investasi program ETM.
ETM adalah sebuah upaya atau gerakan yang diluncurkan pada side event KTT G20 yang dihadiri oleh Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Presiden Islamic Development Bank Dr Muhammad Sulaiman Al Jasser, hingga Presiden Bank Dunia David Malpass.
Pemerintah telah menerima dana sebesar 20 miliar Dolar AS untuk mendukung transisi energi. Anggaran ini nantinya digunakan membangun energi hijau, seperti tenaga air, biomassa, hingga memensiunkan PLTU batu bara.
"Setidaknya ada 20 miliar dolar AS indicated dana untuk Indonesia saja yang berasal dari berbagai sumber yang bisa kemudian digunakan dalam rangka transisi energi tadi. Jadi ini semua satu paket," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di BICC Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11).
Share
