“Tahun depan karena kita sudah mengatur budget defisit kurang dari 3 persen dan ini mengandalkan kepada investasi. Jadi tahun depan investasi kita diminta ditargetkan Rp1.200 triliun. Oleh karena itu, ini menjadi penting, kepastian hukum untuk diadakan. Sehingga tentunya dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya

Direktur Penegakan Hukum Yayasan Auriga Nusantara, Roni Saputra, beranggapan alasan pemerintah terkait unsur kedaruratan terbitnya Perppu Cipta Kerja ini tak memenuhi syarat. Putusan inkonstitusional bersyarat atas UU Cipta Kerja sendiri diketok oleh majelis hakim konstitusi pada 25 November 2021. Mereka memberikan waktu dua tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun.

“Perbaikan ini menyangkut proses pembuatan UU Cipta Kerja karena ini adalah permohonan uji formil,” ucap Roni.

Pemerintah dan DPR memiliki waktu kurang dari setahun ke depan untuk melakukan perbaikan ini. Waktu ini lebih dari cukup walaupun kondisi politik di 2023 sedikit memanas karena persiapan pemilu. 

Alasan kekosongan hukum menurutnya tak masuk akal karena masih bisa menggunakan UU yang lama. 

“Jadi ini hanya akal-akalan pemerintah saja supaya UU Cipta Kerja asal dijalankan. Nah, jika perbaikan proses pembentukan UU ini tidak diperbaiki, Perppu Cipta Kerja melanganggar konstitusi karena putusan MK bersifat konstitusional,” tegasnya. 

Senada dengan Roni, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) beranggapan bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk pembangkangan, pengkhianatan atau kudeta terhadap Konstitusi RI, dan merupakan gejala yang makin menunjukkan otoritarianisme pemerintahan Joko Widodo. Alasan kekosongan tidak berdasar dan justru menunjukkan inkonsistensi dimana pemerintah selalu mengklaim UU Cipta Kerja masih berlaku walau MK sudah menyatakan inkonstitusional. 

Sedangkan alasan dampak perang Ukraina-Rusia dan ancaman inflasi dan stagflasi yang membayangi Indonesia adalah alasan yang mengada-ada dan tidak masuk akal dalam penerbitan perppu ini. 

“Penerbitan Perppu UU Cipta Kerja menunjukkan konsistensi ugal-ugalan dalam pembuatan kebijakan demi memfasilitasi kehendak investor dan pemodal. Ini jelas tampak dari pernyataan pemerintah saat konferensi pers bahwa penerbitan PERPU ini adalah kebutuhan kepastian hukum bagi pengusaha, bukan untuk kepentingan rakyat keseluruhan,” tulis YLBHI melalui pernyataan pers. 

Presiden justru menunjukkan bahwa kekuasaan ada di tangannya sendiri, tidak memerlukan pembahasan di DPR, tidak perlu mendengarkan dan memberikan kesempatan publik berpartisipasi. 

Dulu ketika publik melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan DPR, presiden masyarakat yang menolak melakukan judicial review. Saat MK memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional, presiden justru mengakalinya dengan menerbitkan Perppu.

“Hal ini jelas bagian dari pengkhianatan konstitusi dan melawan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis,” lanjut mereka.