"Berkaca dari kondisi tersebut, kesenjangan dengan target bauran energi terbarukan primer sebesar 23 persen di tahun 2025 semakin melebar. Diperlukan inovasi strategis untuk mendorong implementasi energi terbarukan. Apalagi potensi energi terbarukan yang sangat besar di Indonesia belum termanfaatkan. Di sisi lain, biaya pembangkitan listrik dari energi terbarukan sangat kompetitif. Menghilangkan insentif untuk energi fosil sudah cukup untuk membuat energi terbarukan menjadi pilihan yang paling murah," kata Fabby.

Konsep power wheeling sudah tidak asing lagi karena sebelumnya Pemerintah telah mengaturnya berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 1/2015 dan Permen ESDM No 11/2021. Namun, peraturan-peraturan tersebut masih perlu diimplementasikan. Dengan demikian, Fabby menyatakan bahwa power wheeling berpotensi menciptakan pasar energi terbarukan sekaligus mempertahankan investasi industri/perusahaan di Indonesia. Salah satunya adalah kelompok industri yang tergabung dalam RE100.

Power wheeling dapat mendorong energi terbarukan karena memberikan insentif dari sisi penawaran dan permintaan. Namun, power wheeling membutuhkan penyesuaian lebih lanjut. Regulasi regulasi mengatur tarif untuk skema power wheeling di negara-negara lain, setidaknya dalam formulasinya. Pada saat yang sama, aspek komersial diurus oleh business-to-business antara pihak yang ingin menggunakannya dan pemilik transmisi. 

“Tidak hanya itu, power wheeling perlu dimasukkan ke dalam undang-undang karena implikasi dari penerapan skema tersebut akan melibatkan beberapa kementerian/lembaga. Untuk itu, tidak cukup hanya dengan peraturan menteri saja," ujar Fabby.