Karhutla, Walhi Jatim Dorong Kebijakan Menyoal Lingkungan Jatim
Penulis : Gilang Helindro
Lingkungan
Jumat, 08 September 2023
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Timur memasuki fase waspada. Tercatat ada hampir sekitar 13 kabupaten/kota yang mengalami kejadian ini, seperti Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Bojonegoro, Tuban, Mojokerto, Kota Batu, Ponorogo, Nganjuk, Kediri, Ngawi, Lumajang hingga Pasuruan.
Wahyu Eka Styawan, Direktur Walhi Jatim menyebut, perlu kebijakan lingkungan yang serius di Jawa Timur. Mengingat mayoritas pusat kejadian ini berada di kawasan hutan, baik produksi, lindung maupun di area taman nasional.
Karhutla di Jawa Timur bukan yang pertama terjadi, kita bisa menelisik ke belakang sejenak. Merujuk pada data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2018 ada sekitar 8.886 hektar, lalu meningkat menjadi 10.508 hektar pada tahun 2019. “Sementara tahun ini diperkirakan lebih dari 5000 hektar lebih hutan yang terbakar sejak bulan Juli hingga September 2023,” katanya saat dihubungi Kamis, 7 September 2023.
Menurut Wahyu, meski dampaknya lebih rendah, tetapi perlu digaris bawahi luasan hutan di Jawa Timur mengalami penurunan sejak 2019 lalu. Perkiraan ada sekitar 150-400 hektar hutan di Jawa Timur yang mengalami deforestasi, sejak tahun 2018-2019 yang mencapai 5.066 hektar jika ditotal dengan area hutan rakyat dapat mencapai 5.804,7 hektar. Penurunan tersebut bukan pencapaian, melainkan memang kawasan hutan di Jawa Timur berkurang signifikan.
Wahyu mengatakan, menyelesaikan perubahan iklim dan aneka bencananya tidak bisa cepat dalam 3-5 tahun, bahkan 10 tahun tidak cukup. “Tetapi melihat situasi demikian sudah seharusnya menjadi perhatian bersama, serta meningkatkan kemauan politis dan kesadaran politik lingkungan sebagai pijakan untuk membuat kebijakan yang lebih berkemajuan untuk mengatasi persoalan perubahan iklim,” katanya.
Yang sudah seharusnya dilakukan adalah melakukan assessment mengenai kawasan mana saja yang mengalami degradasi serta problemnya apa saja untuk membiat kebijakan yang tepat sasaran. Dibutuhkan partisipasi oleh semua elemen untuk membuat assessment ini, agar dapat mengetahui titik mana yang perlu dipulihkan segera, sekaligus tingkat kesulitan dalam melakukan intervensi, semisal wilayah yang memiliki kompleksitas tinggi, seperti potensi konflik sosial ekonomi saat suatu kebijakan diterapkan.
Lalu, setelah proses assessment dilanjutkan sengan membuat kebijakan, tentu tidak sekedar operasional atau cara mengatasi problem, atau sekedar menanggulagi tetapi melampaui hal tersebut, yakni kebijakan pemulihan lingkungan hidup. Seperti mulai melakukan review kebijakan tata ruang yang ada, dengan memprioritaskan perlindungan kawasan seperti tidak menerbitkan izin tambang dan peruntukan lain di kawasan hutan, atau semacam moratorium.
Karena yang kawasan hutan yang tersisa tidak boleh diubah hanya untuk kepentingan ekonomi semata. Justru konteks ekonomi harus mengikuti tata ruang yang ada, seperti ekonomi apa yang sesuai dengan perlindungan dan pelestarian kawasan hutan. Selain itu juga perlu diawasi dengan ketat mengenai alih fungsi kawasan sampai praktik land clearing terutama pada wilayah yang mengalami kejadian karhutla terus menerus.
Berdasarkan peringatan dari banyak ilmuwan terutama yang terkoneksi dengan IPCC telah menyampaikan dalam laporannya bahwa pada tahun 2023 ini suhu telah mencapai 1.15 derajat celcius, serta diprediksi bahwa tahun 2050 dapat mencapai lebih dari 2 derajat celcius. Sementara di Indonesia peningkatan temperatur telah mencapai 1.3-1.4 derajat celcius.
Merujuk pada pemantauan Walhi Jatim, dengan bantuan aplikasi pemantau suhu dan observasi sehari-hari, telah terjadi peningkatan suhu harian rata-rata yang mulai meningkat, jika suhu rata-rata sejak 1901-2010 sekitar 25.62 derajat celcius, lalu meningkat perlahan 2010-2022 sekitar 26 derajat celcius. Lalu puncak suhu terpanas sejak tahun 2000-2010 sekitar 30-31 derajat celcius meningkat tajam hingga 34-36 derajat celcius pada tahun 2010-2023 ini.
Wahyu menegaskan, rekomendasi ini memang tidak spesifik soal karhutla, tetapi pihaknya memandang lebih luas lagi, sebab kejadian tersebut merupakan dampak dari perubahan iklim yang berpadu dengan banyak faktor, seperti fakor sosial dan ekonomi. “Sehingga ke depan kebijakan pro iklim ini sebagai investasi untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim, seperti banjir, longsor hingga karhutla ke depannya,” tutupnya.
Share
