Maluku Utara: Pulau Kaya yang Tak Putus Dirundung Bencana
Penulis : Aryo Bhawono
Ekologi
Jumat, 05 Januari 2024
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara mengungkapkan, bencana dan pencemaran seperti tak putus di Maluku Utara sepanjang 2023, seiring dengan masifnya aktivitas industri nikel. Ironisnya, gubernur satu dari empat provinsi kaya nikel di Indonesia itu terjerat kasus dugaan korupsi yang salah satu perkaranya menyangkut tambang nikel.
Bencana bahkan seakan tak ingin membuat 2024 tenang sejenak, seperti dalam video yang mampir di telepon genggam Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara, Faisal Ratuela, pada Rabu lalu (3/1/2024). Video itu menunjukkan terendamnya kembali pemukiman dan keluhan warga Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada Rabu lalu (3/1/2024). Di atas rekaman video itu tertulis, Desa Kawasi Kembali Menerima kiriman banjir dari Harita.
Desa Kawasi berada dalam kawasan industri nikel melalui Perpres No 109 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pelaksana PSN Kawasan Industri adalah PT Trimegah Bangun Persada (TBP) bersama perusahaan afiliasi yang telah beroperasi. PT TBP merupakan bagian Harita Group yang beroperasi di bidang pertambangan dan pengolahan bijih nikel dan mineral ikutannya.
“Bencana tak pernah berhenti di Maluku Utara. Tahun 2023 ada banyak catatan bencana di sekitar tambang dan smelter nikel di sana. Baru menginjak tahun baru saja sudah ada bencana di Kawasi,” ucap Faisal melalui telepon.
Menurut catatan Forum Studi Halmahera (Foshal), setidaknya ada 6 bencana dan 5 kasus pencemaran yang diduga merupakan imbas dari industri ekstraktif, utamanya nikel.
Kondisi banjir di Kawasan Industri Nikel PT IWIP di Halmahera Tengah. Foto: Istimewa
Pertama pada Minggu 19 Februari 2023, banjir menghantam Desa Pintatu, Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur, mengakibatkan sebanyak 13 unit rumah warga terendam air.
Kedua pada Minggu 2 April 2023, banjir menghantam tiga desa yakni Desa Tongute Ternate, Tongute Ternate Asal, dan Gamlamo di Halmahera Barat. Air bah berasal dari luapan sungai mengiringi curah hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan puluhan rumah warga bahkan toko terendam air dengan ketinggian air lebih dari satu meter.
Ketiga pada Jumat 16 April 2023, banjir bandang menghantam Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan. Luapan air berasal dari dataran tinggi yang berdekatan dengan wilayah konsesi Harita Nickel.
Pada hari yang sama PT TB, melalui entitas asosiasinya PT Halmahera Persada Lygend merayakan ekspor perdana 5.584 ton nikel sulfat, nikel yang berasal dari kawasan Desa Kawasi, ke China.
Keempat pada Jumat 14 Juli 2023, banjir menghantam Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, Kepulauan Sula. Air bah yang datang ini mengakibatan 50 rumah warga terendam banjir yang berdampak pada 69 KK dan 238 jiwa.
Air di Sungai Sagea tampak merah kecoklatan. Foto: Save Sagea
Kelima pada Rabu 13 September 2023, banjir bandang menghantam kawasan industri pengolahan nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, serta desa sekitarnya seperti Desa Sagea dan Trans Waleh. Air merendam rumah dan kendaraan pekerja serta warga. Air bah sering terjadi di kawasan ini, terutama pada kawasan industri IWIP.
Bahkan pada keesokan harinya, seorang buruh berinisial LY, ditemukan tak bernyawa di kawasan industri tersebut diduga terseret arus banjir besar di hari sebelumnya.
Keenam pada Selasa 19 September 2023, banjir menghantam puluhan rumah warga di Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Halmahera Timur dengan ketinggian air mencapai satu meter. Air bah yang menerjang desa tersebut disebabkan atas meluapnya air sungai.
Sedangkan dugaan pencemaran terdeteksi, di antaranya pada November 2023. Tiga lokasi perairan, yakni Teluk Buli-Halmahera Timur (dekat dengan PT Antam), Teluk Weda-Halmahera Tengah (dekat dengan PT IWIP), dan Perairan Obi-Halmahera Selatan (dekat dengan Harita), kualitas air telah melewati standar baku mutu alias sudah tercemar. Biota laut juga terpapar logam berat dan bahan kimia di tiga lokasi tersebut.
Kandungan krom heksavalen (Cr), nikel (Ni), dan tembaga (Cu) perairan itu melebihi ambang baku mutu yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pada 21 November 2023, tanggul PT Wanatiara Persada, perusahaan pengolahan bijih nikel di Obi, Halmahera Selatan diduga jebol lalu menghantam pesisir dan laut sekitar hingga membuat air laut berwarna tampak kuning kecoklatan, persis terkontaminasi tanah tambang.
Pada Sabtu 19 November 2023, air laut di Selat Pulau Belemsi tepatnya di depan Desa Mabapura, Halmahera Timur, terkontaminasi BBM jenis oli. Alat tangkap nelayan berupa bagang dan pukat jenis kofo yang biasanya dipakai untuk menangkap ikan teri atau ngafi pun terkontaminasi.
Ikan yang diteliti oleh Walhi Maluku Utara di perairan Pulau Obi yang terkontaminasi oleh logam ber
Pada Selasa 25 Desember 2023, pesisir dan laut di Kecamatan Maba, Halmahera Timur, diduga dihantam ore tambang nikel. Sejauh mata memandang di kawasan itu, air laut berubah menjadi kuning kecoklatan. Perubahan warna air laut ini karena sedimentasi lumpur tanah yang mengalir melalui Sungai Sangaji, Desa Maba Sangaji.
Sejak Agustus 2023 air Sungai Sagea di Desa Sagea dan Kiya, Halmahera Tengah, tercemar material tanah diduga dari kerukan tambang. Air sungai ini sebelumnya sangat jernih jernih dan pakai warga untuk minum juga sebagai tempat wisata di Goa Boki Moruru, namun kini air kerap berganti warna jernih ke oranye kecoklatan dan berlumpur.
“Wargalah yang kemudian menanggung derita atas pemanfaatan industri nikel yang serampangan ini. Hutan dibabat, tanah dikeruk, dan limbah berserak,” ucap Manajer Divisi Advokasi dan Kampanye Forum Studi Halmahera (Foshal), Julfikar Sangaji.
Ironisnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, dalam dugaan suap jabatan. Ia tertangkap bersama para pejabat, yakni Kepala Dinas PUPR Daud Ismail, Kepala Dinas Perkim Adnan Hasanudin, Kepala Biro PBJ Ridwan Arsan, dan ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim.
Namun Julfikar mengingatkan, ada petinggi Harita Nickel, Stevi Thomas, yang turut diangkut KPK saat itu. Julfikar menekankan KPK seharusnya mendalami dugaan suap ataupun korupsi terkait pertambangan di Maluku Utara.
“Ini ironis sekali, sepanjang tahun ada catatan bencana, dan menjelang akhir tahun gubernurnya ditangkap KPK,” ucap dia.
Foshal mencatat selama Ghani Kasuba berkuasa, ia mengeluarkan 116 izin tambang yang meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di yang bercokol di wilayah Malut. Di antara izin itu, tambang nikel yang paling banyak, sekitar 53 IUP.