Dua kali gugatan ini diyakini sebagai upaya membungkam pengungkap kejahatan lingkungan melalui SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). Namun Bambang tak takut. 

“Saya tetap saja bicara berdasar sains. Kalau debat bukan debat kusir,” ucapnya dalam wawancara dengan Betahita.id pada Sabtu lalu (20/1/2024).

Bambang sendiri adalah spesialis forensik api di Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Guru Besar dalam bidang Perlindungan Hutan di IPB. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di IPB pada 1987 lantas melanjutkan pendidikan Master ke Divisi Pertanian Tropis di Universitas Kyoto, Jepang. 

Lelaki kelahiran Jambi, 10 November 1964 ini melanjutkan jenjang S3 di Laboratorium Tropical Forest Resources and Environment, Division of Forest and Biomaterial Science Universitas Kyoto tahun 1999.

Bekal pendidikannya ini menjadi modalnya membantu pemerintah sebagai saksi ahli dalam kasus karhutla. Hingga pada 2019 ia mendapat anugerah John Maddox Prize 2019, penghargaan ini didedikasikan kepada kepada para ilmuwan yang gigih mempertahankan pendapatnya berdasarkan fakta ilmiah berdasarkan penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan. . 

Teror menyusul belakangan, termasuk SLAPP. Bahkan ia mengaku pernah didatangi peneror ke kampus IPB di Bogor, Jawa Barat. Lantas apa yang membuatnya tak surut menjadi saksi ahli, berikut petikan wawancaranya:

Betahita: Bagaimana anda tahu pencabutan gugatan PT JJP?

Bambang Hero: Saya diberitahu pada Hari Rabu kemarin (17/2/2024). Hari itu seharusnya sidang perdana tetapi teman-teman penasihat hukum bilang, nanti saja lah datangnya di sidang kedua. Memang saat itu saya sedang ada kegiatan di Bogor dan Jakarta. Tapi kemudian sore kolega saya menelepon dia lihat pengumuman di SIPP PN Cibinong, gugatan dicabut. Baru sore itu dicabut. Lalu saya tanya ke teman-teman Gakkum KLHK (Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) bahwa sudah dicabut dan case closed.     

Betahita: Ini merupakan gugatan kedua dari PT JJP, bagaimana anda melihat upaya ini?

Bambang Hero: Pertama, saya sudah konsultasi juga ke teman-teman. Ini adalah gugatan SLAPP, ini adalah bentuk intimidasi dan pembungkaman. Seolah-olah mereka (PT JJP) memberi pesan hal ini kapan saja digugat, meski dengan regulasi yang ada tidak demikian. 

Betahita: Anda tidak khawatir dengan tindakan semacam ini?

Bambang Hero: Orang seperti saya sudah kebal. Banyak teman yang membantu dan saya informasikan kepada teman-teman di luar negeri, mereka menyebutkan tindakan itu memberikan implikasi yang buruk, tidak hanya kepada perusahaan tetapi juga negara. 

Pada gugatan PT JJP tahun 2018, teman-teman di luar negeri juga melacak soal kasus serupa. Beberapa teman bilang, tak usah khawatir. Artinya, hal serupa sudah nampak. Di dalam negeri hal itu belum pernah terjadi tetapi di luar negeri sudah kelihatan polanya. 

Mereka akan mempertanyakan komitmen sebagai ahli. Saya seorang ahli profesional diotak-atik terus. Ini kapan ada kepastian. Tapi itu semua tidak berpengaruh kepada saya, dan jangan sampai juga ini berpengaruh pada produk hukum indonesia. 

Betahita: Anda tetap akan menjadi saksi ahli dalam perkara karhutla?

Bambang Hero: Saya tetap saja. saya bicara berdasar sains. Kalau debat bukan debat kusir. apalagi menurut putusan kasasi di Mahkamah Agung tahun 2016, penentu luas karhutla adalah ahli, bukan Badan Pertanahan Nasional. Saya tetap akan konsisten. 

Betahita: Sudah berapa kasus anda menjadi saksi ahli?

Bambang Hero: Sampai sekarang, sudah banyak. Saya juga menjadi saksi ahli di kasus dugaan korupsi korporasi PT Duta Palma Grup, kasus korupsi pembangunan BTS Kominfo. Tetap saja saya konsisten. Bayangkan saja, kita melihat suatu masalah tetapi diam saja, masak tutup mata. Kalau didiamkan saja maka tidak akan ada perubahan paradigma. Saya jalan terus.   

Betahita: Untuk kasus karhutla saat ini juga masih jadi saksi ahli? 

Bambang Hero: Ada banyak. Kalau yang besar-besar ini di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Siau. Ada juga yang masyarakat, ini dalam tanda petik. 

Beberapa kasus yang korporasi itu misalnya yang ditangani oleh Polda Sumsel ada PT BKI, PT SA, ada juga perusahaan perkebunan tebu di Ogan Ilir. Kemudian di Kalimantan Selatan ada di Kalimantan Selatan. Kalau di Kalimantan Tengah ada dua perusahaan di Sampit dan dekat Pulang Pisau. Semua itu ada yang pidana dan ada yang perdata, saya laksanakan seperti biasa. 

Saya bertindak profesional, dan scientific base, itu diminta Mahkamah Agung, harus berdasar science. Dan itu bersih, berdasar data lapangan. 

Betahita: Kasus karhutla tahun 2023 atau ada yang tahun sebelumnya?

Bambang Hero: Itu tahun 2023 karena kemarin kan el nino jadi kondisinya kering kerontang. kering kerontang. Data yang saya pegang bahkan di Sumsel ada 6.000 hektare yang terbakar dengan kerugian mencapai Rp 2,5 triliun.

Selain itu saya berikan contoh, Kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Oktober 2023 kemarin  saya diundang oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Itu kebakarannya seluas 1.241 ha dengan kerugian Rp 41 miliar. Kami tracking sampai melalui satelit,  sampai selesai.    

Betahita: Kalau secara jumlah, siapa paling banyak menjadi penyebab karhutla? 

Bambang Hero: Kalau di luar Jawa, ada korporasi tidak banyak tetapi luas. amsyarakt ada juga banyak, tetapi luasannya kecil. Kalau korporasi itu luasnya bisa 6.000 ha, 3.000 ha, atau 850 ha. Di Kalsel sendiri mencapai 1.800 ha. 

Kalau masyarakat itu kecil-kecil luasannya tapi banyak orangnya. Di Riau saja hampir 20 ada.