Ia menyebutkan terdapat sekitar 20 izin pertambangan di kabupaten itu, beberapa merupakan tambang nikel dan selebihnya batuan. Meski begitu, baru sekitar 3 perusahaan yang sudah melakukan operasi produksi namun dampak lingkungannya sudah dirasakan oleh warga. 

“Jumlah ini, izin dan yang beroperasi akan terus bertambah, kerusakan berpotensi akan lebih masif. Dan kawasan pesisir akan menerima dampak dua kali lebih besar,” kata dia. 

Dampak bencana sudah dirasakan warga sekitar kawasan tambang. Banjir bandang menerjang di lima desa di Kecamatan Bunta pada 2022, yakni Desa Tuntung, Pongian, Nanga Nangaon, Kalaka, dan Salabenda.

Lima desa itu berada di kawasan pertambangan nikel yaitu PT Koninis Fajar Mineral (KFM) dan PT Aneka Nusantara Internasional.

Banjir bandang juga terjadi di Desa Huhak di kecamatan yang sama pada 2023 hingga melumpuhkan jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Banggai dengan Luwuk.  

Hal yang lebih meresahkan, kata Taufik, adalah rencana pembangunan kawasan industri pengolahan nikel di Kabupaten Banggai. 

Sejak tahun 2021 lalu, pemerintah Kabupaten Banggai, berupaya mengubah tata ruang daerah agar smelter dapat dibangun di kabupaten itu. Mereka berharap upaya ini dapat mengundang investor. 

Pada 2022, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menyatakan ada dua investor besar yang akan membangun smelter di Banggai. Taufik khawatir pemerintah daerah dan pusat mengarahkan pembangunan kawasan industri nikel seperti di Morowali.

“Agar potensi dampak diakibatkan kegiatan pertambangan dan pengolahannya tidak terjadi di wilayah Kabupaten Banggai dan hal yang terpenting adalah meninjau kembali izin-izin tambang. Karena berpotensi menimbulkan konflik baru di masyarakat,” tutupnya.