Kondisi menurunnya kualitas dan kuantitas air di Jawa Timur begitu mengkhawatirkan. Apalagi saat ini hampir 500 desa di Jawa Timur mengalami kekeringan. Problem tersebut diakibatkan oleh multifaktor, seperti musim kemarau panjang dan cuaca ekstrim sebagai dampak dari perubahan iklim, menurunnya debit sumber mata air akibat rusaknya ekosistem, rusaknya kualitas air sungai akibat pencemaran, sampai faktor ekstraksi besar-besaran air untuk tujuan komersial.

Saat ini hampir 500 desa di Jawa Timur mengalami kekeringan.

Sebagai contoh kasus penting, penulis menyoroti dua wilayah Kabupaten di Jawa Timur yang masuk dalam area wilayah Malang Raya, yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan. Persoalan di tempat tersebut sangat ironi. Mengapa demikian? Pada wilayah Pasuruan misalnya, mereka memiliki banyak sebaran sumber mata air tetapi seperti daerah Winongan dan Pandaan. Tetapi hampir lebih dari 8-10 wilayah di Pasuruan mengalami kekeringan, salah satunya Winongan, di mana di wilayah tersebut ada Sumber Umbulan. Lalu untuk Kabupaten Malang, seperti Desa Jabung di Singosari. Mereka mengalami kekeringan di tempat yang di sana cukup banyak sebaran mata air.

Penulis menemukan bahwa penurunan sumber mata air pada dua wilayah tersebut faktor yang cukup dominan adalah rusaknya kawasan hutan di Arjuno Welirang sebagai tangkapan dan resapan air, serta eksploitasi air yang berlebihan dari perusahaan penyedia air minum, hotel dan perumahan elit. Sebagai contoh Kota Batu yang hutannya menurun drastis akibat alih fungsi menjadi kawasan pertanian. Alih fungsi tersebut sebagai imbas dari berubahnya kawasan pertanian di bawah menjadi perumahan, hotel dan wisata buatan. Sementara untuk Pasuruan hampir sama, semisal di wilayah Pandaan seperti Prigen. Banyak alih fungsi lahan di sana untuk area wisata dan industri air. Beban area tersebut boleh dikatakan ganda, karena selain menghadapi alih fungsi juga airnya diekstraksi besar-besar untuk tujuan komersial.

Sebagai ironi betapa sumber mata air mengalami beban ganda. Contohnya dapat kita lihat pada Sumber Umbulan di Pasuruan, selain diekstraksi oleh puluhan perusahaan air minum, juga menopang kehidupan sebagian warga Kota Surabaya. Hampir mayoritas warga Kota Surabaya mengkonsumsi air dari luar daerah, kurang lebih sekitar 90 persen bergantung pada baik sifatnya kemasan maupun pipa dari sumber mata air langsung. Kondisi tersebut diakibatkan sumber air di Surabaya baik dari sumber air tanah maupun sungai yang semakin memburuk, terutama karena cemaran e-coli dan aneka unsur kimia lainnya seperti timbal dan mangan. Contoh lain yakni Kota Malang yang sumber airnya bergantung pada wilayah Kota Batu seperti Sumber Binangun dan Kabupaten Malang yakni Sumber Pitu dan Wendit.

Lalu yang lebih ironis, terdapat pada kejadian di Sumber Umbulan, Kabupaten Pasuruan maupun Wendit dan Sumber Pitu, Kabupaten Malang. Pemanfaatan air pada kawasan mata air tersebut, ternyata tidak sepenuhnya untuk menopang kehidupan warga, bahkan saking mirisnya warga di sekitar mulai mengeluhkan kekurangan air. Seperti rencana SPAM Umbulan, dalam dokumen yang kami temukan, pembangunan SPAM ini secara distribusi tidak merata untuk warga Kota Surabaya, justru didistribusikan ke kawasan elit seperti di kawasan Surabaya Barat. Hal yang sama juga terjadi untuk Sumber Pitu dan Wendit yang beberapa alirannya mengarah ke perumahan elit di Kota Malang. Bahkan di Sumber Pitu terjadi konflik antara warga Desa Duwetkrajan, Kecamatan Tumpang dengan PDAM Kota Malang pada tahun 2022.

Bahkan konflik mata air ke depan akan semakin besar potensinya, terutama sejak proyek energi baru versi pemerintah yakni geothermal mulai diakselerasi.

Ini hanya secuil temuan pada wilayah yang dapat dijangkau, bahkan penulis yakin persoalan serupa juga terjadi pada banyak wilayah. Karena kita tahu banyak wilayah yang mulai rentan terhadap akses atas air. Sebagaimana di Kawasan Pantura dan Pulau Madura, banyak sumber mata air yang mengecil dan mati, seperti yang kami temukan di Sumenep. Bahkan ke depan sumber-sumber mata air di kawasan tersebut terancam mengecil lalu mati, salah satu penyebabnya adalah maraknya tambang pada kawasan karst yang selama ini menjadi tempat sumber mata air dan kawasan resapan serta tangkapan air. Bahkan konflik mata air ke depan akan semakin besar potensinya, terutama sejak proyek energi baru versi pemerintah yakni geothermal mulai diakselerasi, wilayah seperti Arjuno Welirang dan Wilis berpotensi mengalami situasi tersebut.

Air Sebagai Hak Dasar

Melihat kondisi yang sedemikian rupa di Jawa Timur, bahwa penulis ingin mengingatkan pada pemangku kepentingan dan segenap masyarakat luas di Jawa Timur khususnya, bahwa air merupakan hak dasar, itu telah tertulis dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Meski air sebagai hak dasar, justru yang terjadi sebaliknya, kini air telah menjadi komoditas dan dinikmati begitu saja oleh segelintir orang. Kondisi tersebut turut difasilitasi dengan keberadaan Undang-undang Nomor UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan dikuatkan melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Merujuk pada kajian IPB University dengan judul “Tinjauan Kritis IPB terhadap Undang Undang Cipta Kerja: Suatu Perspektif Agromaritim 2020,” dan Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) berjudul “Tak ada Rakyat di dalam Omnibus Law/ RUU Cipta Kerja”, privatisasi air memang samar dalam aturan, tetapi problemnya adalah munculnya sentralisasi kewenangan atas air yang kini ditetapkan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Lalu, keberadaan perubahan kata izin menjadi perizinan berusaha serta kemudahan investasi telah membuka gerbang eksploitasi atas air semakin besar, sebagai contoh kini telah banyak bermunculan air kemasan berbagai merek yang semakin besar-besaran mengeksploitasi sumber mata air, lalu perumahan elit juga setali tiga uang. Ditambah juga persolan AMDAL yang tidak menjadi lagi syarat wajib berusaha, menambah catatan hitam mengenai eksploitasi air ke depan.

Privatisasi air memang samar dalam aturan, tetapi problemnya adalah munculnya sentralisasi kewenangan atas air yang kini ditetapkan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Jika mengacu air sebagai hak dasar, lalu kondisi terkini yang memperlihatkan bagaimana praktik eksploitasi dan pencemaran air semakin massif, maka dapat dikatakan telah terjadi perampasan ha katas air secara laten dan sistematis, terutama merujuk pada aturan dan praktik di lapangan. Dampaknya tentu warga yang nantinya menjadi korban, di mana hak atas airnya terampas, secara lebih besar adalah hak atas hidupnya terancam tidak berkelanjutan. Maka pada hari air sedunia ini, bagi segenap warga Jawa Timur untuk menyuarakan dan menyerukan perlindungan mata air dan menolak segala bentuk eksploitasi air di Jawa Timur, karena air adalah hak dasar, karena menopang keberlanjutan kehidupan.