Negara-negara di Asia Tenggara juga menjadi korban perdagangan sampah plastik ilegal yang terus-menerus dari negara-negara maju, menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat pembuangan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Dari plastik sekali pakai hingga mikroplastik dan polusi beracun dari pembakaran, produksi plastik global yang tidak terkendali akan terus menjadikan komunitas di Asia Tenggara sebagai pihak yang paling banyak terkena beban pencemaran beracun. "Kecuali negara-negara ASEAN mengambil tindakan," kata dia. 

Menurut Mayang, para pemimpin ASEAN harus memanfaatkan Perjanjian Plastik Global untuk mengatasi kesenjangan kebijakan dalam pembuangan sampah dan mendorong akuntabilitas pada pemerintahan negara bagian utara yang selalu menggambarkan kawasan ini Asia Tenggara sebagai wilayah yang paling mencemari secara global. Gambaran palsu ini dimaksudkan untuk menciptakan permintaan palsu terhadap teknologi penanganan sampah yang pada akhirnya juga menghasilkan polusi dalam berbagai kerja sama pembangunan. 

“Sementara sebenarnya mereka (masih) membuang sampah plastik di perbatasan wilayah kita,” kata Mayang. “Kami mendesak ASEAN untuk menjaga wilayah ini sebagai tempat solusi yang bermanfaat, berkelanjutan, dan terbukti dengan memastikan Perjanjian Plastik Global yang ambisius."

Organisasi-organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara menyerukan kepada para delegasi ASEAN untuk mengambil langkah konkrit dalam perjanjian mengikat yang benar-benar mengatasi pencemaran di seluruh siklus hidup plastik, dengan memprioritaskan pengurangan produksi plastik global dan secara bertahap menghentikan penggunaan bahan kimia berbahaya, termasuk polimer yang membentuk plastik. 

Chinkie Pelino-Golle, International Pollutants Elimination Network (IPEN) Southeast and East Asia Regional Coordinator mengatakan, sekarang adalah waktunya mengakhiri kolonialisme sampah selama beberapa dekade; menghilangkan racun; memastikan transparansi dan jejak keberadaan bahan kimia di seluruh siklus hidup plastik. Isi juga saatnya meningkatkan infrastruktur penggunaan kembali dan isi ulang; menerapkan tanggung jawab produsen yang diperluas; menjaga hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat atas kesehatan, udara bersih dan air; mendukung transisi yang adil. "Dan mengakhiri solusi-solusi palsu, seperti kredit plastik dan teknologi yang tidak mengatasi pencemaran pada sumbernya, serta pengganti plastik yang disayangkan seperti plastik biodegradable yang hanya memperburuk masalah," ujarnya.

"Kami menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk bernegosiasi tentang perjanjian plastik yang mengandung ketentuan pengendalian yang kuat dan mengikat secara hukum untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan," kata Chinkie. "Untuk melakukannya, solusi yang mencegah dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan, termasuk penghapusan bahan kimia beracun dan peningkatan transparansi serta jejak keberadaan sepanjang siklus hidup plastik, harus diprioritaskan."

Koalisi organisasi masyarakat sipil ini juga menekankan bagaimana ASEAN dapat membuka jalan bagi perjanjian yang efektif. Koalisi juga mencatat banyaknya solusi yang dipimpin oleh warga di Asia Tenggara dan upaya yang telah ditunjukkan oleh pemerintah-pemerintah nasional di wilayah ini untuk menerapkan kebijakan demi menekan pencemaran plastik.

Salisa Traipipitsiriwat, Senior Campaigner and Southeast Asia Plastic Project Manager of the Environmental Justice Foundation menyebutkan, sudah saatnya menerapkan pendekatan-pendekatan ini secara global dengan perjanjian yang mengikat secara hukum.

“ASEAN sangat penting dalam menerapkan solusi kreatif dan praktis untuk memerangi pencemaran plastik. Namun, sudah terlalu lama kawasan ini mengalami kelebihan pasokan kemasan plastik yang bermasalah, sekali pakai, dan tidak perlu, yang seringkali mengandung bahan kimia beracun yang tidak diregulasi,” kata Salisa.

Menurut Salisa, infrastruktur yang tidak memadai dan kesenjangan kebijakan telah menyebabkan tidak efektifnya solusi yang menjaga bisnis tetap berjalan seperti biasa. Perjanjian Plastik Global mewakili peluang unik bagi para pemimpin ASEAN untuk menunjukkan kemampuan, komitmen, dan kesiapan mereka dalam mengatasi pencemaran plastik. 

"INC4 dan INC5 adalah momen penting bagi pemimpin ASEAN menuntut perjanjian yang kuat dan ambisius yang menempatkan manusia dan planet bumi sebagai prioritas utama,” ungkap Salisa.

Abdul Ghofar, Pollution and Urban Justice Campaigner of Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengatakan negara-negara ASEAN telah menjadi tempat negara-negara maju membuang sampah mereka atas nama perdagangan sampah.

ASEAN juga merupakan pasar terbesar bagi perusahaan multinasional yang memproduksi jutaan ton sampah plastik, terutama kemasan sachet. "Mereka mendapatkan keuntungan, sementara kita mendapatkan masalah. Perjanjian Plastik Global adalah kesempatan besar bagi negara-negara ASEAN untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan sumber utama pencemaran plastik, tetapi kita adalah sumber solusi untuk mengatasi pencemaran plastik," kata Ghofar.

Mageswari Sangaralingam, Senior Research Officer of Consumers' Association of Penang & Sahabat Alam Malaysia menyebut, bahwa tidak bisa mengatasi krisis plastik hanya dengan daur ulang. 

Menurut dia, pemikiran tentang sirkularitas atau keberlanjutan plastik adalah narasi yang salah. Dunia perlu menghentikan produksi plastik yang tidak perlu dan berbahaya, serta mengurangi produksi plastik secara keseluruhan, sambil memastikan transisi yang adil bagi kelompok yang paling rentan, komunitas adat, dan pekerja di sepanjang rantai nilai plastik, termasuk para pemulung, pekerja sampah, dan mereka yang bekerja dalam rantai nilai daur ulang. 

"ASEAN harus menjadi yang terdepan karena komunitas kami memiliki solusi untuk mengakhiri krisis plastik," kata Mageswari.

Coordinator/Country Director of Vietnam Zero-Waste Alliance/Pacific Environment Vietnam, Xuan Quach, mengatakan ada banyak hambatan besar dalam kemajuan perjanjian ini, salah satunya adalah bagaimana memastikan transisi yang adil dalam rancangan perjanjian tersebut. Hal ini mungkin terkait dengan ketentuan pengecualian.

"Ada kebutuhan besar dalam penelitian ilmiah untuk memberikan kriteria dan indikator untuk menentukan hak pengecualian bagi negara anggota," ungkap Xuan.