"Status perizinan PT Bangkanesia sejatinya sudah non aktif. Izin usaha perusahaan ini dicabut pada 2022 oleh KLHK. Belum ada keterangan lebih dalam mengenai kelanjutan usaha yang dilakukan PT Bangkanesia," kata Anggi Putra Prayoga, Manager Kampanye, Advokasi, dan Media FWI, Rabu (10/7/2024).

Sedangkan PT Istana Kawi Kencana, lanjut Anggi, secara perizinan diduga juga tidak baik-baik saja. Izinnya terancam dicabut karena berkaitan dengan kepatuhan perizinan. Pada 2023, DPRD Bangka Belitung merekomendasikan pencabutan izin enam perusahaan pengelolaan hutan tanaman industri (HTI), termasuk PT Istana Kawi Kencana, kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Rekomendasi ini didasarkan pada temuan pelanggaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Fakta-fakta ini, kata Anggi, menunjukkan bahwa ambisi transisi energi melalui pembangunan HTE di Bangka tergopoh-gopoh dan diduga diselimuti praktik yang berpotensi merusak sumber daya hutan dan lingkungan. Hutan alam yang seharusnya dilestarikan justru ditebang demi tanaman energi, memicu siklus hutang emisi yang tiada henti.

Hal ini, imbuh Anggi, membuat upaya transisi energi yang bertujuan mengurangi emisi justru berpotensi memperburuk krisis iklim, menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

"Tanpa peninjauan ulang kebijakan dan langkah korektif dari pemerintah, upaya transisi energi berisiko besar membawa Indonesia ke jurang deforestasi dan kegagalan pencapaian target emisi nol bersih," ujar Anggi.

Anggi menguraikan, Indonesia melalui Kebijakan Energi Nasional telah menetapkan target bauran energi nasional sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Bahkan untuk memenuhi target bauran energi nasional tersebut yang sebesar 23 persen pada 2025, Pemerintah melalui KLHK, berencana melepaskan 6,91 juta hektare kawasan hutan,.

Dari luasan tersebut 78,39 persen di antaranya untuk perkebunan sawit, yang notabene sebagai bahan baku bioenergi non listrik. Selain itu KLHK juga menyediakan 0,44 juta hektare kawasan hutan untuk HTE berupa izin pinjam pakai.

"Dan rencana Kementerian ATR/BPN membangun 4 juta hektare lahan khusus kebun energi selama 2016-2025, kian memperparah tata kelola hutan dan lahan. Bahwa transisi energi menjadi driver deforestasi baru di Indonesia," tuturnya.

Alih-alih melindungi hutan alam tersisa untuk mencapai target pengurangan emisi di 2030, lanjut Anggi, KLHK justru menargetkan pembangunan HTE seluas 1,29 juta hektare di kawasan hutan kepada 31 pengusaha kehutanan.

Anehnya lagi untuk mencapai target net sink 2030 dari sektor hutan dan penggunaan lahan, KLHK menargetkan pembangunan hutan tanaman baru sebanyak 6 juta hektare. Sehingga bila ditotal, seluruh luasan hutan tanaman di Indonesia akan mencapai 11 juta hektare.

Meskipun kebijakan FoLU Net Sink 2030 yang mendorong ekspansi hutan tanaman tersebut dimaksudkan sebagai upaya rehabilitasi, namun praktik perusahaan hutan tanaman dilakukan dengan mendeforestasi hutan alam.

"Tanpa mitigasi perlindungan hutan alam, FWI memproyeksikan 4,65 juta hektare hutan alam akan musnah akibat pembangunan hutan tanaman (terutama energi) di dalam konsesi HPH, HTI, dan Perhutanan Sosial (PS)," ucap Anggi.

Riset Trend Asia (2023) menunjukkan, transisi energi melalui HTE berpotensi menjerumuskan Indonesia ke dalam “hutang emisi”, akibat pembakaran biomassa. Target ambisius yang dibarengi dengan praktik yang merusak ini dikhawatirkan justru kontra-produktif dengan upaya penanggulangan perubahan iklim.