Ketua Link-AR Borneo, Ahmad Syukri, menyampaikan aktivitas PT Mayawana Persada telah mengakibatkan konflik agraria berkepanjangan dan praktik intimidasi hingga kriminalisasi. Selain itu, juga telah mengakibatkan deforestasi, kehancuran ekosistem gambut, habitat orangutan dan meningkatnya intensitas bencana banjir yang terjadi di desa-desa dalam dan sekitar konsesi PT Mayawana Persada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. 

“Konflik ini terjadi di Lelayang Tanjung, Desa Kualan Hilir Kabupaten Ketapang dan Desa Sungai Mata-Mata Kayong Utara,” kata dia melalui rilis pers. 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Konflik Mayawana Persada mendatangi Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Barat membawa aduan terhadap PT Mayawana Persada pada Senin (24/3/2025).  Foto: Link AR Borneo

Syukri menyebutkan sejak 2016 hingga 2023, deforestasi yang terjadi di dalam konsesi Mayawana Persada mencapai 37.800 ha. Akibatnya Kalimantan Barat mendapat predikat provinsi dengan deforestasi terluas se Indonesia pada 2023. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri telah mengeluarkan surat No.S.360/PHL/PUPH/HPL.1.0/B/3/2024 terkait penghentian aktivitas penebangan pada Logged Over Area (LOA) atau area bekas tebangan. Namun deforestasi masih tercatat sepanjang 2024 seluas 4.633,05 ha, kerusakan ekosistem gambut seluas 4.056,32 Ha dan kerusakan habitat orangutan seluas 3.730,71 Ha.

Perwakilan Pemuda Adat Desa Kualan Hilir, Suardi menyebutkan maraknya Intimidasi dan kriminalisasi yang terjadi di desanya mengakibatkan trauma pada korban dan masyarakat. Warga harus berurusan dengan hukum bahkan ada yang dipenjara hanya karena mempertahankan haknya. 

“Warga yang tak biasa berurusan dengan hukum kemudian mengalami trauma dan ketakutan,” kata Suardi.

Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Barat dari Fraksi Partai Golkar, Fransiskus Ason, berjanji akan menindaklanjuti  permasalahan ini bersama anggota Komisi 2. Ia akan melakukan komunikasi dengan para pihak terkait di tingkat provinsi dan jika perlu diangkat sampai pada tingkat nasional. 

Anggota DPRD Komisi 2 dari Fraksi Partai Nasdem, Subhan Nur, menyampaikan perkara yang terjadi di sekitar PT Mayawana Persada ini merupakan persoalan klasik di Kalbar. Ia pun berpendapat masalah ini harus diselesaikan dan  meminta kepada semua pihak untuk bersabar dan berupaya bersama-sama membantu penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. 

“Karena belum tentu dalam waktu satu atau dua tahun permasalahan ini dapat diselesaikan. Saya akan berdiri tegak untuk membela kepentingan masyarakat,” ujarnya.