Koalisi heran, meski sudah ratusan korban meninggal dunia dan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang serta sejumlah infrastruktur dasar lumpuh mulai dari sarana transportasi dan telekomunikasi, tanggapan pemerintah atas bencana ini menyisakan keprihatinan.

Bahkan pemerintah menyatakan belum menetapkan status bencana nasional atas apa yang dilanda masyarakat tiga provinsi di Sumatera saat ini. Keputusan yang sangat buruk dari pemerintahan Prabowo Subianto mengingat pemerintah daerah juga sepertinya gelagapan menghadapi situasi.

Sementara di daerah, meski sudah menetapkan status tanggap darurat tingkat daerah untuk masing-masing pemerintah daerah provinsi, penanganan terhadap korban bencana sangat lambat. Kerusakan sejumlah infrastruktur jalan membuat sulit menjangkau dan menyalurkan pertolongan bagi korban, terutama di daerah terpencil yang menjadi korban longsor.

Lima hari pascabencana, pemerintah masih lamban memberikan penanganan dan menyalurkan bantuan sehingga masyarakat mulai panik dan menjarah minimarket di sejumlah wilayah. Bahkan kantor Bulog yang menyimpan cadangan beras juga tidak luput dari aksi masyarakat untuk mengamankan bahan pangan hingga bantuan darurat tiba bagi mereka.

“Saat ini akses jalan darat ke lokasi-lokasi jatuh korban masih terisolir sehingga terjadi perebutan bahan makanan antar sesama masyarakat karena kelangkaan sumber daya pangan yang tersedia. Mereka harus menempuh perjalanan berjam-jam menggunakan perahu untuk dapat menerima bantuan pangan dari luar,” kata Aji Surya dari Yayasan Srikandi Lestari dari Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih.

Masifnya kerusakan infrastruktur akibat longsor dan banjir yang membawa gelondongan kayu dan sedimen sehingga memutus badan jalan membuat penanganan dampak bencana ini perlu direspons oleh pemerintah pusat dengan menetapkan status bencana nasional.

Konsolidator Sumatera Terang untuk Energi Bersih, Ali Akbar menilai pemerintah terkesan gagap menangani bencana ekologis dan lebih miris, anggaran penanggulangan bencana di BNPB pun tidak lebih dari Rp1 triliun untuk 2025. Lembaga ini mengalami pengurangan anggaran dari Rp1,4 triliun menjadi Rp956,6 miliar, artinya terjadi pengurangan sebesar Rp470 miliar.

“Artinya negara memang tidak ada niat untuk menyelamatkan rakyat yang menjadi korban dari kebijakan yang memuluskan kerusakan ekologis Sumatera ini,” kata Ali.

Koalisi mengatakan, bencana besar yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar tidak semata-mata akibat fenomena alam. Tragedi ini merupakan bencana ekologis yang dipicu oleh kerusakan lingkungan hidup.

Pulau Sumatera, pulau terbesar kedua di Indonesia, sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat kekayaan ekologis Asia Tenggara. Dengan bentang alam yang memanjang dari ujung Sabang hingga Lampung. Dengan luas sekitar 473 ribu kilometer persegi, menjadi rumah bagi salah satu sistem hutan hujan tropis paling penting di dunia.

Pulau ini membentang memanjang dari barat laut ke tenggara, dipisahkan oleh deretan Pegunungan Bukit Barisan yang menjadi tulang punggung ekologisnya, sementara di sisi timur terbentang hamparan rawa gambut yang pernah menjadi salah satu bentang lahan basah terbesar di Asia Tenggara. Namun, dalam dua dekade terakhir laju deforestasi di pulau Sumatera menunjukkan angka yang sangat tinggi.

Berdasarkan data Global Forest Watch data kehilangan hutan primer basah dari 2002 hingga 2024 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ketiganya mencatat kehilangan ratusan ribu hektare hutan dalam dua dekade terakhir, sebagian besar terjadi di wilayah yang memiliki tingkat tekanan tinggi terhadap tutupan pohon.

Aceh kehilangan 320 ribu hektare hutan primer basah dari 2002 sampai 2024. Enam wilayah dengan laju kehilangan tutupan pohon tertinggi yaitu Nagan Raya 97 ribu hektare, Aceh Timur 93 ribu hektare, Aceh Singkil 73 ribu hektare, Aceh Barat 70 ribu hektare, Aceh Utara 59 ribu hektare.

Sumut mencatat kehilangan tertinggi dengan kehilangan 390 ribu hektare hutan primer basah. Data dari 2001 hingga 2024, Sumut kehilangan 1,6 juta hektare tutupan hutan dengan enam kabupaten yang terluas kehilangan tutupan pohonnya yaitu Mandailing Natal 170 ribu hektare, Labuhanbatu Selatan 160 ribu hektare, Asahan 130 ribu hektare, Langkat 130 ribu hektare, Padang Lawas 120 ribu hektare, dan Labuhanbatu 120 ribu hektare.

Sementara Sumbar, kehilangan 320 ribu hektare hutan primer basah. Sejak 2001 hingga 2024, Sumbar telah kehilangan 740 ribu hektare tutupan pohon terutama di tiga kabupaten dengan angka tertinggi yaitu Dharmasraya 150 ribu hektare, Pesisir Selatan 140 ribu hektare, Pasaman Barat 120 ribu hektare.

Koalisi menduga, hilangnya tutupan hutan inilah yang menyebabkan tanah kehilangan daya serap air, lereng bukit menjadi rentan longsor, daerah resapan menyusut drastis, dan DAS berubah menjadi saluran air instan. Kondisi inilah yang menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor semakin parah.

Berbagai aktivitas industri seperti pemberian izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), proyek energi berskala besar serta industri tambang, turut memperburuk kondisi hutan di kawasan Sumatera, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya memiliki tutupan hutan yang relatif utuh.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Diki Rafiki menilai berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007, PP Nomor 21 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 17 Tahun 2018 bahwa bencana nasional ditetapkan bila korban jiwa dalam jumlah besar, kerugian material signifikan, dan wilayah terdampak luas dan lintas daerah serta pelayanan publik dan pemerintahan terganggu.

“Bencana yang terjadi di Sumatera sudah memenuhi semua indikator, maka segera tetapkan status bencana nasional,” katanya.