LIPUTAN KHUSUS:
KLHK Rilis Buku State of indonesia’s Forest 2018
Penulis : Redaksi Betahita
Kementerian Lingkungan dan Kehutanan rilis buku Kondisi Hutan Indonesia atau State of indonesia’s Forest 2018. Dalam buku ini menyoal kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, penegakan hukum, kebijakan alokasi lahan untuk masyarakat lewat reforma agraria serta perhutani sosial. Dalam bukunya, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seakan ingin menyampaikan penjelasan mengenai perbaikan
Hutan
Rabu, 08 Agustus 2018
Editor : Redaksi Betahita
Betahita.id – Kementerian Lingkungan dan Kehutanan rilis buku Kondisi Hutan Indonesia atau State of indonesia’s Forest 2018. Dalam buku ini menyoal kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, penegakan hukum, kebijakan alokasi lahan untuk masyarakat lewat reforma agraria serta perhutani sosial.
Dalam bukunya, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seakan ingin menyampaikan penjelasan mengenai perbaikan tata kelola kehutanan yang sudah mereka lakukan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, membenarkan deforestasi jadi perhatian serius dunia internasional, seperti dalam Deklarasi Amsterdam, berisi negara Norwegia, Prancis, Inggris, Jerman dan Belanda.
“Saya melihat ada keperluan cukup mendesak bagi Indonesia menjelaskan kepada dunia internasional dan publik, bagaimana posisi hutan Indonesia terutama berkaitan kebijakan-kebijakan yang membawa banyak perubahan yang diambil Presiden Jokowi,†kata Siti Nurbaya di Jakarta, pekan lalu.
Data deforestasi dan penurunan emisi dalam beberapa tahun ini ada di buku itu. Berdasarkan data KLHK, pada 2015, deforestasi 1,09 juta hektar, 0,63 juta hektar (2016), turun jadi 0,48 juta hektar pada 2017.
Kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca, katanya, Indonesia harus menekan deforestasi maksimal 0,325 juta – 0,45 juta hektar pada 2030. Restorasi gambut, kata Siti, berperan sangat penting dalam upaya ini.
Kebijakan lain, katanya, yang juga dipaparkan dalam buku itu yakni, penerapan sistem sertifikasi pengelolaan hutan berkelanjutan guna menekan pembalakan liar. Buku itu juga memuat upaya penyelesaian konflik penguasaan hutan yang melibatkan masyarakat termasuk masyarakat adat di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Dalam ajang Internasional, 24th Session of the Committee on Forestry (Cofo) yang digelar Food and Agriculture Organization (FAO) 16-20 Juli di Roma, Italia.
“Hutan sangat penting dalam pencapaian sustainable development goals. Kebijakan nasional kehutanan kini sejalan dengan tujuan itu. Perubahan besar terjadi di Indonesia menuju perspektif baru keberlanjutan,†kata Siti dalam pertemuan Cofo di Itali, Rabu.
Perspektif pengelolaan hutan lestari yang sedang dijalankan Indonesia, dengan menciptakan keseimbangan sosial, menjaga lingkungan serta hutan bernilai ekonomi untuk kepentingan negara dan masyarakat.
Dalam paparannya, status 25.800 dari 80.000 desa terletak di dalam atau sekitar kawasan hutan, sudah diperjelas, 1,73 juta hektar teralokasi kepada 390.000 rumah tangga.
Kebijakan ini, diklaim Siti, dapat mengangkat sekitar 1,2 juta orang miskin dari sekitar 10 juta orang miskin di dalam dan sekitar hutan.
Siti sebutkan juga soal pengakuan hutan adat jadi salah satu dalam upaya mengaktualisasikan hak asasi manusia.
Soal kebakaran hutan dan lahan, Indonesia berhasil menurunkan area terbakar dari 2,6 juta hektar pada 2015, jadi 168 ribu hektar dalam 2017.
Dalam bidang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, dia sebutkan, KLHK fokus pengembangan ekonomi pada 54 taman nasional di Indonesia dan memberikan akses legal kelola hutan melalui perhutanan sosial untuk memperkuat ketahanan pangan.
Share
