Setelah berhenti beroperasi karena dugaan tidak membayar upah pekerja, pada bulan Maret tahun ini, buldoser datang lagi dan pembukaan hutan dilanjutkan. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan citra satelit di Nusantara-Atla.org - bagian hutan hujan yang baru ditebang berwarna magenta (pada gambar satelit).

Proyek ini dibagi menjadi tujuh konsesi - bidang tanah - masing-masing sekitar 40.000 hektar di Kabupaten Boven Digoel -sebuah wilayah di tenggara Papua.

Dokumen yang diperoleh Newsroom menunjukkan, tiga dari tujuh konsesi tersebut dikendalikan oleh perusahaan bernama Digoel Agri Group, pemegang saham terbesar tercatat dipegang oleh warga Selandia Baru

Pakar lingkungan mengatakan proyek Tanah Merah adalah pertanda bahwa sesuatu akan datang dan jika seluruh hutan ini dihancurkan, itu akan menjadi bencana besar - ratusan juta ton karbon akan dilepaskan, berkontribusi pada kegagalan dunia untuk bertahan di bawah dua derajat celcius dari pemanasan global.

Jadi mengapa, ketika kita menghadapi keadaan darurat iklim, developer properti Auckland, Selandia Baru, terlibat dalam penebangan beberapa hutan tua yang paling beragam dan utuh di dunia?

“Menarik” dan “Kurang Ajar”

Neville Mahon berusia 61 tahun dengan wajah lembut dan potongan rambut berpasir yang dulunya pernah berwarna merah. Dia memiliki sikap yang ramah dan menikmati janji temu mingguan dengan sekelompok rekanan di sebuah restoran cina yang populer di Auckland.

Dia memotong tokoh kontroversial di Selandia Baru - dia tidak menggunakan media sosial, dan satu-satunya akun online keberadaannya  adalah sekelompok artikel yang merinci kasus pengadilan atas pengembangan properti yang gagal dan halaman Wiki Frauds yang didedikasikan untuk keterlibatannya dalam Pantai FIji Resort & Spa, yang mengatakan lusinan investor kecil yang pergi dengan biaya talangan di tahun 2010.

Nama Mahon terdaftar di lebih dari 120 perusahaan Selandia Baru, yang sebagian besar sudah tidak beroperasi sekarang.

Newsroom telah berbicara dengan sejumlah orang dengan syarat anonim yang telah berurusan Mahon. Mereka secara beragam menggambarkannya sebagai “menarik”, “kurang ajar” dan seseorang yang “khawatir terlihat seperti orang jahat”.

Sekitar tahun 2015, setelah dia keluar dari bencana Fiji Beach Resort & Spa, Mahon naik pesawat ke Jakarta untuk pertemuan bisnis dengan beberapa penggerak dan pelopor Indonesia.

Itu menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan Mahon, perpindahan dari bisni properti dan masuk ke dalam apa yang ia gambarkan kepada Newsroom sebagai ‘aktor sumber daya’.

Tiga tahun kemudian, namanya muncul sebagai pemegang saham terbesar bersama dengan operator politik Indonesia, Ventje Rumangkang pada dokumen pendaftaran perusahaan dengan nama bisnis Digoel Agri Group.

Ventje merupakan pengusaha dan politikus yang merupakan salah satu pendiri Partai Demokrat. Dia meninggal mendadak tahun lalu dan putranya, Jones, menggantikannya sebagai direktur pelaksana Digoel Agri.

Izin untuk menebang hutan hujan dan membuat perkebunan kelapa sawit tidak dapat diperjualbelikan. Itu hanya dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jadi alih-alih mereka dialokasikan ke perusahaan. 

Dalam kasus Digoel Agri, tiga anak perusahaan dibentuk untuk mengelola tiga konsesi sebagai bagian dari megaproyek Tanah Merah.

Sejarah Tanah Merah yang sangat kelam dan kompleks terungkap dalam investigasi gabungan internasional yang ekstensif oleh Gecko Project, Mongabay, Malaysia kini, dan Tempo, yang memaparkan jaringan berbagai konsesi, perusahaan cangkang, investor misterius, kasus pengadilan, dan klain pemalsuan izin.

Investigasi tersebut juga mengungkapkan Neville Mahon dalam proyek tersebut, menggambarkan dirinya sebagai mitra investasi utama Ventje dan mayoritas sebagai pemegang saham - mengklaim bahwa ia akan datang untuk berselisih dalam pertemuan tatap muka dengan Newsroom.

Nama lain yang juga muncul di dokumen adalah pria asal Australia, Selva Nithan Thirunavukarasu, yang dikenal sebagai Nithan Tiru.

Dia merupakan Direktur Securities, sebuah perusahaan jasa keuangan Australia - perusahaan yang sama diyakini telah menjaga uang Mahon dari pengembangan Fiji Resort & Spa

Nama Thiru juga muncul di dokumen perusahaan Selandia Baru dari developer properti lain yang melibatkan Mahon, sebuah kompleks akomodasi pekerja di Queenstown yang tidak pernah terjadi.

Pembela ‘Kiwi’

Tanah Merah hanyalah satu dari sejumlah proyek di pulau yang melibatkan puluhan pemain dari seluruh dunia, termasuk Timur Tengah, Korea, dan Malaysia, yang telah mengubah beragam flora menjadi hutan monokrop, pohon kelapa sawit.

Namun, jaringan individu dan organisasi berusaha menyoroti apa yang terjadi di Papua untuk mencegah apa yang mereka katakan sebagai bencana lingkungan dan hak asasi manusia.

Salah satunya adalah Grant Rosoman. Pria tinggi, kurus, dan berusia 60 tahun ini lebih terlihat seperti dosen universitas dibandingkan pecinta pohon, meskipun dirinya mendedikasikan hidupnya untuk melindungi hutan tropis dan penghuninya.

Pada akhir 1980 an dan awal 1990 an, ia berusaha untuk menghentikan impor kwila yang berasal dari komunitas pribumi Malaysia. Ia merantai dirinya ke batang kayu di halaman kayu Christchurch. Kampanyenya berhasil.

“Kami berhasil menurunkan impor hingga seperlima dari sebelumnya dan meningkatkan kesadaran akan masalah ini. Karena orang-orang tidak tahu bahwa penghiasan mereka berasal dari perusakan kehidupan dan hutan masyarakat. Dan itu sedikit sama dengan Papua.”

Sebagai penasihat senior Greenpeace International, Rosoman mengatakan kepada Newsroom bahwa dia terkejut dengan keterlibatan sesama warga Selandia Baru dalam hal ini - dan memperingatkan dampak hilangnya hutan sebesar ini selama krisis iklim akan menjadi bencana besar.

“Jika kita kehilangan hutan ini, maka kita tidak akan selamat dari perubahan iklim. Itu pentingnya bagi semua orang.”

Dia mengatakan semua warga Selandia Baru harus peduli dengan apa yang terjadi di sana.

“Ini adalah pertama kalinya saya menemukan seorang warga Selandia Baru yang berinvestasi dalam perusahaan penghancur hujan tropis.”

Namun, bukankah itu sedikit berlebihan bagi seseorang di Aotearoa Selandia Baru -sebuah negara yang telah secara sistematis menghapus dua pertiga dari hutan aslinya demi lanskap berulir dipenuhi sapi dan ombak besar perumahan perkotaan- untuk memberikan penilaian ketika negara lain berusaha menghasilkan uang dari sumber daya utamanya?

“Kami di Aotearoa membuat kesalahan dengan membuka sebagian besar hutan dataran rendah kami dan sekarang ada program nasional dan lokal yang sangat mahal untuk memulihkan hutan yang telah hilang. Kami tidak ingin Papua melakukan kesalahan yang sama, terutama bagi masyarakat adat setempat yang sangat bergantung terikat secara spiritual dengan hutan mereka. Masyarakat setempat memberi tahu kami hal ini,” kata Rosoman. Ia menambahkan bahwa mereka tidak hanya mendukung perusahaan lokal yang melindungi hutan tetapi juga yang menghasilkan pendapatan, seperti sagu, tanaman obat dan rempah-rempah serta ekowisata.

“Menghancurkan hutan Papua untuk keuntungan segelintir elit Indonesia yang kaya atau investor asing seperti Neville Mahon bukanlah sebuah pembangunan.”

Atlas Kehancuran

Lanskap Papua luar biasa. Mangrove dan rawa gambut berada di sepanjang padang rumput alpine tropis dan hutan lebat. Sebuah studi yang baru-baru ini dirilis di jurnal Nature menyatakannya sebagai hutan “pulau dengan keanekaragaman flora paling banyak di dunia,” rumah bagi lebih dari 13.000 spesies tanaman.

Ini adalah pulau tropis terbesar di dunia, dengan 83 persen Nugini Indonesia mendukung hutan tua dan hutan hujan terbesar ketiga setelah Amazon dan Kongo.

Namun Indonesia, penghasil emisi karbondioksida dan gas rumah kaca terbesar keempat, dan sejauh ini juga sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, kehabisan lahan subur untuk menanam buah.

Kelapa sawit memiliki umur simpan - di mana setelah 25 hingga 30 tahun, tanaman monokultur yang luas ini mulai gagal berproduksi dan tanahnya tidak mampu lagi bertahan.

Dalam beberapa dekade terakhir, sekitar 21 juta hektar lahan Indonesia telah diserahkan kepada perusahaan perkebunan. Sebagai perbandingan, total daratan Aotearoa Selandia Baru adalah 26,8 juta hektar.

Digunakan dalam segala hal mulai dari biskuit dan sampo hingga biofuel, minyak sawit menghasilkan $23 miliar di negara Asia Tenggara tahun lalu - dan Papua merupakan batasan terakhir Indonesia untuk ‘penghasil uang’.

Setelah membabat jutaan hektar hutan primer di Kalimantan dan Sumatera, pulau ini adalah kesempatan terakhir yang tersisa untuk mengeksploitasi kayu hutan primer dan untuk menanam tanaman monokrop kelapa sawit yang sangat besar untuk memenuhi permintaan produk yang ada di mana-mana.

Deforestasi menyumbang sebagian besar emisi CO2 Indonesia dan pada 10 September kemarin, Indonesia menghentikan kerjasama dengan Norwegia untuk menghentikan deforestasi dengan imbalan ratusan juta dolar insentif perlindungan lingkungan.

Pertemuan dengan Mahon

Mahon mengatakan pada Newsroom bahwa dia tidak dapat berbicara atas nama perusahaan. Ia bertemu dengan Newsroom di kafe Newmarket dan menyangkal tuduhan yang dilaporkan tentang dirinya di media luar negeri.

Dia memesan teh dan setuju untuk membiarkan kami mencatat.

Mahon membantah empat tuduhan utama: (1) bahwa ia memiliki kepemilikan saham terbesar di Digoel Agri Group, (2) bahwa perusahaan memiliki kepentingan dalam kayu, (3) bahwa area konsesi adalah hutan hujan, dan (4) bahwa tanah tersebut digunakan untuk menanam sawit. 

Dia mengatakan semua klaim itu “omong kosong”, dan tidak tahu mengapa ada orang di Selandia Baru yang ingin tahu tentang topik ini: “Apa-apaan ini … ini di Indonesia, di antah berantah, apa yang menarik dari sini?”

Ketika ditanya mengapa dia tidak mencoba untuk memperbaiki tuduhan itu sebelumnya, dia berkata: “Orang-orang ini sangat jahat dan bahkan jika Anda mencoba untuk memperbaikinya, Anda hanya akan membuat diri Anda menjadi lebih buruk.”

Yang dia maksud ‘orang-orang ini’ adalah wartawan dan organisasi seperti Greenpeace Internasional.

“Ada orang-orang di luar sana yang dibayar untuk menyebabkan masalah seperti itu. Maksud saya itulah kenyataanya, mereka akan memanfaatkan apapun.”

Sepanjang percakapan kami, Mahon berulang kali menyangkal bahwa area yang dicakup oleh konsesi Digoel Agri adalah hutan huan.

“Tidak ada hutan hujan perawan di sana, sama sekali. Itu sebenarnya hanya bualan omong kosong. Daerah itu telah dibersihkan oleh orang Malaysia 35 tahun yang lalu. Maksud saya, itu tuduhan awalan yang bodoh. Jika itu adalah hutan hujan, saya dapat meyakinkan Anda, pasangan saya dan anak-anak saya tidak akan ingin keluar dari rumah.”

Newsroom menceritakan pertemuan dengan Mahon kepada Grant Rosoman, pelindung hutan dari Greenpeace. Dia mengatakan kepada Newsroom bawa ini “benar-benar salah”, dan menunjukan citra satelit, foto udara, kunjungan lapangan, dan penilaian kayu yang semuanya menunjukan bahwa area konsesi didominasi oleh hutan primer.

Peneliti lingkungan asal Prancis, Dr David Gaveau, yang tinggal di Indonesia selama 15 tahun dan juga pernah mendatangi area tersebut, mendukung hal ini. Ia membuat Nusantara-Atlas.og untuk alasan ini.

“Pada bulan April saya melihat bahwa pembukaan [di Boven Digoel] telah berlanjut sejak saya pertama kali melihatnya dua bulan sebelumnya. Itulah inti dari sistem, untuk dapat menunjukkan hasil konservasi. Konsumen tidak ingin makanan yang mereka makan menyebabkan deforestasi. Perusahaan telah memahami hal ini dan mereka telah menandatangani janji tanpa deforestasi ini. Jadi apa yang kami lakukan adalah mengembangkan sistem yang dapat memverifikasi janji ini hampir secara real-time.”

Platform ini berfungsi sebagai sistem peringatan sehingga pejabat, LSM, atau siapa pun yang memiliki komputer dan koneksi internet dapat melihat apa yang terjadi.

“Hutan-hutan ini menjadi sumber daya yang sangat langka. Dan kita semua tahu bahwa mereka [hutan] adalah bagian penting dari ekosistem dunia bagi bumi untuk berkembang dan bagi manusia untuk berkembang. Dan mengapa itu masih terjadi? Mengapa Selandia Baru bahkan terlibat dalam hal ini?”

Pemegang Saham Terbesar

Namun, seberapa terlibat sebenarnya Neville Mahon? Dalam laporan internasional, dia terdaftar sebagai pemegang saham terbesar di Digoel Agri Group, sesuatu yang ia bantah dengan keras pada pertemuan dengan Newsroom.

Dia mengatakan kepada Newsroom bahwa dirinya dan keluarganya hanya memiliki "tujuh sampai delapan persen" dari perusahaan.

“Akan sangat bagus jika kita memilikinya,” katanya sambil tertawa. “Kenyataannya kami tidak, tetapi keluarga saya memiliki kepemilikan saham yang kecil,”

Sebaliknya, ia mengklaim dirinya berhadapan dengan perusahaan hanya saat pertama kali dibangun.

“Apa yang terjadi adalah sekitar lima atau enam tahun yang lalu ketika kesempatan datang dari keluarga Indonesia, saya pada dasarnya menyelesaikan kesepakatan dan kemudian saya harus melewatkan sebagian besar dari itu. Saya hanya tidak punya uang untuk mendanainya. Tapi masalahnya adalah nama saya ada di sana pada hari pertama. Jadi semua orang menangkap nama saya.”

Newsroom mencari catatan perusahaan untuk Digoel Agri Group dari pemerintah Indonesia melalui empat sumber terpisah. Semua dokumen telah diperiksa secara sah dan keempatnya – satu dari 2018, satu lagi dari 2019 dan dua dari tahun ini – menunjukkan Mahon sebagai pemegang saham terbesar.

Sebesar apapun keuntungan kepemilikan sahamnya, atau tepatnya bagaimana konfigurasinya, apa yang dapat dikonfirmasi oleh penyelidikan Newsroom adalah bahwa ia diperkirakan akan menerima keuntungan dari produksi kayu hutan hujan menjadi jutaan tahun ini.

Isu lain yang diperdebatkan adalah penggunaan lahan yang disengaja. Mahon menyesap tehnya dan bersandar di atas meja. Pemegang saham perusahaan hanya tertarik pada lahan kosong dan pertanian, bukan kayu, katanya kepada Newsroom.

Yang dimaksud dengan pertanian adalah perkebunan kelapa sawit?

“Yang menjadi motivasi pemerintah Indonesia adalah makanan. Mereka mengimpor sekitar 70 persen dari makanan mereka. Jadi minat kami adalah menaruh beras, kacang kedelai, sorgum, ternak. Anda tahu? Kami bisa melakukan apapun karena Anda berada di pintu belakang 240 juta orang.”

Namun, dokumen dari pemerintah Indonesia yang diperoleh Newsroom dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris jelas: konsesi yang melekat pada anak perusahaan Digoel Agri Group secara tegas adalah untuk penebangan dan kelapa sawit.

Untuk tanaman pangan lainnya, mereka perlu membutuhkan izin baru yang dikeluarkan dari pemerintah.

Akhirnya, Newsroom mencari tahu tentang pepohonan. Laporan menunjukkan kayu yang terlibat dalam proyek Tanah Merah diperkirakan bernilai US$6 miliar, dan penggergajian kayu milik raksasa penebangan Malaysia Shin Yang, dilaporkan telah didirikan di pulau itu.

Mahon mengatakan bahwa dia “tidak tertarik” pada hutan: “Kami tidak ada hubungannya dengan kehutanan sama sekali, tidak ada hubungannya dengan itu. Ini hanya pertumbuhan kembali, yang bahkan tidak memiliki banyak nilai karena memang tidak, misalnya, mahoni. Yang harus Anda ingat adalah saya, atau pemegang saham saya, sama sekali tidak tertarik dengan sisi itu.”

Namun, dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi di Auckland pada bulan Juni dalam kasus proses kepailitan terhadap Mahon, Hakim Sussock menulis tentang Mahon yang merujuk pada buktinya atas kemungkinan jaminan diberikan di masa mendatang “dari utang yang jatuh tempo [kepada dia] dari operasi kehutanan usaha bersama” dan Mahon mengatakan “ada uang karena [dia] dalam hal pinjaman serta kepentingan ekuitas dalam operasi kehutanan”.

Greenpeace dan LSM Pusaka, yang mengadvokasi masyarakat adat di Indonesia, saat ini sedang menyelidiki ke mana perginya kayu dari konsesi Digoel Agri Group.

Ketika ditekan tentang masalah ini, Mahon mengatakan hal terbaik yang dapat dilakukan adalah mengirim email kepadanya daftar pertanyaan dan ia akan mengirimkannya ke direktur pelaksana perusahaan di Indonesia untuk mendapatkan tanggapan.

Newsroom melakukan hal itu.

Juru bicara Digoel Agri Group, Jones Rumangkang, menulis kepada Newsroom bahwa perusahaan memiliki izin usaha untuk mengembangkan “kurang dari 78.630 hektar’ - dua dari tiga konsesi mereka. Tidak diketahui apa yang mereka rencanakan dengan konsesi ketiga.

Ia juga menulis bahwa mereka memperhatikan “prinsip-prinsip berkelanjutan melalui pendekatan NDPE sesuai dengan kebijakan keberlanjutan kami.” NDPE adalah kebijakan tidak melakukan deforestasi, pengembangan, dan eksploitasi terhadap lahan gambut dengan kepanjangannya No Deforestation, No Peat, dan No Exploitation

Jones juga mendukung klaim Mahon bahwa dirinya hanya investor kecil, dan mengatakan perusahaan berkomitmen untuk mengikuti semua peraturan lingkungan dan persetujuan yang relevan, termasuk kesepakatan dari masyarakat adat setempat.

“Kami sudah mendapat persetujuan dari masyarakat adat yang menguasai lahan yang kami garap. Kami juga tidak menggunakan kawasan yang disakralkan dan memiliki nilai budaya lokal serta kawasan perburuan dan kawasan yang menjadi sumber makanan pokok seperti hutan sagu.”

'Bagaimana nasib cucu-cucu kita?'

Papua tidak hanya beragam secara lingkungan, tetapi juga beragam secara budaya - seperenam dari bahasa dunia ditemukan di sini.

Menurut laporan mendalam yang dirilis oleh Greenpeace Internasional pada bulan Mei tahun ini, hukum Indonesia menyatakan bahwa tanah adat hanya dapat diserahkan kepada perusahaan perkebunan melalui musyawarah, tetapi hal ini tidak terjadi dalam kasus Tanah Merah.

Sebaliknya, polisi dan perwakilan perusahaan datang ke desa-desa membagikan amplop penuh uang tunai. Tidak ada kejelasan untuk apa ini, tetapi proyek untuk menebangi tanah mereka telah membagi klan-klan Pribumi yang dulunya dekat.

Efeknya dapat dilihat dalam sebuah film, The Secret Deal to Destroy Paradise, di mana penduduk setempat berbicara tentang tidak dapat menjalankan cara hidup dan praktik tradisional mereka seperti berburu, memancing, mengumpulkan dan mengolah sagu.

“Rasanya seperti awan telah jatuh. Semua hancur dalam sekejap. Bagaimana nasib cucu kita nanti?” tanya kepala klan Auyu, Bonevasius Hamnagi.

Perusahaan-perusahaan milik Uni Emirat Arab dengan konsesi yang sama dalam proyek Tanah Merah telah menggantikan beberapa tempat perburuan tradisional.

“Dulu hutan adat,” kata Mikael Felix Mamon dari desa Anggai, saat ia berdiri di depan barisan pohon muda kelapa sawit yang tampak tidak berujung duduk di atas tanah oker, menunggu untuk ditanam.

Dan kesepakatan untuk menciptakan kesehatan, pendidikan, fasilitas, air bersih, perumahan dan listrik belum terpenuhi.

Grant Rosoman mengatakan bahwa ini adalah kejadian umum di Papua dan perusahan dapat menghasilakan hingga US$2.000 per hektar setiap tahunnya. Sementara, penduduk lokal dibayar kurang dari US$10 per hektar dalam satu kali pembayaran untuk mengambil tanah mereka.

“Dampaknya terhadap masyarakat - kami mendengar dari mereka dan dari LSM lokal yang mendukung masyarakat - sangat besar. Dan jika kita melihat konsesi yang telah dikembangkan di daerah itu, hilangnya mata pencaharian mereka, hak-hak mereka tidak dihormati, tempat-tempat suci mereka dinodai dan dihancurkan, dan sumber makanan dan air mereka juga dihancurkan.”

Dan banyak penduduk lokal yang menentang korporasi, seperti aktivis lingkungan Bustar Maitar, yang sejak lama memimpin kampanye di Papua untuk melindungi ekosistem melalui Yayasan EcoNusa, dan para pemimpin klan bersatu menekan pemerintah untuk menghentikan deforestasi. .

Situasi politik

Ada juga perdebatan panjang tentang apakah izin Tanah Merah untuk menebang dan menanam kelapa sawit telah diperoleh secara legal.

Menurut LSM Pusaka, izin pembukaan lahan oleh pemerintah Indonesia kepada Digoel Agri Group dan meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah untuk menghentikan perusakan.

Mereka mengklaim bahwa karena izin asli tidak diterbitkan sesuai dengan proses yang benar, termasuk persetujuan masyarakat adat setempat, ini berarti pembukaan hutan yang terjadi di bawah Digoel Agri Group adalah ilegal.

Saat Newsroom menghubungi direktur LSM Pusaka, Franky Samperante, dia tegas dalam permintaannya kepada pemain internasional seperti Neville Mahon.

“Saya menemukan bahwa perusahaan melakukan penggusuran hutan dan tempat-tempat penting masyarakat adat tanpa persetujuan banyak masyarakat, mereka terancam kehilangan sumber makanan dan mata pencaharian mereka. Kami meminta pemerintah dan perusahaan untuk konsisten dengan regulasi dan komitmen pembangunan berkelanjutan, dengan tidak melakukan deforestasi, melanggar hak asasi manusia, dan menghormati hak-hak masyarakat adat.”

Semua orang yang diajak bicara oleh Newsroom enggan menjawab pertanyaan tentang keterlibatan pemerintah Indonesia dalam deforestasi. Namun, tanpa persetujuan pemerintah, masing-masing perusahaan ini tidak akan pernah diizinkan untuk membawa buldoser, jadi bukankah ini sebenarnya situasi politik?

“Papua sebagai tempat sensitif bagi pemerintah Indonesia,” kata Grant Rosoman dari Greenpeace. “Dan ada pelanggaran hak yang sedang terjadi. Mereka didokumentasikan oleh beberapa media dan itu adalah tempat yang sangat tidak aman. Jadi ada banyak ketakutan untuk berbicara tentang Papua dan apa yang terjadi di sana.

“Kami fokus pada deforestasi dan kami dapat memantaunya dari satelit sehingga kami dapat melihat apa yang terjadi dan kami tidak percaya itu hal yang baik bagi orang Selandia Baru seperti Neville Mahon untuk berada di sana menghancurkan hutan dan pada dasarnya menodai reputasi semua orang. Selandia Baru dalam proses melakukannya.”

Sejak pertemuan Newsroom dengan Mahon, mereka telah menghubunginya beberapa kali dalam upaya untuk menyesuaikan pernyataannya pada saat di kafe dengan apa yang ada di dokumen resmi.

Newsroom kembali menerima balasan dari perusahaan yang mengatakan bahwa dia memiliki sedikit kepemilikan keuntungan saham.

Sementara itu, buldoser terus bekerja sementara para aktivis dan orang-orang seperti Rosoman berusaha mencegahnya.

“Tidak dapat diterima untuk membuka hutan hujan di zaman sekarang ini. Kami berada di tahun 2021, kami berada dalam keadaan darurat iklim. Ada banyak lahan lain di mana Anda dapat mengembangkan bisnis. Kita tidak perlu lagi membuka hutan hujan untuk bisnis. Itu tidak boleh dilakukan.”

Penulis: reporter magang di betahita.id