Rasio Ridho Sani mengatakan, penetapan tersangka dan penahanan terhadap kelima tersangka ini menunjukkan keseriusan dan komitmen Gakkum LHK untuk mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat pengelolaan sampah ilegal. Dia bilang, pengelolaan sampah ilegal tidak boleh dibiarkan.

Ia tak ingin peristiwa meledak atau runtuhnya Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) di Leuwigajah Cimahi pada 2005 lalu--yang telah menelan korban lebih dari 150 jiwa--terulang kembali. Pembuangan sampah ilegal yang berada di bantaran sungai tidak hanya mencemari tanah, air sungai, dan mengganggu kesehatan masyarakat, serta merugikan negara karena harus memulihkan lahan-lahan yang tercemar.

"Apalagi saat hujan, tumpukan sampah ilegal ini dapat mengalami longsoran. Hal ini tentu saja berbahaya bagi masyarakat serta lingkungan karena dapat masuk ke badan air sungai.”

Rasio Ridho Sani menegaskan, penindakan kasus ini harus menjadi pembelajaran dan peringatan bagi penanggung jawab dan pengelola sampah, termasuk pemerintah daerah untuk menghentikan pengelolaan atau pembuangan sampah ilegal. Apalagi tindakan ini sudah mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat, penanggung jawab dan/atau pelaku diancam hukuman sangat berat.

Berdasarkan Pasal 98 dan/atau Pasal 99 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penanggung jawab dan/atau pelaku pengelolaan sampah ilegal diancam hukuman penjara 15 tahun dan denda Rp15 miliar.

Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda menambahkan, KLHK berkomitmen untuk tidak berhenti menindak pelaku tindak pidana terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terhadap pengelolaan TPA sampah ilegal di Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang.

“TPA sampah ilegal di kabupaten Bekasi merupakan pengaduan masyarakat yang langsung ditujukan ke KLHK. Dari proses penyidikan, berita acara dan saksi, diketahui tersangka A memiliki motif ekonomi yaitu mengutip uang dari hasil pembuangan sampah ilegal. Dengan motif ekonomi tersebut, kami sudah meminta penyidik untuk terus mendalami penyidikan kasus ini. Penindakan kasus tidak berhenti pada tersangka ES maupun A. Menurut kami, masih ada pihak-pihak terlibat dan patut dimintai pertanggungjawaban,” kata Yazid Nurhuda.

Sementara itu, penyidikan untuk pengelolaan sampah ilegal di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang dilakukan berdasarkan informasi yang didapat dari pengaduan LSM SAIH kepada Walikota Tangerang. Penyidikan akan terus dikembangkan untuk mendalami siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab dalam kasus ini.

Di kesempatan sama, Direktur Penanganan Sampah Direktorat Jenderal PSLB3 KLHK Novrizal Tahar menyampaikan, upaya penegakan hukum terkait pengelolaan sampah adalah langkah penting yang harus dilakukan. Sebab hal ini merupakan amanat Presiden RI yang telah menetapkan target Indonesia Bersih Sampah 2025 melalui pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada 2025.

Target tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

“Dalam rangka penegakan hukum ini pastinya akan memberikan efek jera yang sangat ampuh, sehingga apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden terkait pengelolaan sampah 100 persen tercapai di tahun 2025,” katanya.