Prima menjelaskan, dari aspek tutupan lahan, saat ini kerusakan tidak hanya terjadi di hutan yang ada di pegunungan, namun juga terjadi terhadap mangrove yang ada di pesisir pantai.

Menurutnya itu terjadi disebabkan karena efek dari gas rumah kaca yang membuat permukaan air laut menjadi tinggi dan air bawah tanah yang diambil menggunakan pompa air juga semakit tinggi. Hal itu mengakibatkan sabuk hijau mangrove tak lagi dapat menahan akar, di samping eksploitasi yang juga terjadi di wilayah mangrove.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, degradasi habitat mangrove di wilayah Jabar mencapai 61 persen dan untuk terumbu karang yang rusak sebesar 44 persen.

"Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanaman mangrove butuh upaya ekstra. Kalau mangrove rusak atau tidak ada, maka akan berdampak besar bagi lingkungan seperti terjadinya banjir rob karena mangrove tidak bisa jadi barier lagi. Oleh karena itu kita berupaya agar kondisi mangrove bisa semakin kuat," kata Prima.

Prima mengajak berbagai komunitas untuk mengatasi permasalahan mangrove di Jawa Barat. Sebab apabila hanya mengandalkan pemerintah, maka hal itu akan sulit dilakukan.

"Penanggulanagan kerusakan mangrove sejalan dengan arahan dari Pak Presiden dan ada tiga dinas yang terkait yang terlibat dalam penanggulangan masalah kerusakan mangrove. Ada DLH Jawa Barat, Diskanlut Jawa Barat dan Kehutanan."

Lebih lanjut Prima mengungkapkan, di Kabupaten Indramayu, saat ini terdapat banyak titik daerah yang telah terkena abrasi akibat kerusakan mangrove.

Sementara itu, menurut Yayasan Wanadri, ada sekitar 190 hektare hutan mangrove di Desa Mayangan, Kabupaten Subang yang telah dijadikan model penelitian terkait penanggulangan kerusakan mangrove di Jawa Barat.

"Nanti tergantung pemda, dukungannya seperti apa. Kami mencoba membuat sebuah model baik itu penelitian sampai penanaman mangrove. Karena penanamannya tak bisa dilakukan sepanjang tahun tapi ada waktu tertentu," kata Tri Wahyu, Ketua Yayasan Wanadri.