BETAHITA.ID - Suci Fitriah Tanjung, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta menyebut terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan memasukkan ketentuan baru terkait pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut pada akhir periode masa jabatan semakin terlihat pemerintah tidak berpihak pada rakyat.

"Apalagi ketika terbitnya peraturan ini yang mengancam lingkungan laut dan pulau kecil, pemerintah tampak tak berpihak kepada rakyat," katanya saat dihubungi Senin, 29 Mei 2023.

Peraturan pemerintah ini memasukkan ketentuan baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut. Dalam pasal 6, memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi dan memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi adalah kapal isap diutamakan berbendera Indonesia. Pasal 9, mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, seperti reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.