Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci Fitriah Tanjung, mengatakan aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan oleh kapal Vox Maxima ini akan mengulangi kehancuran lingkungan akibat penambangan pasir untuk pembangunan Pulau G di Teluk Jakarta. Kehancuran dimaksud adalah di Perairan Pulau Tunda yang mengakibatkan hancurnya kehidupan sosial ekologis nelayan, serta kehancuran di Teluk Jakarta beberapa tahun yang lalu.

Menurut Suci, pembangunan proyek reklamasi ini akan meneruskan kehancuran, alih-alih memulihkan ekosistem teluk Jakarta yang telah rusak. Berdasarkan indeks kualitas air laut (IKAL) yang dipublikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2020 lalu, IKAL di Teluk Jakarta memiliki skor 59,95.

“Artinya, kualitas air laut di Teluk Jakarta dalam keadaan tidak baik. Proyek reklamasi ini akan semakin menghancurkan kualitas air laut di Teluk Jakarta," kata Suci, Kamis (23/11/2023), dalam sebuah rilis.

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eknas Walhi, Parid Ridwanuddin menjelaskan, biaya pemulihan lingkungan akibat pertambangan pasir laut jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan ekonomi yang dihasilkan. Hasil kajian Walhi bersama para ahli menunjukkan, jika 1 meter kubik pasir menghasilkan Rp1, maka biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan lingkungan sebesar Rp5. Artinya, biaya pemulihan lingkungan hidup itu lebih besar lima kali lipat dari pendapatan.

Mata Pencaharian Nelayan Teluk Jakarta Terancam

Parid mengingatkan pemerintah, akibat reklamasi Teluk Jakarta nelayan di Teluk Jakarta berpotensi kehilangan penghasilan hingga Rp766 miliar per tahun. Setiap nelayan, katanya, akan rugi Rp26,9 juta per tahun setiap 1 hektare laut terdampak reklamasi.

Total kerugian para nelayan di utara Jakarta mencapai Rp137,5 miliar per tahun setiap 1 hektare laut yang terdampak reklamasi. Reklamasi juga akan mengakibatkan kerugian total Rp 13,6 miliar per tahun bagi para pemilik tambak ikan. Kemudian 1.561 orang pedagang ikan akan rugi Rp119,4 miliar setiap tahun. Begitu pula 472 pengolah ikan yang akan rugi Rp46,2 miliar per tahun.

“Dengan demikian, kami mendesak proyek reklamasi sekaligus pertambangan pasir laut di Pulau Tunda, Banten, segera dihentikan. Masa depan Pulau Tunda dan Teluk Jakarta adalah pemulihan ekologi dan ekonomi untuk nelayan,” ujar Parid.

Merespon kembali beroperasinya pertambangan pasir laut, Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati mengatakan, pertambangan pasir laut mempunyai sejarah dan dampak panjang dalam kehidupan multidimensi di pesisir dan pulau-pulau kecil. Pertambangan pasir laut, terang Susan, telah terbukti merusak dimensi sosial, ekologis dan ekonomi kehidupan di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hal yang sama juga telah dialami oleh nelayan dan masyarakat di Pulau Kodingareng tepatnya di Blok Spermonde dengan aktor PT Pelindo dan kapal isap pasir terbesar di dunia milik perusahaan Boskalis dari Belanda, yaitu Queen of Netherland.

Dampak dari aktivitas pengerukan dengan menggunakan kapal isap adalah rusaknya terumbu karang, biota laut dan ekosistem pendukung pesisir lainnya yang berada di perairan, terusirnya nelayan untuk mengakses laut sebagai ruang kelolanya, meningkat abrasi dan gelombang laut karena berubahnya morfologi laut, yang juga berdampak pada semakin terancamnya nelayan untuk melaut.

“Kembali beroperasinya Vox Maxima mengeruk laut memperlihatkan bahwa adanya logical fallacy dari pemerintah saat ini. Di satu sisi pemerintah menganggap bahwa ekologi adalah panglima-nya Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi disisi lain mereka memberikan izin pemanfaatan ruang untuk eksploitasi pasir laut kepada pertambangan pasir laut yang akan digunakan untuk menimbun laut itu sendiri," tutur Susan.

Susan menyebut pemberian karpet merah terhadap pertambangan pasir laut ini juga sejalan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dengan dalih perlindungan dan pelestarian laut, tetapi realitanya beleid ini menjadi bencana bagi keberlanjutan ekologi dan kehidupan nelayan.

"Pertambangan pasir laut dan penimbunan pantai telah jelas dan tegas merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, tepatnya pada Pasal 35 huruf i dan l,” katanya.

Nelayan tradisional sekaligus Ketua Forum Peduli Pulau Pari, Mustaghfirin menuturkan, pertambangan pasir laut akan sangat berdampak bagi nelayan tradisional. Nelayan kecil, katanya menganggap pertambangan baik di pulau kecil maupun perairannya adalah bentuk penjajahan baru bagi kami nelayan kecil ini.

Mustaghfirin berpendapat, pemerintah seharusnya serius untuk menindak korporasi yang menambang ataupun pengeruk pasir laut. Ia dan nelayan lain di Pulau Pari telah mengalami sendiri bagaimana dampak pasir laut di Pulau Itu dihisap untuk memperluas Pulau Tengah yang berada di gugusan Pulau Pari ini.

Jika dilihat, masih kata Mustagfirin, luas Pulau Tengah telah bertambah signifikan dibandingkan 2011. Dampaknya akses para nelayan dibatasi untuk mencari ikan di sekitar Pulau Tengah, bahkan diusir ketika mendekat ke pulau itu. Selain itu, budidaya rumput laut juga semakin menurun, bahkan sering mengalami gagal panen. Karena rumput laut sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air laut di perairan Pulau Pari.

“Kami juga telah melaporkan hal ini kepada KKP, tetapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjut ataupun hukuman kepada pemilik Pulau Tengah karena telah menghisap pasir laut untuk menimbun perairan di Pulau Tengah. Hal yang sama juga kini tengah dialami kawan-kawan kami nelayan tradisional di Pulau Tunda," ujar Mustagfirin.

Aktivitas Vox Maxima Rusak Alat Nelayan

Sedangkan soal kapal isap pasir Vox Maxima, Mustagfirin menambahkan, sejak 18 sampai 22 November 2023, kapal ini sangat mengganggu aktivitas nelayan kecil, karena jalur yang dilewatinya adalah jalur tangkap nelayan kecil. Kapal itu, katanya, menabrak hingga alat tangkap nelayan jadi rusak. Alat tangkap yang rusak ini di antaranya seperti bubu, jaring, tendak (rumpon) dan bubu kepiting.

Menurut Mustagfirin, wilayah tangkap yang dilewati kapal itu hanya berjarak sekitar 3 mil dari Pulau Pari. Kerugian-kerugian yang nelayan kecil rasakan ini seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah, karena pihaknya, sebagai nelayan kecil, menjaga keberlanjutan ekosistem laut tapi lautnya malah ditambang karena izin dari pemerintah.

"Kami nelayan kecil menolak pertambangan pasir laut dan juga penimbunan pantai, karena nelayan yang selalu merasakan dampaknya dan menjadi korban,” ucap Mustaghfirin.

Koalisi Selamatkan Pulau Pari (KSPP) kemudian mendesak pemerintah, baik Presiden, Menteri KP, dan berbagai kementerian terkait untuk:

1. Mencabut seluruh rekomendasi pemanfaatan ruang laut untuk perizinan pertambangan pasir laut.
2. Membuka informasi publik terkait proses dan hasil penindakan hukum yang telah dilakukan kepada MV Vox Maxima dan PT. Hamparan Laut Sejahtera pada Oktober 2023.
3. Melakukan audit lingkungan perairan laut Pulau Tunda sebelum dan pasca-MV Vox Maxima melakukan operasi penambangan pasir laut di perairan Pulau Tunda.
4. Menindak tegas pihak-pihak terkait yang secara langsung maupun tidak langsung terhubung dengan operasi pertambangan pasir laut oleh MV Vox Maxima secara transparan dan akuntabel, sehingga bisa diakses oleh publik.
5. Menuntut Presiden Republik Indonesia segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
6. Menjadikan pemulihan ekologi Teluk Jakarta sebagai agenda prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Sebelumnya, pada 27 Oktober 2023, KKP menghentikan kegiatan operasi produksi kapal isap pasir laut bernama MV Vox Maxima yang beraktivitas di sekitar wilayah perairan Pulau Tunda, Kabupaten Serang, Banten. KKP menemukan barang bukti muatan 24.000 meter kubik pasir laut.

MV Vox Maxima merupakan kapal Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) milik Van Oord, sebuah perusahaan dari Belanda. KKP menyebutkan, MV Vox Maxima dipekerjakan oleh PT Hamparan Laut Sejahtera (PT HLS) untuk menyuplai material pasir proyek reklamasi (penimbunan laut) PT Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan Menteri BUMN Erick Thohir bersama PT Pertamina untuk memindahkan lokasi Tangki Bahan Bakar Minyak (TBBM) Depo Plumpang ke lahan yang akan direklamasi oleh PT Pelindo.