Search : banteng jawa
-
Sawit Watch: Penertiban Sawit Tak Berhenti di Pengalihan Aset
Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyitaan kembali lahan sawit ilegal mencapai 4 hingga 5 juta hektare. Sawit Watch mendesak keterbukaan data atas target penyit...
-
Opini
Analisis: Pejuang Lingkungan Hidup vs. KUHP Baru
KUHP resmi berlaku per 2 Januari. Apa saja implikasi pasal-pasal krusial dalam KUHP Baru terhadap keselamatan dan ruang gerak pejuang lingkungan?
-
Dari Mana Data Prabowo Sita 5 Juta Ha Sawit Ilegal: Sawit Watch
Data dari pernyataan Prabowo untuk kembali menyita jutaan hektare sawit ilegal pada 2026 diminta dibuka ke publik.
-
Editorial
Tahun 2026: Langit Teduh, Tapi Bumi Rapuh
Taklimat BMKG yang menyebut iklim pada 2026 akan lebih bersahabat harus disikapi hati-hati. Penurunan ambang batas bencana membuat banjir tak perlu badai dan hujan n...
-
Indonesia di Persimpangan Krisis Transisi Energi
Meskipun ambisi kebijakan Indonesia semakin mengakui nilai ekonomi dan strategis energi terbarukan, masih ada kesenjangan antara target dan implementasi.
-
Banjir Rob Pesisir Jawa, Walhi: Bukti Gagal Kebijakan Pemerintah
Rekomendasi pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan tanggul, normalisasi sungai, dan giant sea wall tidak menyentuh akar persoalan banjir pesisir (rob).
-
ICEL: Putusan Hukum Berkontribusi bagi Lingkungan Hidup
Data dan informasi mengenai perkara dan putusan hukum terkait lingkungan hidup dinilai krusial bagi perkembangan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.
-
MapBiomas Indonesia Fire: Membuat Terang Kasus Karhutla
MapBiomas Indonesia Fire mendeteksi karhutla kumulatif di Indonesia pada rentang 25 tahun mencapai 19,6 juta hektare, setara satu setengah kali Pulau Jawa. Sekitar 4...
-
Perempuan Sukatani Tolak Proyek Geotermal Gunung Gede Pangrango
Geothermal (geotermal) dianggap merupakan solusi palsu. Proyek tersebut memicu kerusakan lingkungan di beberapa kawasan gunung di Indonesia.
-
Hari HAM: Prabowo-Gibran Dinilai Gagal Lindungi Hak Dasar Rakyat
Pemerintahan Prabowo-Gibran dianggap gagal menunjukkan komitmennya terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.












