Search : dpr
-
Untuk ke-4 Kalinya, Masyarakat Adat Kinipan Ajukan Pengakuan
Sebelumnya tiga kali permintaan pengakuan dimentahkan oleh Pemerintah Daerah Lamandau. Warga malah kena kriminalisasi.
-
Aliansi Peduli Bumi Rafflesia Tuntut Pemerintah Prolingkungan
Aliansi Peduli Bumi Rafflesia menuntut kebijakan yang adil untuk rakyat dan lingkungan.
-
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Satu Pasal Siluman di RUU EBET
INDEF menilai skema power wheeling dalam pembahasan RUU EBET berisiko merugikan negara.
-
20 Tahun RUU Masyarakat Adat, PPMAN: Pemerintah Banyak Alasan!
Pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat adat yang diamanatkan konstitusi adalah melalui disahkannya RUU Masyarakat Adat.
-
Pemerintah Tetapkan 1.215 Wilayah Pertambangan Rakyat
Pemerintah juga telah menerbitkan sebanyak 82 Izin Pertambangan Rakyat dengan total luas mencapai 62,31 ha.
-
Wilayah Adat Masih Ditekan oleh Investasi Berbasis Lahan
Pada masa transisi pemerintahan di Indonesia saat ini, kondisi kampung-kampung masyarakat adat atau wilayah adat terus mengalami tekanan investasi berbasis lahan.
-
Tahanan Pertama di Ibu Kota Nusantara
Sembilan petani Desa Pantai Lango ditahan polisi pada 24 Februari karena mempertahankan lahannya yang akan dijadikan Bandara IKN. Dibebaskan Jumat (1/3) malam, merek...
-
DPR Diprotes Karena Tak Serius Hadapi Gugatan Masyarakat Adat
Bagaimana mungkin ada surat kuasa tapi tidak lengkap tanda tangan dari Pimpinan DPR selaku pemberi kuasanya, kata kuasa hukum Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nus...
-
Forum Petani Plasma Buol Apresiasi KPPU
KPPU gelar sidang perkara dugaan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan antara PT HIP dengan Koptan Amanah
-
Walhi Kalbar: Alat Kampanye Dipaku ke Pohon Tinggalkan Kerusakan
Pemasangan alat peraga kampanye di Pontianak dan daerah lainnya dinilai merusak lingkungan, mengganggu keindahan, dan melanggar aturan pemilu.
