Search : dpr
-
Baru 5,3 Juta Ha Wilayah Adat yang Mendapatkan Penetapan
Pengakuan wilayah adat oleh pemerintah daerah masih sangat rendah, hanya sekitar 19,08% dari total wilayah adat yang telah teregistrasi di BRWA.
-
Alasan Uji Formil UU KSDAHE: Konservasi Ancam Pelaku Konservasi
Regulasi dalam UU No 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) masih membawa ancaman kriminalisasi masyarakat adat yang t...
-
Tak Ada Mitigasi untuk Lumpur Panas Sorik Marapi
Semburan lumpur panas di Sarik Marapi membentuk kolam dan sebagian sudah mengalir ke Sungai Aek Roburan sehingga mencemari aliran sungai.
-
Uji Formil UU KSDAHE: Suara Masyarakat Adat Tak Didengar DPR
Minimnya partisipasi publik dan tertutupnya pembahasan revisi UU KSDAHE terkuak dalam sidang uji formil UU No 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1990...
-
Tanpa Perlindungan UU, Masyarakat Adat Kian Rentan Konflik
Data Kaoem Telapak yang diakses melalui aplikasi Ground-Truth.id (GTID) menunjukkan sejak 2023 saja konflik masyarakat adat mencapai 15 kali.
-
Koalisi: RUU Masyarakat Adat Merupakan Amanat Konstitusi
Tanpa payung hukum yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat, Indonesia akan terus mengabaikan amanat konstitusi.
-
Negara Rampas Banyak Wilayah Adat, AMAN: Melawan Konstitusi
Perampasan wilayah adat dilegalkan melalui instrumen hukum, padahal itu bertentangan dengan konstitusi.
-
Jangan Terima Dana Karbon dari Orang yang Jahat - Sekjen AMAN
Dana itu diduga menjadi selubung untuk menutupi kriminalisasi kepada masyarakat adat lainnya.
-
Asosiasi Media Siber Minta Pemerintah Jamin Keamanan Jurnalis
Tercatat ada setidaknya 15 jurnalis media massa, termasuk jurnalis pers kampus, dan perusahaan media yang mengalami tindak kekerasan dan intimidasi.
-
Begini Peran Media dalam Mendesak RUU Masyarakat Adat
Pemberitaan persoalan masyarakat adat seharusnya kian membuat pembuat kebijakan kian mengebut membahas RUU Masyarakat Adat.
