Search : dpr
-
Baku Tipu Pemerintah Demi Kebun Merauke
Masyarakat adat Merauke kembali keluhkan perampasan tanah adat akibat PSN lumbung pangan dan energi. PBB turun tangan.
-
RUU Kehutanan Diharapkan Hapus Cara Pandang Kolonial
UU Kehutanan sudah tidak relevan dengan kondisi kerusakan hutan serta perlindungan masyarakat adat.
-
Tambang Nikel di Raja Ampat akan Dibawa ke DPR RI
Pemerintah pusat diminta mengevaluasi izin pertambangan yang dinilai berpotensi merusak lingkungan alam Raja Ampat.
-
OpiniMenyelamatkan Tahu Tropodo Jadi Ramah Lingkungan
Di balik kelezatan tahu tradisional dari Desa Tropodo ini tersembunyi masalah serius penggunaan limbah plastik, termasuk sampah impor, sebagai bahan bakar dalam pros...
-
Masyarakat Adat: Pengakuan MK sudah 12 Tahun, UU masih Nol Tahun
Dua belas tahun setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat masih jauh dari harap...
-
Aliansi Jaga Alam Raja Ampat Tolak Tambang Nikel
Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (ALJARA) kembali menggelar aksi penolakan terhadap ekspansi dan eksploitasi tambang nikel PT Mulia Raymond Perkasa di pulau-pulau kecil ...
-
Baru 5,3 Juta Ha Wilayah Adat yang Mendapatkan Penetapan
Pengakuan wilayah adat oleh pemerintah daerah masih sangat rendah, hanya sekitar 19,08% dari total wilayah adat yang telah teregistrasi di BRWA.
-
Alasan Uji Formil UU KSDAHE: Konservasi Ancam Pelaku Konservasi
Regulasi dalam UU No 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) masih membawa ancaman kriminalisasi masyarakat adat yang t...
-
Tak Ada Mitigasi untuk Lumpur Panas Sorik Marapi
Semburan lumpur panas di Sarik Marapi membentuk kolam dan sebagian sudah mengalir ke Sungai Aek Roburan sehingga mencemari aliran sungai.
-
Uji Formil UU KSDAHE: Suara Masyarakat Adat Tak Didengar DPR
Minimnya partisipasi publik dan tertutupnya pembahasan revisi UU KSDAHE terkuak dalam sidang uji formil UU No 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1990...
