Search : masyarakat adat
-
Ambisi Pertumbuhan Ekonomi 8% Korbankan Lingkungan: WALHI
Paradigma pembangunan ekonomi Indonesia harus menghormati batas ekologis. WALHI mendesak audit menyeluruh aturan investasi dan pengakuan wilayah kelola rakyat.
-
SorotDi Jantung Borneo, Energi di Atas Ekologi
Operasi PLTA Mentarang Induk akan merampas kawasan tangkapan air seluas hampir 1 juta hektare, yang didominasi hutan lebat, untuk diubah menjadi genangan air raksasa...
-
Ada 22 Perusahaan di Riau yang Izinnya Layak Dievaluasi: Walhi
Ada 10 perusahaan perkebunan kayu, 11 perusahaan perkebunan sawit, dan 1 perusahaan tambang di Riau yang memiliki catatan pelanggaran dalam operasi kerjanya.
-
Cerita Perlawanan Mama-Mama Papua
Mama-mama Papua bercerita mengenai derita di kampung mereka di Jakarta sambil merajut benang maupun daun. Pada tiap rentang benang dan daun kisah perampasan tanah ad...
-
Polisi Tangkap Paksa Peserta Aksi Bisu di Katedral Merauke
Sebanyak 11 peserta aksi bisu di depan Katedral Santo Fransiskus Xaverius, Merauke, Papua Selatan ditangkap polisi pada Minggu (25/1/2026). LBH Papua Pos Merauke men...
-
Marga Klagilit: Di Bawah Ancaman Devide et Impera Korporasi Sawit
Marga Klagilit berjuang mati-matian menolak sawit di wilayah adatnya. Terancam tak bertahan oleh taktik devide et impera perusahaan sawit.
-
Taman Nasional Meratus Ancam Eksistensi Masyarakat Adat Loksado
Konsep konservasi berbasis taman nasional dinilai tidak sejalan dengan sistem kehidupan masyarakat adat Meratus.
-
Dilindungi Qanun, Ekosistem Rawa Tripa Terus Saja Dibabat
Sepanjang 2025, ekosistem Rawa Tripa kehilangan setengah dari total luas tutupan hutannya yang tersisa.
-
Pencabutan Izin 28 Perusahaan Jangan Hanya Ganti Pemain: YLBHI
Sebanyak lima dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah atas bencana Sumatra pernah dicabut pada 2022. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menen...
-
SorotMenagih Janji KUHP Baru: Menjerat Taipan Perusak Hutan Sumatra
Presiden Prabowo Subianto mencabut 28 izin korporasi yang beroperasi di Sumatra imbas bencana pada penghujung November 2025. Namun penegakan hukum dengan KUHP baru p...
