Search : minerba
-
Kriminalisasi Warga Antitambang di Sagea Berlanjut
Polda Maluku Utara mulai melakukan penyidikan atas pidana aksi penolakan tambang di Desa Sagea, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Langkah penyidikan ini dianggap sebag...
-
Jatam Desak Pidanakan Perusahaan Tambang Gubernur Malut dkk.
Denda administratif terhadap perusahaan tambang nikel nakal tidak menyentuh akar persoalan, yakni konflik kepentingan pejabat publik, penjarahan kawasan hutan, dan k...
-
AnalisisRUU Daerah Kepulauan: Sein Kiri, Belok Kanan
Senayan sedang merakit RUU Daerah Kepulauan. Mengkhianati Naskah Akademiknya sendiri, beleid ini sekadar payung hukum untuk mencacah pulau menjadi konsesi.
-
AnalisisIndonesia 2029: Peta Jalan Menuju Tenggelam
Tren bencana hidrometeorologi tidak lagi naik linear, melainkan melonjak eksponensial membentuk "Kurva J". Tanpa koreksi struktural melalui Moratorium, Pajak Karbon ...
-
AnalisisSkenario Bisnis di Balik RUU Iklim: Dari Bencana Jadi Komoditas
Draf RUU Pengelolaan Perubahan Iklim menunjukkan pergeseran paradigma yang fundamental, dari perlindungan lingkungan sebagai hak asasi manusia ke komoditas. Mengapa ...
-
Aksi Damai Tolak Tambang Besi Pulau Mangoli Berbuah Kekerasan
Aksi damai penolakan tambang di Pulau Mangoli di Kota Ternate, Maluku Utara, berbalas kekerasan dan intimidasi. Sebanyak 10 IUP tambang bijih besi bercokol di pulau ...
-
Korporasi Kuasai Tanahnya, Rakyat Jambi Tanggung Bencananya
Krisis lingkungan di Jambi terjadi akibat kebijakan yang mengabaikan keadilan ekologis dan menempatkan kepentingan investasi di atas keselamatan rakyat dan kelestari...
-
Catatan 2025 YLBHI: Demokrasi Dirusak, Perlawanan Terus Menyala
Gerakan rakyat dan solidaritas terus tumbuh di tengah upaya perusakan sistematis terhadap demokrasi dan amanat reformasi.
-
3 Hari Sekali Ada Kasus Perampasan Wilayah Adat pada 2025: AMAN
Sepanjang 2025 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat 135 kasus perampasan wilayah adat dengan luas 3,8 juta hektare. Perampasan ini beririsan dengan proy...
-
Masyarakat Sipil: Aktifkan Lagi Pemberantasan Korupsi Kehutanan
Masyarakat sipil menganggap tata kelola lingkungan di Indonesia salah, sehingga melahirkan bencana seperti yang terjadi di Sumatera bagian utara.
