Search : pencemaran lingkungan
-
OpiniAnalisis: Cara Selamat Pejuang Lingkungan dari KUHP Baru
Riset ini membedah anatomi ancaman hukum yang muncul dari KUHP Baru, sekaligus memberikan peta jalan operasional tentang bagaimana memanfaatkan mekanisme perlindunga...
-
OpiniAnalisis: Pejuang Lingkungan Hidup vs. KUHP Baru
KUHP resmi berlaku per 2 Januari. Apa saja implikasi pasal-pasal krusial dalam KUHP Baru terhadap keselamatan dan ruang gerak pejuang lingkungan?
-
Walhi: Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik Bukan Solusi Krisis
Kontribusi energi PSEL sangat kecil dan tidak sebanding dengan potensi beban jangka panjang bagi keuangan negara serta dampak sosial, kesehatan, dan lingkungan yang ...
-
13 Korporasi Pariwisata Ancam Sumber Air Gunungkidul
Walhi Yogyakarta mencatat seluruh korporasi itu menguasai dan mengubah bentang alam karst seluas kurang lebih 34,46 hektare.
-
Sumatera juga Harus Bebas dari Energi Kotor: Masyarakat Sipil
Diperlukan kesadaran kolektif rakyat Sumatera untuk menyudahi dominasi energi kotor batu bara di Sumatera.
-
Korporasi Kuasai Tanahnya, Rakyat Jambi Tanggung Bencananya
Krisis lingkungan di Jambi terjadi akibat kebijakan yang mengabaikan keadilan ekologis dan menempatkan kepentingan investasi di atas keselamatan rakyat dan kelestari...
-
Walhi Surati Bank Jepang Minta Setop Danai Amonia Hijau di Aceh
Proyek amonia hijau di Aceh ini justru hanya memperpanjang ketergantungan Indonesia pada energi fosil, menimbulkan ancaman terhadap lingkungan dan masyarakat.
-
Kematian Anak Bajau di Lingkar Tambang Nikel Masuk Laporan PBB
Kematian seorang bocah perempuan Bajau di Kabaena, Sulawesi Tenggara, karena tenggelam di pesisir yang terimbas lumpur tambang nikel pada Maret 2025 lalu dimuat dala...
-
Pemerintah - Korporasi Bisa Dipidana dalam Kasus Bencana Sumatera
Pejabat pemerintah dan korporasi bisa dikenai jerat hukum pidana maupun perdata atas bencana di Sumatera.
-
Ironi Jakarta: Berkembang, tapi Ruang Aman Menyempit
Pemprov Jakarta harus meningkatkan kualitas tata kelola yang partisipatif dan transparan, khususnya dalam kebijakan iklim.
