Menurutnya, pengembangan energi berbasis komunitas dapat menjadi jalan keluar ketika pemerintah sedang mencari cara agar tingkat pengangguran bisa turun di daerah.  

Peluang pendanaan energi terbarukan berbasis komunitas bisa berasal dari komitmen JETP (Just Energy Transition Partnership). 

“Jika 50% dana JETP yang sebesar US$20 miliar dialokasikan untuk mengembangkan energi terbarukan skala komunitas maka dapat menghasilkan kapasitas 2,18 GW,” ungkap Bhima. “Itu berarti pembangkit energi terbarukan setidaknya mampu menggantikan 3,3 unit PLTU setara Cirebon-1 yang memiliki kapasitas 660 MW.”

Tidak hanya itu, Bhima mengatakan kajian tersebut dapat memberikan perspektif baru bagi pengambil kebijakan untuk segera menggeser kebijakan transisi energi yang selama ini hanya berfokus pada pembangkit skala besar. “Hal ini justru rentan menimbulkan dampak sosial dan lingkungan hidup bagi masyarakat lokal,” katanya. 

“Sebaliknya, pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas justru mampu berdampak pada penurunan ketimpangan antar wilayah selama 20 tahun implementasi dari 0,74 ke 0,71. Karena sifatnya lebih inklusif, energi berbasis komunitas sangat cocok diterapkan di Indonesia,” kata Bhima.

Firdaus Cahyadi, Indonesia Team Lead Interim 350.org, mengatakan kebijakan transisi energi di Indonesia saat ini didominasi narasi tunggal yang bias pada pengembangan energi terbarukan skala besar. 

“Ini sangat terasa dalam dokumen CIPP (Comprehensive Investment and Policy Plan) JETP yang diluncurkan November 2023 lalu,” katanya.

Firdaus mengatakan, kecenderungan itu tidak terlepas dari dominasi lembaga bisnis bantuan internasional seperti GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), ADB, dan World Bank. “Pengembangan energi terbarukan skala besar menjadi jalan untuk membuat jebakan utang luar negeri dalam skema pendanaan JETP,” ujarnya. 

“Narasi tunggal dari lembaga-lembaga bisnis bantuan internasional itu harus dilawan, bila kita ingin mewujudkan transisi energi berkeadilan dalam JETP,” kata Firdaus.