-
Indonesia Bisa Dapatkan Rp1,5 Triliun dari Penurunan Emisi Karbon
Indonesia bisa mendapatkan Rp1,5 triliun sebagai imbal balik atas penurunan emisi karbon dari pencegahan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan hingga 2025
-
KLHK dan Polda Riau Gerebek Belasan Sawmill Kayu Ilegal di Kampar
KLHK dan Polda Riau menggerebek belasan tempat pengolahan kayu (sawmill) ilegal dalam operasi penindakan untuk menyelamatkan Suaka Margasatwa Rimbang Baling.
-
MA Tolak PK Anak Usaha Sampoerna Agro, Tetap Dihukum Rp1 Triliun
Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) kasus perdata kebakaran lahan PT Nasional Sago Prima (NSP), anak perusahaan PT Sampoerna Agro Tbk
-
Kasus Dugaan Reklamasi Ilegal di Babel Diserahkan ke Kejaksaan
KLHK menyerahkan tersangka korporasi PT BMMI yang diwakili oleh BR (58), Direktur Utama PT BMMI, yang diduga melakukan perusakan mangrove dalam reklamasi ilegal.
-
Realisasi Penetapan Hutan Adat Lambat, Pengajuan Sulit
Berbagai kendala, termasuk persyaratan dalam proses pengajuan Hutan Adat yang sulit, dianggap menjadi penyebab lambatnya realisasi penetapan Hutan Adat.
-
Menteri KLHK Izinkan Hutan Lindung Jadi Food Estate
Salah satu konsekuensi logis atas penerapan Permen LHK P.24 Tahun 2020 ini adalah semakin lajunya penebangan hutan alam.
-
Bakar Lahan, Perusahaan Sawit Divonis Rp160,5 Miliar
PT SSS divonis membayar ganti rugi sebesar Rp160,5 miliar karena terbukti menyebabkan lahan konsesinya seluas 400 ha terbakar pada Februari 2019.
-
Perhutanan Sosial Mestinya untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat
Namun muncul pandangan, Perhutanan Sosial semestinya diberikan untuk memulihkan kedaulatan masyarakat.
BANNER IKLAN