“Fakta inilah yang dijadikan oleh pemerintah Indonesia untuk terus-menerus melakukan tindakan abnormal, mengotak-atik regulasi dengan tujuan untuk memasifkan invetasi kotor ini,” ucap Pengkampanye Jatam, Alfarhat Kasman. 

Ia menyebutkan sikap abnormal itu salah satunya adalah dengan memberikan insentif berupa subsidi pembelian kendaraan listrik berbasiskan baterai hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dianggap mampu menstimulasi pasar dan industri. Hal merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong Tanah Air menjadi pemain utama dalam bisnis industri kendaraan listrik. 

Misalnya pada sepeda motor, subsidi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia mencapai Rp 7.000.000, yang sesuai pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua. 

Sementara untuk kendaraan roda empat, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 tahun 2024 dan PMK nomor 9 tahun 2024 pemerintah memberikan insentif bagi masyarakat yang ingin membeli mobil listrik berupa pengurangan PPN sebesar 10%. Terdapat dua brand mobil listrik yang dipastikan mendapatkan subsidi, yaitu Hyundai Ioniq 5 dengan potongan Rp 70 - 80 juta dan Wuling Air ev dengan penurunan harga Rp 25 juta - Rp 35 juta.

"Namun ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri kendaraan listrik dengan dalih transisi energi justru tidak memperhatikan daya rusak yang dihasilkan dari proses pemenuhan bahan dasar dari kendaraan listrik. Hilirisasi nikel dan tambang  kobalt telah meninggalkan daya rusak yang berimplikasi pada keselamatan manusia dan lingkungan," kata Alfarhat. 

Industri ekstraktif pertambangan nikel, ujarnya, menuntut pembukaan lahan skala besar, mencemari air, udara, dan laut yang berdampak pada terganggunya kesehatan warga dan ekosistem, membongkar kawasan hutan yang memicu deforestasi, hingga kekerasan beruntun terhadap warga lokal. Operasional industri tambang dan smelter nikel, yang mana seluruh suplai energi listriknya pun bersumber dari batubara, menuntut pembongkaran pulau-pulau lain yang kaya akan batubara.

"Kerusakan lingkungan ini terlihat di berbagai kawasan kaya nikel seperti di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara," kata dia. 

Tidak Hanya Memiskinkan Warga, Juga Membangkrutkan Negara

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), hilirisasi di wilayah sentra nikel justru memicu kemiskinan bagi warga sekitar. Persentase angka kemiskinan di wilayah sentra nikel justru meningkat. Persentase kemiskinan  Sulawesi Tengah naik dari 12,30 persen menjadi 12,41 persen, Sulawesi Selatan angka kemiskinan naik dari 8,66 persen menjadi 8,70 persen, dan Maluku Utara naik dari 6,37 persen menjadi 6,46 persen.

Selain itu operasional industri tambang dan smelter nikel masih menggantungkan suplai energi listrik dari energi batubara. Kebutuhan konsumsi batubara yang besar ini menuntut pembongkaran pulau-pulau lain yang kaya akan batubara, dan seluruh daya rusak ini tidak pernah dianggap sebagai bagian dari kerugian negara, semua dibebankan kepada warga lokal.

Warga Wawonii, Wilman mengungkapkan faktor lain yang dihitung adalah kerugian ekologis akibat hancurnya lingkungan yang juga disebabkan tambang nikel dan batubara sebagai bahan primer pembangkit energinya. 

“Hanya untuk memenuhi ambisi bisnis ekstraktif ini ada begitu banyak hal yang dikorbankan, baik itu memori dan ruang hidup warga, ketidakadilan antar generasi hingga tunggakan utang sosial-ekologis yang terus menumpuk,” ucap dia.