Arko melanjutkan, hal ini menitikberatkan masalah impunitas yang dialami perusahaan dalam isu keamanan, termasuk atas insiden-insiden yang lalu. Pemerintah, katanya, seharusnya membuat perusahaan jera.

"Solusinya bukan dengan ganti rugi, apalagi menjadikan buruh sebagai kambing hitam melalui pemidanaan. Kepolisian, kementerian, dan dinas terkait harus memaksa perubahan praktik industri yang dilakukan secara transparan,” katanya.

Menurut Ketua Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi (SBIPE) Morowali, Henry Foord Jebs, kejadian ini menegaskan minimnya perubahan berarti yang dilakukan PT ITSS terhadap keamanan pekerja. Ia menilai sangat penting untuk dilakukan audit menyeluruh melalui tim independen yang melibatkan serikat buruh, seperti kami serukan setelah kecelakaan 2023 lalu.

“Korban tragedi ITSS 2023 lalu pun masih belum tuntas ditangani oleh perusahaan, dan kami sedang mendampingi para korban untuk memastikan pemenuhan hak mereka yang sampai saat ini masih belum terpenuhi,” kata Henry.

Arko bilang, pemerintah yang selalu menomorsatukan investasi tanpa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian telah membuat perusahaan mampu beroperasi secara ugal-ugalan. Hal ini, katanya, terlihat dari banyaknya insiden kecelakaan kerja di industri hilirisasi nikel. Ini adalah sebuah fakta yang menunjukkan bahwa narasi kemakmuran pemerintah tentang hilirisasi adalah tipu muslihat.

Catur Widi dari Rasamala Hijau menambahkan, risiko kesehatan dan keselamatan kerja buruh di IMIP adalah karena mereka bekerja di sektor dan jenis proses produksinya yang berbahaya. Risiko itu ada pada penggunaan alat dan kendaraan alat berat maupun bahan-bahan berbahaya dan mudah terbakar dan meledak seperti batu bara, oxy serta bahan kimia lainnya.

"Sehingga standar dan sistem keselamatan yang dijalankan pun harus diawasi dengan ketat terutama pemerintah Indonesia. Jadi jika terus berulang, maka pemeriksaan dan audit menyeluruh bisa dilakukan di IMIP termasuk menghentikan sementara perusahaan jika memang diperlukan," ucap Widi.