“Debt swap tidak akan menutupi cacat besar, yaitu hilangnya political will dan komitmen negara-negara utara dan korporasi multinasional untuk menurunkan emisi sekaligus mendukung negara-negara selatan dalam menghadapi krisis iklim,” kata Parid dalam sebuah pernyataan tertulis, Senin (15/7/2024).

Lebih jauh, Parid menyatakan negara-negara utara harus mengakui tanggung jawab historis mereka dalam melanggengkan tata kelola ekonomi neo-kolonial yang membuat negara-negara di selatan bergantung pada utang.

Pengalaman pahit implementasi debt for nature swaps di sejumlah negara

Berdasarkan laporan tersebut, sambung Parid, debt for nature swaps baru-baru ini yang difokuskan pada konservasi laut di empat negara yaitu Barbados, Belize, Ekuador, dan Gabon, telah disebut sebagai masa depan debt swap dan telah menarik banyak perhatian. Namun, pengalaman di sejumlah negara tersebut telah menimbulkan kekhawatiran, terutama karena kurangnya transparansi, biaya transaksi yang tinggi, dan keraguan tentang kepemilikan negara dan partisipasi masyarakat dan masyarakat sipil.

Berdasarkan dokumen Miracle or Mirage? Are Debt Swaps Really a Silver Bullet, terdapat kritik terhadap debt for nature swap. Kritik tersebut:

1. Debt swap cenderung merupakan instrumen yang lambat, kompleks dan mahal. Debt swap cenderung memiliki biaya transaksi yang tinggi, terutama dalam kaitannya dengan jumlah yang terlibat, karena kompleksitas prosesnya, jumlah agen yang terlibat, lamanya periode negosiasi dan implementasi, dan penggandaan biaya transaksi dan manajemen. Bahkan ketika jumlah yang ditangani telah ditingkatkan, seperti pada debt for nature swap baru-baru ini, biaya transaksi ini tidak berkurang.
2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas telah menjadi hal yang konstan. Dalam sebagian besar debt-for-nature swap yang baru, jumlah, kualitas dan kelengkapan informasi yang tersedia tidak memadai.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat. Meskipun debt swap kadang-kadang melibatkan partisipasi warga negara, masyarakat sipil atau entitas lokal lainnya dari negara pemberi pinjaman dan peminjam, hal ini tidak selalu terjadi. Selain itu, kualitas partisipasi ini juga dipertanyakan, dengan banyak kasus yang nyaris tidak lebih dari sekadar latihan pengisian centang kotak. Hal lain yang menjadi perhatian adalah kurangnya pemantauan, akuntabilitas, dan evaluasi yang sistematis terhadap dampak dari debt swap. Laporan-laporan mengenai tidak dilibatkannya masyarakat adat dan komunitas lokal dalam definisi dan pelaksanaan debt for nature swap di masa lalu, bahkan mengarah pada pelanggaran hak-hak mereka. Debt swap terkadang menyebabkan masyarakat mengalami pengucilan, penolakan akses terhadap tanah dan sumber daya tradisional, penggusuran, ekstraksi pengetahuan, dan pelanggaran hak asasi manusia.
4. Risiko greenwashing. Debt for nature swap dapat membuka pintu untuk melakukan greenwashing, seperti dalam kasus kesalahan di mana obligasi baru dalam skema pertukaran utang untuk alam diberi label sebagai “obligasi biru”. Atas dasar itu, laporan itu menyebut bahwa hibah bersyarat iklim (hibah yang ditujukan untuk proyek atau tujuan iklim) lebih efisien dibandingkan dengan debt for nature swap, karena panjangnya waktu, kerumitan, dan tingginya biaya transaksi yang dibutuhkan dalam operasi ini.

Kegagalan proyek restorasi dan konservasi terumbu karang di Indonesia

Proyek rehabilitasi dan konservasi terumbu karang di Indonesia telah berjalan sejak 1990. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Tries B. Razak dan sejumlah ilmuwan yang dipublikasi di Jurnal Marine Policy, hingga 2020, telah ada sebanyak 533 proyek yang tersebar di 29 provinsi.

Ratusan proyek ini telah menenggelamkan sekitar 120 ribu unit terumbu buatan dan 53 ribu rak transplantasi karang. Ada sekitar 1 juta potongan karang transplantasi yang ditempelkan pada unit-unit tersebut. Berdasarkan Jurnal tersebut, Indonesia merupakan negara yang paling banyak proyek restorasi terumbu karang di dunia.

Tries B. Razak menyebut, mayoritas (sebanyak 205 proyek) restorasi terumbu karang merupakan inisiatif pemerintah. Sementara sisanya merupakan bagian dari kegiatan perusahaan, universitas, dan lembaga swadaya masyarakat. Namun, dalam Kesimpulan risetnya, Ia menyebut bahwa 84 persen proyek restorasi karang Indonesia tak terpantau, bahkan ada yang hancur berantakan.

Tak hanya itu, dokumen bertajuk Profil Kerentanan Perubahan Iklim Kawasan Segitiga Karang Indonesia, yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2021 menyebutkan, dari total luas 50.875 km2 terumbu karang Indonesia, luas terumbu karang terancam mencapai 93 persen atau sekitar 39.538 km2. Lebih dari itu, status ekosistem terumbu karang di Indonesia sebanyak 33.82 persen berada dalam kategori buruk, 37.38 persen berada dalam kategori sedang, 22.38 persen berada dalam kategori baik, dan 6.42 persen berada dalam kategori sangat baik.

Dokumen Profil Kerentanan Perubahan Iklim Kawasan Segitiga Karang Indonesia juga menyebut, bila menggunakan skenario kenaikan temperatur maksimum sebesar 2ºC, maka setengah dari ekosistem terumbu karang di Indonesia hancur pada 2030. Sementara itu, wilayah di kawasan Segitiga Karang Indonesia yang termasuk dalam kelas kerentanan tinggi hingga sangat tinggi terdapat di Papua dan Papua Barat.

Sebagian besar wilayah di kawasan Segitiga Karang Indonesia termasuk dalam kelas kerentanan sedang. Kelas kerentanan tinggi berada di desa-desa pesisir di Pulau Kalimantan. Sementara itu wilayah dengan kerentanan sangat tinggi cukup banyak terlihat di Pulau Maluku dan Papua serta di kawasan Sunda Kecil.

Berdasarkan data-data tersebut, Parid Ridwanuddin menganggap proyek restorasi dan konservasi yang telah dijalankan dalam 30 tahun (1990-2020) tidak berhasil memulihkan terumbu karang di Indonesia beserta desa-desa pesisir yang ada di Kawasan segitiga terumbu karang sampai dengan saat ini. Artinya, apabila ingin melanjutkan proyek restorasi dan konservasi terumbu karang dalam sembilan tahun ke depan, dengan cara yang sama selama ini, maka akan mengulang kegagalan yang sama.

Kontradiksi peraturan perundangan dan konflik di lapangan

Tak hanya itu, agenda konservasi terumbu karang dalam sembilan tahun ke depan, harus berhadapan dengan kontradiksi peraturan. Kontradiksi pertama adalah adanya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengizinkan perubahan kawasan inti konservasi menjadi kawasan eksploitasi, termasuk juga UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Pasal 3 sampai 7, PP No. 27 Tahun 2021 menyatakan zona inti pada kawasan Konservasi Nasional boleh diubah untuk kepentingan proyek strategis nasional.

“Dengan demikian, UU Cipta Kerja dan PP 27 Tahun 2021 menjelaskan betapa kawasan konservasi terumbu karang akan sangat mudah diubah untuk berbagai kepentingan proyek strategis nasional yang didominasi oleh kepentingan ekstraktif dan eksploitatif,” kata Parid.

Hal lain yang menjadi kontradiksi adalah sebaran proyek reklamasi yang telah, sedang, dan akan dibangun di Indonesia. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Wahi dalam dokumen berjudul Negara Melayani Siapa? Potret Ocean Grabbing di Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil dalam 28 RZWP3K di Indonesia, disebutkan bahwa sampai dengan 2040 setidaknya seluas 3.527.120,17 hektare proyek reklamasi dan 63.763,03 hektare proyek tambang pasir laut akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Seruan keadilan iklim

Dalam konteks keadilan iklim, Pemerintah AS dan berbagai korporasi multinasional yang berbasis di AS harus berkomitmen menurunkan emisinya, mengingat AS adalah negara yang menjadi produsen emisi utama. Berdasarkan data yang dipublikasi Our World in Data AS telah memproduksi emisi sebanyak 399 miliar ton atau setara 25 persen emisi global sejak 1751 sampai 2017. Berdasarkan hal tersebut, The New York Time menyebut AS sebagai the Biggest Carbon Polluter in History.

Tak hanya itu, sejumlah perusahaan multinasional yang sering disebut dalam Global Carbon Major, bermarkas di AS. Di antaranya Exxon Mobile, Chevron, ConocoPhillips, Arch Coal, Anglo American, Alpha Natural Resources, dan lain sebagainya.

Mereka, kata Parid, harus berkomitmen untuk menurunkan emisinya sebesar 69 persen sampai 2040. Angka ini sejalan dengan gugatan iklim Pulau Pari kepada Holcim yang merupakan Carbon Major. Angka ini juga sejalan dengan target IPCC untuk menjaga temperatur bumi di bawah 1,5 derajat celcius.

"Tanpa komitmen penurunan emisi yang sangat signifikan dari AS dan berbagai perusahaan Carbon Major yang bermarkas di AS, maka debt swap hanya akan menjadi greenwashing atau lebih tepatnya bluewashing. Masyarakat Pesisir tetap tidak mendapatkan ruang yang adil untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan pemulihan terumbu karang dan kebijakan yang terkait dengan iklim,” ucap Parid.

Proyek reklamasi terbukti menghancurkan kawasan terumbu karang. Di Teluk Manado, reklamasi telah menghancurkan puluhan hektar terumbu karang yang selama ini dilindungi oleh masyarakat. Kasus terbaru adalah proyek reklamasi seluas 90 hektare yang diberi izin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor 20062210517100001 yang diberikan kepada PT Manado Utara Perkasa.

Sejalan dengan itu, proyek pertambangan pasir laut, jelas akan menghancurkan ekosistem terumbu karang. Hal inilah yang membuat nelayan di Pulau Pari, DKI Jakarta melakukan perlawanan terhadap penambangan pasir laut yang menghancurkan terumbu karang yang dilakukan oleh pengusaha pariwisata yang menguasai Pulau Tengah, satu pulau kecil, di gugusan Pulau Pari. Pada titik inilah, PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut harus dicabut.

Untuk diketahui, penandatanganan kesepakatan pengalihan utang USD35 juta ini dilakukan pada 3 Juli 2024, oleh Kuasa Usaha ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar AS untuk Indonesia Michael Kleine, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Direktur Jenderal Pengelolaan Anggaran Keuangan dan Risiko Kementerian Keuangan, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI), Yayasan Conservation International, dan The Nature Conservancy.

Konservasi terumbu karang ini akan dilaksanakan di Bentang Laut Sunda yang memiliki 48 kawasan konservasi seluas 5,7 juta hektare yang dapat melindungi terumbu karang dengan potensi seluas 106.000 hektare. Lalu di area Banda yang memiliki 47 kawasan konservasi seluas 6,3 juta hektare dan melindungi terumbu karang dengan potensi seluas 701.000 hektar. Lalu di area Kepala Burung yang memiliki 17 kawasan konservasi seluas 5,1 juta hektare yang melindungi terumbu karang seluas 253.000 hektare.