Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, meskipun terjadi kemajuan signifikan dalam daya saing biaya teknologi dan bahan bakar rendah karbon, transisi energi masih terhambat oleh kurangnya komitmen politik, regulasi yang kurang menarik, dan tata kelola yang tidak mendukung. 

Menurutnya, strategi pemerintah yang cenderung berfokus pada teknologi penyimpanan dan penangkapan karbon (CCS/CCUS) belum matang, mahal dan berisiko, dibandingkan teknologi energi surya, dan angin, serta baterai atau penyimpan energi yang sudah tersedia di pasar dan harganya semakin kompetitif. 

Fabby mengatakan tahun 2025 menjadi titik kritis untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang reformatif untuk mempercepat transisi energi yang adil dan efisien. Pernyataan Presiden Subianto untuk mengakhiri PLTU batu bara pada 2040, dan mencapai 100% energi terbarukan dalam 10 tahun mendatang menjadi sinyal positif. 

“Misi ini bukan hal yang mustahil jika dilengkapi dengan upaya melakukan reformasi kebijakan, regulasi besar-besaran dan perencanaan sistem ketenagalistrikan yang terpadu, sehingga dapat memastikan ketahanan energinya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 8%, seperti dicita-citakan Pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Fabby dalam peluncuran Indonesian Energy Transition Outlook, Kamis, 5 Desember 2024. 

Manajer Riset IESR Raditya Wiranegara, yang juga menjadi penulis IETO 2025, mengatakan semua sektor masih bergantung secara signifikan pada bahan bakar fosil, dengan dominasi penggunaan batu bara, liquefied petroleum gas (LPG), dan bahan bakar minyak. Di sektor ketenagalistrikan, 81% berasal dari energi fosil pada 2023. 

Tidak hanya itu, kapasitas PLTU captive (di luar wilayah usaha PLN) berkembang menjadi 21 GW di 2023. Peningkatan ini berkontribusi pada naiknya emisi sebesar 27% pada tahun yang sama. Di sisi lain, 87% rumah tangga menggunakan LPG yang disubsidi, dengan total subsidi mencapai Rp 83 triliun pada kuartal keempat 2024. Sementara itu kontribusi energi terbarukan sangat kecil. Di sektor industri, misalnya, energi terbarukan hanya menyumbang 6,52% dari total energi yang digunakan.

“Pemerintah perlu progresif mengurangi bertahap subsidi bahan bakar fosil dan mengalihkan subsidinya ke sektor energi terbarukan,” kata Raditya. 

“Selain itu, pernyataan Presiden Prabowo tentang pensiun dini PLTU batu bara pada 2040 harus segera direalisasikan, dimulai dari PLTU yang paling tidak efisien, alih-alih melengkapi PLTU dengan teknologi CCS/CCUS,” katanya. 

“Dari analisis kami, pensiun dini PLTU Cirebon-1, misalnya, akan membutuhkan biaya pengurangan karbonnya sekitar USD 31-40/tCO2e, lebih rendah dibandingkan CCS yang mencapai USD 62-324/tCO2e. Tidak hanya itu, pemerintah perlu pula meningkatkan pengawasan PLTU captive dan mendorong industri beralih ke energi terbarukan,” jelas Raditya.

Analis Pertanian, Kehutanan, Tata Guna Lahan, dan Perubahan Iklim IESR, Anindita Hapsari,  mengatakan pemerintah harus merancang pendekatan yang terencana dan bertahap dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk mendukung transisi energi Indonesia. Anindita menekankan pada strategi jangka pendek untuk menangani isu yang mendesak, dan jangka panjang untuk membangun fondasi sistem energi rendah karbon yang berkelanjutan dan selaras Persetujuan Paris.