BETAHITA.ID - Masyarakat adat Suku Betew dan Maya dari 12 kampung di Distrik Waigeo Barat Kepulauan dan Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, menyatakan penolakan terhadap kehadiran aktivitas tambang di Pulau Batan Pele dan Pulau Manyaifun, seluas 2.193 hektare. Penolakan tersebut disampaikan oleh puluhan pemimpin masyarakat adat dalam sebuah petisi yang disampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat pada 24 Maret 2025.

Dalam petisi tersebut masyarakat adat menyampaikan bahwa areal konsesi tambang PT Mulia Raymon Perkasa (MRP) di Pulau Batan Pele dan Pulau Manyaifun tersebut merupakan wilayah adat dan kawasan hutan lindung. Masyarakat adat khawatir aktivitas bisnis ekstraktif tambang nikel akan menggunduli hutan, mencemari lingkungan sekitar, dan merusak ekosistem perairan laut.

Masyarakat adat juga menjelaskan, wilayah ini merupakan salah satu pulau ikonik dan dipromosikan menjadi warisan dunia. Masyarakat juga khawatir pertambangan nikel PT MRP akan menimbulkan konflik horizontal, kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. 

Mereka menguraikan, kerusakan dan pencemaran perairan laut, perusakan ekosistem bawah laut, habitat dan biota laut, perusakan wilayah pesisir yang pada gilirannya akan mendatangkan bencana bagi penduduk dan nelayan setempat, seperti tangkapan ikan berkurang dan pendapatan berkurang. Masyarakat akan kesulitan melaut dengan jarak yang lebih jauh, biaya besar dan mahal.