Aksi warga, kata dia, merupakan respons terhadap operasi tambang yang telah menyerobot lebih dari 25 hektare lahan adat Wayamli. Aktivitas perusahaan telah merusak kebun kelapa dan kawasan hutan adat, serta dilakukan tanpa persetujuan masyarakat setempat. 

“Warga melakukan blokade untuk menghentikan aktivitas perusahaan yang terus memperparah kerusakan lingkungan,” kata dia dalam rilis pers pada Kamis (15/5/2025).

Analisis citra satelit menunjukkan aktivitas PT STS telah mengakibatkan deforestasi seluas 482,86 hektare, merusak sungai dan sumber air bersih, serta merampas ruang hidup warga. Padahal, lahan-lahan tersebut merupakan ruang produksi ekonomi, pangan, serta berbagai ruang lainnya untuk menjamin keselamatan hidup masyarakat adat Wayamli lintas generasi.

Keberpihakan polisi pada perusahaan, kata dia, sudah ditunjukkan dengan sikap represif menghadapi aksi warga pada April 2025 lalu. Polisi melakukan kekerasan dengan pembubaran paksa dan penangkapan dengan cara memborgol warga. 

“Sikap polisi yang seolah-olah bertindak sebagai centeng pengamanan perusahaan semakin kentara saat 300 warga Maba Tengah melakukan protes di kantor perwakilan PT STS di Desa Baburino, Maba, pada 28 April 2025, untuk menolak kehadiran aktivitas pertambangan. Namun, aksi protes warga justru diadang oleh puluhan personel dari Polres Halmahera Timur yang di-backup sekitar 30 anggota Brimob. Polisi lantas menembaki warga dengan peluru gas air mata secara brutal, tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu,” ucap Ketua Salawaku Institute, M. Said Marsaoly. 

Akibatnya tiga warga mengalami luka-luka serta menyebabkan trauma psikologis mendalam bagi para ibu-ibu dan anak-anak yang terlibat dalam aksi untuk memperjuangkan keselamatan ruang hidup dan masa depan mereka. Seolah tak cukup, hanya berselang satu hari dari aksi tersebut, sebanyak 20 warga yang ikut dalam aksi protes mendapatkan surat panggilan dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Maluku Utara, pada 29 April 2025.

Said menyebutkan aksi represif aparat menegaskan keberpihakan mereka terhadap kepentingan perusahaan. Kini keberpihakan itu ditambah dengan upaya kriminalisasi.

“Ini tidak hanya mengabaikan akar masalah, yakni perampasan tanah-tanah adat, tetapi juga menunjukkan upaya sistematis untuk membungkam perlawanan warga. Sikap abai pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap rentetan kekerasan aparat negara ini semakin menunjukkan watak negara ini yang sesungguhnya sebagai negara-korporasi ekstraktif yang meletakkan kepentingan bisnis ekstraktif di atas kepatuhan hukum dan di atas keselamatan warganya,” ucap Julfikar. 

Mereka menuntut Mabes Polri menghentikan kriminalisasi terhadap 14 warga Maba Tengah, menyelidiki dugaan kolusi aparat dengan perusahaan tambang, dan menyelidiki proses hukum dugaan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh PT STS.

Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, menurut mereka, harus mengevaluasi dan mencabut seluruh izin lingkungan PT STS, khususnya terkait dampak terhadap wilayah adat dan hutan.

Mereka juga mendesak Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar tidak menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk jetty PT STS karena bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Halmahera Timur dan prinsip keadilan ekologis.

Sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus menghentikan seluruh kegiatan pertambangan PT STS dan melakukan audit menyeluruh terhadap legalitas konsesinya.