Temuan lapangan Jikalahari mengungkap bahwa karhutla terjadi di dalam areal berizin yang berada tak jauh dari tanaman akasia. Di lokasi tersebut juga ditemukan kanal-kanal perusahaan yang menunjukkan aktivitas korporasi, serta tanaman akasia dan sawit yang diperkirakan berusia antara tiga hingga lima tahun. Selain itu, sebagian besar lahan terbakar berada di kawasan gambut, termasuk di dalam areal prioritas restorasi gambut yang seharusnya dilindungi. Kebakaran juga menghanguskan tegakan hutan alam di sekitarnya. Ironisnya, kata Jikalahari, pihaknya tidak menemukan menara pemantau api di sekitar areal terbakar, yang mengindikasikan ketidaksiapan perusahaan dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, sebagaimana diatur dalam ketentuan perizinan.

Menurut Jikalahari, kebakaran yang terjadi dalam konsesi korporasi ini menunjukkan adanya kelalaian, bahkan bisa mengarah pada kesengajaan. Ketidaksiapan perusahaan dalam menjaga konsesinya telah menyebabkan pencemaran udara dan melampaui batas baku mutu lingkungan. Hal ini dinilai memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Penegakan hukum terhadap korporasi penting untuk memastikan keadilan bagi warga yang terdampak asap. Ini juga menjadi wujud nyata kebijakan green policing yang digaungkan Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan,” ujar Okto. Ia menegaskan bahwa Jikalahari mendukung penuh janji Kapolda untuk menindak tegas pelaku karhutla, termasuk dari kalangan korporasi.