LIPUTAN KHUSUS:
Danantara Harus Transparan dan Punya Peta Jalan Investasi Hijau
Penulis : Kennial Laia
Pengelolaan Danantara diminta agar berdampak pada pekerja, negara, dan lingkungan.
Lingkungan
Kamis, 28 Agustus 2025
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Pengelolaan dana investasi pemerintah dalam Danantara harus transparan serta memiliki peta jalan investasi yang berkelanjutan dan meninggalkan investasi di industri tak ramah lingkungan.
Desakan tersebut diserukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil, yang meluncurkan inisiasi Danantara Monitor, pada Rabu, 27 Agustus 2025. Platform independen ini dirancang untuk memantau dan melaporkan perkembangan Danantara.
Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, sejak didirikan Februari lalu dengan aset jumbo senilai lebih dari US$1 triliun, Badan Pengelola Investasi Danantara hingga kini belum memenuhi komitmen transparansi, akuntabilitas, dampak, dan investasi transformatif, terkait investasi lebih hijau.
"Dalam misinya, Danantara dua kali menyebut pembangunan yang berkelanjutan. Ini yang harusnya jadi output dari Danantara dan idealnya bisa dilihat sejak Danantara berdiri,” kata Bhima dalam peluncuran Danantara Monitor di Jakarta.
“Jangan masuk lagi ke sektor berbasis fosil dan ekstraktif yang efek ke ekonomi kecil. Kita mungkin tidak butuh Danantara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% karena kondisi sekarang yang dibutuhkan dari Danantara adalah memperkuat kualitas ekonomi, pembukaan lapangan kerja di sektor industri, dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga," ujarnya.
Danantara bertugas untuk mengkonsolidasi dan mengelola ribuan perusahaan strategis milik negara dan aset nasional dengan total lebih dari US$1 triliun. Di antaranya PLN, Pertamina, serta bank-bank nasional seperti BRI dan Mandiri.
Namun hingga saat ini Danantara belum memiliki peta jalan investasi, menurut Bhima. Di situs resminya tidak tercantum informasi terkait pengelolaan dan kriteria proyek yang akan didanainya.
Bhima berharap platform baru tersebut–yang diinisiasi bersama sejumlah organisasi kredibel seperti Yayasan Indonesia Cerah, Indonesia Corruption Watch (ICW), Trend Asia, dan Climate Rangers–menjadi sebuah bentuk partisipasi publik dan mendorong transparasi dan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, peta jalan investasi berkelanjutan dibutuhkan agar pengelolaan dana jumbo itu berkualitas dan berdampak pada pekerja, negara, dan lingkungan.
Penasihat hukum dan peneliti di Third World Network, Chien Yen Goh mengatakan, kebijakan industri hijau menjadi salah satu kunci peningkatan ekonomi dan kesejahteraan yang telah diadopsi berbagai negara. Menurutnya, Danantara dapat mengambil kebijakan industri hijau, terkait peningkatan nilai ekspor produk rendah karbon.
“Penting untuk benar-benar memikirkan strategi optimal di saat ini. Dana investasi pemerintah seperti Sovereign Wealth Fund (SWF) dapat menjadi titik intervensi yang sangat strategis jika dilakukan dengan benar, bertanggung jawab, dan juga akuntabel,” kata Goh.
Transparansi terkait politically exposed persons dalam Danantara
Sementara itu Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong agar Danantara transparan dalam mengungkap orang-orang yang terpapar risiko politik atau politically exposed persons dalam organisasi tersebut.
Koordinator Advokasi ICW Yassar Aulia mengatakan, 24 dari 31 individu dalam struktur organisasi Danantara merupakan individu yang memiliki risiko politik. Tujuh di antaranya memiliki afiliasi aktif di bidang politik.
"Kalau memang ingin meningkatkan (kepercayaan) kepada investor dan juga benar-benar ‘walk the talks’ berkaitan dengan profesionalitas dan integritas, paling minimal coba ungkap data soal politically exposed person karena ini standar global,” kata Yassar.
“Kalau memang mau bersaing, berada di panggung global, ini caranya. Bukan dengan jaminan-jaminan di bibir saja," ujarnya.
Share
