Temuan tersebut juga mengungkap jenis kendaraan rantis milik Polri yang digunakan untuk melindas Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol dalam aksi massa, Kamis, 28 Agustus 2025. Produsen rantis diketahui dari Korea Selatan, yakni Daeji Precision & Industries Co Ltd (Daeji P&I) dengan model Tambora. Model ini banyak digunakan polisi di Indonesia. Rantis lain dari Daeji P&I yang digunakan Polri adalah Armored Water Cannon (AWC) serta model DAPC-2. 

Berdasarkan pelacakan melalui data perdagangan global, produk dari Daeji juga termasuk sparepart kendaraan rantis tersebut. Penelusuran ketiga organisasi masyarakat sipil tersebut menemukan, total nilai impor kendaraan dan sparepart dari Daeiji ke Indonesia mencapai US$63,8 juta atau setara Rp1,05 triliun dalam periode 2019-2023. Transaksi tersebut mencakup 154 unit kendaraan taktis dan sparepart. Angka tersebut belum termasuk transaksi lain pada periode sebelumnya. 

“Hubungan Korea dengan Indonesia dalam perdagangan rantis ini telah menimbulkan korban jiwa di mana tidak sesuai dengan klaim bahwa peralatan itu tidak mematikan,”  kata peneliti hukum Kontras, Nadine Sherani. 

“Oleh karena itu Korea Selatan dan produsennya harus ikut bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari peralatan mereka. Mereka harus juga menghentikan ekspor senjata dalam bentuk apapun ke Polisi Indonesia,” ujarnya. 

Kenaikan anggaran 2026 

Pada 7 Juli 2025, Kepolisian meminta tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun. Total rencana anggaran ini disetujui oleh Komisi III DPR pada 15 Agustus 2025, sehingga total anggaran Kepolisian pada 2026 sebesar Rp173,47 triliun. 

Manajer Riset Trend Asia Zakky Amali mengatakan, angka fantastis tersebut tidak sebanding dengan kinerja Polri yang terus menurun. “Seharusnya, kepolisian dengan anggaran yang besar berbenah dan fokus pada reformasi Polri. Selain itu, besarnya anggaran polri juga tidak mencerminkan kondisi masyarakat yang saat ini tengah dilanda kondisi ekonomi yang sulit,” katanya. 

“Kami menuntut pemangkasan anggaran untuk Kepolisian yang kerap digunakan untuk melucuti hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi, baik itu di ruang digital, di ruang rapat DPR, maupun di jalan. Polri wajib berbenah dan melakukan perubahan sistem secara menyeluruh dengan transparan,” kata Zakky. 

“Polri juga wajib bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa saudara Affan Kurniawan. Sebagai tambahan pula, kami juga menuntut agar pihak militer tidak memasuki ruang sipil dan memanfaatkan situasi untuk merusak kondisi demokrasi lebih jauh,” ujarnya.