“Ini justru akan meningkatkan kerentanan akibat deforestasi,” kata Dwi. 

Data Trend Asia menunjukkan bahwa sepanjang 2014-2024, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah kehilangan jutaan hektare hutan alam akibat industri ekstraktif. Di tiga provinsi tersebut, ada 31 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi di lahan seluas lebih dari 1 juta hektare. 

“Memasukkan co-firing biomassa sebagai sumber tenaga listrik berpotensi memicu deforestasi yang lebih besar dan bencana yang lebih masif karena alih fungsi hutan menjadi hutan tanaman energi,” kata Juru Kampanye dan Advokasi Trend Asia Wildan Siregar. 

Wildan mengatakan, dalam situasi krisis iklim saat ini, semakin penting pemerintah memilih solusi transisi energi yang juga memutus mata rantai ekstraktif dan membawa manfaat ganda mitigasi dan peningkatan ketangguhan lokal bagi masyarakat di tapak.

“Kondisi bencana dan perubahan musim ekstrem yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, seharusnya sudah cukup menjadi peringatan keras dari alam untuk menghentikan ketergantungan pada batubara dan energi fosil, serta segera melakukan transisi energi dengan serius, tanpa solusi palsu,” katanya. 

Menurut Wildan, keseriusan itu seharusnya tertuang dalam rencana energi nasional. Namun menurutnya, RUKN 2025-2060 dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) masih menggunakan energi fosil dengan dalih bahwa energi terbarukan membutuhkan biaya yang mahal.

Tahun ini koalisi masyarakat sipil dan warga telah mengajukan gugatan terhadap RUKN maupun RUPTL ke PTUN Jakarta. Dokumen tersebut dinilai memaksakan perpanjangan PLTU hingga 2060 melalui melalui co-firing biomassa, menambah ketergantungan pada gas, menggantungkan seluruh reduksi emisi fosil pada penggunaan teknologi penangkapan karbon (Carbon Capture and Storage/ CCS), dan merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). 

Dokumen RUKN dan RUPTL mengabaikan dampak buruk kesehatan masyarakat, ekonomi lokal, ruang hidup warga, dan fiskal negara.

Penggugat RUPTL dari Medan, Mimi Surbakti mengatakan, meski 76% kapasitas baru diarahkan ke EBT, RUPTL masih mengalokasikan 24% untuk fosil. Ini berarti keberlanjutan PLTU dan pembangkit gas yang memperpanjang penderitaan masyarakat pesisir. 

“Sebagai orang yang bekerja mendampingi masyarakat terdampak industri ekstraktif seperti PLTU, saya merasa punya tanggung jawab moral dan hukum untuk menggugat RUPTL ini agar rencana transisi energi benar-benar berpihak pada masyarakat dan lingkungan, bukan sekadar angka di atas kertas,” katanya. 

“Banjir bandang yang terjadi di Sumatra Utara kemarin bukan takdir, mereka ada karena keputusan buruk yang terus diulang. Ia lahir dari izin yang longgar, pengawasan yang lalai, dan keberpihakan yang menjauh dari rakyat,” ujarnya. 

Sementara itu Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu menyebut pemberian ruang signifikan bagi peningkatan kapasitas pembangkit gas dan batu bara dalam RUPTL sebagai langkah mundur yang berbahaya. 

“Alih-alih mempercepat transisi energi, dokumen ini justru mengunci Indonesia dalam ketergantungan pada energi fosil yang mahal, polutif, dan berisiko secara finansial,” katanya. 

“Sebagai bagian dari organisasi Lingkungan Hidup yang menjadi Penggugat, WALHI menilai bahwa RUKN dan RUPTL masih menjadikan batu bara sebagai tumpuan kelistrikan dan belum terlihat upaya phase-out batu bara dari sistem kelistrikan,” kata Dwi. 

“Transisi energi dalam perencanaan masih mengandalkan energi fosil lain sebagai pengganti energi fosil yang akan menjalani phase-down, dari energi fosil satu ke energi fosil lainnya yang tidak menjawab krisis iklim. Tidak jelas target kapan PLTU batubara satu persatu akan dipensiunkan,” ujarnya.